Views: 16
Solidernews,- Yogyakarta. GEDSI Australian Alumni Network menyelenggarakan diskusi bertajuk “Guardians of the Land: Navigating Legal Pluralism and Indigenous Rights in Modern Indonesia” di Yogyakarta pada Rabu 25 Februari 2026. Kegiatan yang diinisiasi Australia Awards in Indonesia ini berlangsung secara luring maupun daring.
Perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Tea Naibaho, menekankan bahwa ketidakadilan berbasis gender masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, menurutnya, upaya mendorong kesetaraan dan perlindungan hak masyarakat adat memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berbasis data. “Agar kebijakan dan program lebih tepat sasaran serta inklusif,” ujar dia
Lia Marpaung, Penasihat GEDSI Australia Awards di Indonesia menekankan pentingnya pemahaman prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) sebagai upaya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Pendekatan GEDSI berlaku inklusif bagi semua kelompok, termasuk perempuan, lansia, anak, dan difabel. Sebagai upaya memastikan perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
“Prinsip ini berlaku untuk semua pihak, termasuk perempuan, lansia, anak, dan difabel, agar tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan,” ujar Lia.
Panelis Erasmus Cahyadi menyoroti bahwa dominasi kebijakan sektoral membuat pengakuan terhadap eksistensi dan hak tradisional masyarakat adat atas tanah serta sumber daya alam sulit tercapai secara mendasar. Ia juga menyampaikan bahwa dalam praktik advokasi masih banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak di komunitas yang menolak kebijakan yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat.
“Dalam advokasi yang kami dampingi, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga banyak terjadi pada komunitas yang menentang kebijakan yang mengabaikan masyarakat adat,” kata Erasmus.
Sementara itu, Pdt. August Corneles Tamamiwy menekankan bahwa tanah kerap dipandang sebagai objek pemanfaatan semata, padahal eksploitasi yang tidak berkelanjutan telah menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak pada penderitaan manusia. “ketika eksploitasi terjadi tanpa keseimbangan, kerusakan ekologis muncul dan pada akhirnya banyak manusia yang menderita,” ujarnya.
Antropolog R. Yando Zakaria menambahkan bahwa banyak peraturan daerah (Perda) di Indonesia disusun tanpa basis etnografi yang memadai, sehingga tidak memahami struktur sosial masyarakat di wilayah yang diatur, termasuk keberadaan masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya perspektif pluralisme hukum untuk diadopsi dalam perumusan kebijakan agar keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat dapat diakui. “Karena itu, perspektif pluralisme hukum perlu diadopsi agar kebijakan mampu mengakomodasi sistem hukum yang hidup di masyarakat,” ucapnya.
Butet Manurung berbagi pengalaman 27 tahun dari Sekolah Rimba bekerja bersama komunitas adat di lapangan. Ia menuturkan bahwa wacana pembangunan dan konservasi kerap hadir sebagai konsep luar yang berjarak dengan cara pandang masyarakat adat. Pada komunitas seperti Suku Asmat, hutan, religi, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. “Jika satu goyah, maka semuanya ikut goyah,” ujarnya.[]
Reporter: Erfina
