Solidernews.com – Maulani Rotinsulu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) pusat mengatakan bahwa saat ini koalisi organisasi difabel sudah menyusun policy brief yang ingin dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang konsesi yang menjadi pekerjaan rumah sekaligus amanat pemerintah Joko Widodo, mengingat hanya tinggal satu RPP yang belum diterbitkan. “Kami sudah berupaya. Kita bertemu sinergis. Kami akan sampaikan kertas kebijakan berikut rekomendasinya,” terang Maulani di hadapan Sunarman Sukamto, Mugiyanto Sipin dan beberapa staf tenaga ahli kedeputian V, Kantor Staf Presiden, Jumat (22/9).
Kagiatan audiensi yang berlangsung hibryd tersebut bertujuan dalam rangka membangun kolaborasi penyusunan naskah akademik RPP terkait konsesi antara pemerintah dengan masyarakat difabel dalam koalisi penyandang disabilitas untuk advokasi perlindungan sosial yang Inklusif yang memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan perlindungan sosial yang komprehensif bagi difabel di Indonesia.
Yeni Rosa Damayanti, Ketua Umum Perhimpunam Jiwa Sehat (PJS) lewat zoom meeting mengatakan bahwa proses advokasi dilakukan sejak awal tahun ini atau selama 10 bulan. Mereka menemukan beberapa hal bahwa konsesi ini adalah satu-satunya Peraturan Pemerintah (PP) yang tersisa dari UU nomor 8 tahun 2016 yang diharapkan akan selesai sebelum masa pemerintah Presiden Joko Widodo berakhir.
Menurut Yeni PP ini hal penting sebab ada Akomodasi Yang Layak (AYL) yang dampaknya langsung terasa ke masyarakat difabel. Ia mencontohkan pihak-pihak yang telah melakukan konsesi berupa potongan harga seperti yang telah dilakukan oleh PT.KAI baru-baru ini berupa potongan 20% bagi difabel dan itu terasa sekali. Atau yang dilakukan Trans Jakarta menggratiskan penumpang difabel juga berguna sekali terkait mobilitas mereka.
“Biaya hidup difabel sangat tinggi salah satu yang efektif adalah dengan memberi potongan harga. Konsesi ini suatu yang kita harapkan karena bertahun-tahun Indonesia sudah memberi konsesi misalnya kepada TNI, pelajar, dan Polri,”ungkap Yeni. Dan menurutnya ini bukan konsep baru. Negara-negara di Asia tenggara hampir semuanya memberikan konsesi kepada difabel termasuk di Philipina potongan 20 persen untuk hotel, juga diskon listrik, karena konsesi ini dampaknya cepat untuk dirasakan.
Koalisi Organisasi Difabel Gandeng BRIN Susun Kertas Kebijakan
Koalisi organisasi penyandang disabilitas menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam penyusunan kertas kebijakan tersebut dan sudah selama 10 bulan ini mempersiapkannya. Hal ini disebabkan karena RPP konsesi yang saat ini ada di Kemenkeu berjalan tanpa keterlibatan aktif disabilitas yang bersifat partisipatoris. Rencananya Oktober nanti draft terkait konsesi ini akan disempurnakan kembali. Mereka mendengar jika Kemenkeu saat ini sedang memproses dan berkali- kali memintakan izin supaya bisa mengakses dokumen tapi tidak berhasil.
Koalisi akhirnya meminta KSP bisa membantu dan turut serta dalam komunikasi dan audiensi dengan kementerian terkait dan supaya ada keterlibatan aktif dan bermakna dari difabel yang tidak hanya di ujung alias waktu hendak diterbitkan tetapi dari awal mulai dari naskah akademik, pilot project dan naskah RPP itu sendiri. “Supaya jika RPP tentang Konsesi ini terbit akan baik dan sesuai harapan serta penuh partisipasi difabel, akan menjadi produk PP terakhir yang bagus yang sudah lama ditunggu sebelum masa pemerintahan berakhir” pungkas Yeni.[]
Reporter: Astuti
Editor : Ajiwan Arief
