Views: 0
Pada 16 Juni 2025, Wakil Bupati Kabupaten Bantul, Aris Suharyanta menerima audiensi SIGAB Indonesia terkait untuk perluasan kalurahan inklusi di Kabupaten Bantul. Audiensi ini dihadiri perwakilan dari SIGAB Indonesia, Kelompok Difabel Kalurahan (KDK), Jaringan Inklusi Bantul (JIB), perwakilan kalurahan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMKal).
Dalam pengantarnya, Doddy Kaliri selaku program officer nasional program SOLIDER-INKLUSI menyampaikan maksud dan tujuan audiensi.
Rahmiatun Khasanah, selaku koordinator program Kabupaten Bantul memaparkan secara ringkas hasil capaian program selama 3 tahun pelaksanaan, yang diantaranya: terdapat data difabel, terbentuknya Kelompok Difabel Kalurahan (KDK), terdapat Peraturan Kalurahan (PerKal) tentang pelindungan dan pemberdayaan difabel, penganggaran kalurahan untuk kelompok difabel, keterlibatan difabel dalam perencanaan pembangunan kalurahan, pembangunan aksesibilitas di lingkungan kalurahan, pelibatan difabel pada kegiatan kemasyarakatan, dan kesempatan berjejaring.
Selain 9 poin tersebut, juga disampaikan bahwa di kalurahan dampingan difabel dilibatkan dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdus), Musyawarah Kalurahan (MusKal), dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan termasuk upacara peringatan HUT RI, dan berjejaring baik dengan organisasi/komunitas difabel yang lain dan sektor lain.
Widiastutik, selaku Program Manager (PM) Provinsi D.I.Y menyampaikan terkait perluasan kalurahan inklusi yang prosesnya sudah diinisiasi oleh Dinas Sosial dengan workshop kalurahan inklusi.
Suparman dari Sapa Difa, perwakilan dari JIB menyampaikan kalau di Imogiri belum ada KDK meski sudah ada Sapa Difa yang ada di kapanewon. Suparman menyampaikan pengalaman di Kalurahan Kebonagung saat dulu mendapat intervensi program Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dimana difabel sudah dilibatkan. Namun saat program ASB selesai, kelompok difabel sudah tidak dilibatkan lagi.
Suparman berharap, adanya aturan yang mengikat kalurahan agar selalu melibatkan difabel dalam pembangunan baik ada intervensi program maupun tidak. Selain itu, Suparman juga menilai difabel yang sudah ikut serta menjadi anggota KDK dan menjadi dampingan program terlihat lebih maju daripada yang tidak ada intervensi sama sekali.
Sumaryanti, perwakilan Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) dari Kalurahan Sabdodadi, membagikan sejumlah praktik baik yang telah diterapkan dalam program kalurahan inklusi di wilayahnya.
“Kalurahan Sabdodadi saat ini telah memiliki Peraturan Kalurahan (PerKal) yang mendukung hak-hak difabel. Selain itu, kelompok difabel di sana sudah memiliki Surat Keputusan (SK) resmi, serta mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan rutin dan pelatihan” jelasnya.
Sumaryanti juga menyampaikan bahwa pembangunan aksesibilitas juga telah dilakukan, baik di lingkungan kalurahan maupun di kawasan wisata Bangeran. Difabel turut dilibatkan dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), bahkan dipercaya menjadi bagian dari panitia seleksi pamong kalurahan.
Purwanto, perwakilan dari Kalurahan Palbapang menyampaikan proses Kalurahan Palbapang menjadi kalurahan inklusif. Diantaranya, mengalokasikan anggaran untuk pembangunan fisik baik bersumber dari Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sumber-sumber dana yang lain. Termasuk mengalokasikan anggaran untuk difabel dapat berpartisipasi dalam perayaan HUT RI dengan memfasilitasi kelompok difabel dengan kebutuhan-kebutuhannya.
Gunawan Budi Santoso dari Dinas Sosial menyambut baik terkait gagasan perluasan kalurahan inklusi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah (Perda) Penyandang Disabilitas. Namun dalam prosesnya membutuhkan kerja sama pihak-pihak terkait, terutama DPMKal. Untuk substansi, Dinsos akan merancangnya dan akan didiskusikan lebih lanjut bersama DPMKal.
Audiensi diakhiri dengan respons dari Aris Suharyanta yang menyampaikan apresiasi positif untuk kerja-kerja SIGAB Indonesia dalam memperhatikan difabel di Bantul. Aris juga menyampaikan jika Bupati Bantul sudah menilai bahwa perhatian untuk difabel pada periode sebelumnya kurang dan akan meningkatkannya pada periode ini. Wakil Bupati juga menyambut baik gagasan perluasan kalurahan inklusi meski untuk realisasinya bertahap.
Audiensi ditutup dengan penyerahan policy brief perluasan kalurahan inklusi kepada Wakil Bupati dan perwakilan JIB.
Penulis: Rahmiatun Nur K.
