Solidernews.com – KEBIJAKAN berpihak terhadap penyandang disabiitas (difabel) diberlakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan kebijakan bagi difabel, boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini menjadi yang pertama di Asia.
Sebagaimana release yang diterima solidernews.com melalui surat elektronik (e-mail), disebutkan bahwa, kebijakan tersebut baru pertama kali di Asia. Kebijakan Kapolri dieksekusi langsung pada tahun 2024. Hal tersebut mengemuka dari Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo di Akademi Kepolisian (Akpol), Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Minggu (26/2/2024).
Tonggak sejarah. Bahwa institusi Polri ramah difabel. Sebuah catatan sejarah institusi Polri membuka peluang dan kesempatan yang sama, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dedi menjelaskan SSDM Polri sebelumnya telah melakukan studi komparatif tentang negara-negara yang mempekerjakan kelompok difabel. Yakni Inggris dan Australia. Di kedua negara itu, tim dari SSDM Polri melihat para difabel dilibatkan dalam tugas-tugas kepolisian.
“Kami melakukan studi komparatif di beberapa negara maju yang sudah mempekerjakan kelompok disabilitas bergabung dalam tugas-tugas kepolisian. Oh ternyata ada, ternyata ada di beberapa negara Eropa kemudian beberapa negara di Inggris, di Australia yang jauh lebih maju. (Negara-negara) itu sudah mempekerjakan polisi-polisi dari kelompok disabilitas di operator-operator dan pekerjaan-pekerjaan staff,” terang Dedi dalam release-nya.
Langkah awal, yaitu mapping dilakukan Polri. Setelah mapping ternyata ada kelompok difabel yang sudah bekerja di lingkungan kepolisian, khususnya dokter di beberapa rumah sakit dan juga sebagai operator komputer. Operator pelayanan 110, adalah difabel. Ada juga operator yang melaksanakan tugas di kehumasan di polda-polda.
Dedi mengatakan Jenderal Sigit semakin yakin optimis untuk membuat kebijakan menerima difabel sebagai anggota Polri berdasarkan hasil studi komparatif, pemetaan internal serta UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tersebut.
Polri pada tahun 2023 sebenarnya sudah melakukan rekrutmen terhadap kelompok disabilitas tapi untuk golongan ASN atau pegawai negeri pada Polri (PNPP). Dari kelompok itu dipekerjakan di dua polda yaitu Polda Jogja kemudian di Polda Sumatera Selatan. Dari situ berproses, Pak Kapolri tambah yakin, ‘Saya minta (difabel menjadi-red) anggota Polri’, tutur Dedi mengutip perintah Jenderal Sigit padanya kala itu.[]
Reporter: harta nining Wijaya
Editor : Ajiwan Arief
