Views: 9
Solidernews.com – Bantul, 24 Juni 2025 – SIGAB Indonesia melalui program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights), yang didukung oleh program INKLUSI, menyelenggarakan Pelatihan Audit Aksesibilitas Bangunan Layanan Umum di GOR Kalurahan Palbapang, Bantul, Yogyakarta.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Forum Kelompok Difabel (KDK dan DPO) yang digelar pada Maret lalu di Bantul dan Kulon Progo. Para peserta saat itu mengungkapkan berbagai hambatan lingkungan dalam mengakses fasilitas umum seperti gedung pemerintah, tempat ibadah, sarana transportasi, hingga toilet publik yang belum ramah difabel.
Margaretha Widiastutik mewakili SIGAB dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali para peserta dengan pemahaman prinsip universal design serta kemampuan teknis melakukan audit terhadap bangunan publik sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017.
“Ini tindak lanjut dari pertemuan JIB (Jaringan Inklusi Bantul) terkait aksesibilitas di Bantul dan Kulon Progo karena masih punya persoalan yang sama yakni belum akses. Termasuk kalurahan dampingan sendiri sudah banyak yang menyediakan ramp tapi belum aksesibel.dari pemerintah juga kantornya banyak sarana dan prasarana belum aksesibel. Misalnya di Gedung Parasamya kalau mau ke lantai 1 ramp-nya sangat curam. Sehingga kalau pengguna kursi roda menggunakan ramp harus dibantu. Maka hari ini kita sama-sama belajar melakukan audit fasilitas pemerintah. Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak pemerintah misalnya PU sebagai pemangku kepentingan, agar ini tidak dianggap sebagai gerakan liar”, terang Margaretha Widiastutik.
Acara yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari KDK, organisasi difabel seperti PERTUNI, HWDI, PPDI, GERKATIN, serta fasilitator kalurahan ini berlangsung sejak pukul 08.30 hingga 13.00 WIB. Para peserta mendapatkan materi melalui metode presentasi, diskusi, dan praktik langsung pengukuran sarana aksesibilitas.
“Kalau mengaudit harus kuat dengan payung hukum jadi ketika melakukan audit kita sampaikan ke yang kompeten”, terang salah satu peserta dari Kulonprogo.
Penjelasan dari Wijang Wijanarko selaku narasumber bahwa terkadang payung hukum atau Peraturan Daerah (PERDA) belum tentu ada, namun dengan pemasangan ramp atau jalur landai dapat pula menggunakan pendekatan yang baik kepada pemangku kepentingan.
“Menunggu terwujudnya PERDA kadang butuh waktu lama, petakan dahulu orang-orang yang punya power untuk diajak dalam audit aksesibilitas harapannya nanti bisa terketuk. Audit ini merupakan cara terbaik dan wise (bijak) karena ada bukti dan hasil yang telah dilakukan”, ungkap Wijang.
Dalam kesempatan yang sama, para peserta diminta untuk berkelompok untuk melakukan praktik audit aksesibilitas ruangan di sekitar kalurahan Palbapang. Setiap kelompok forum disertai alat ukur, alat simulasi untuk mengecek akses jalan masuk, rambu penunjuk arah tiap ruangan, lingkungan luar dan titik kumpul.
Jayadi selaku peserta dari KDK Sumberagung dan pengurus Jaringan Inklusi Bantul (JIB) menyampaikan bahwa audit fasilitas umum pernah dilakukan di kantor kalurahan Sumberagung di tahun 2022.
“Sampai saat ini ramp yang dibangun belum permanen dan bidang miringnya masih curam bagi pengguna kursi roda. Kami akan melakukan audiensi kembali dengan pihak kalurahan bahwa tahun 2025 akan dianggarkan pembangunan toilet yang akses bagi difabel maka kami akan sampaikan seperti apa yang tepat bagi kami para difabel, termasuk juga ramp yang aman bagi pemakai kursi roda”, jelas Jayadi.
Harapan dari pelatihan ini selain peningkatan pemahaman tentang prinsip inklusi, para peserta mengetahui standar bangunan aksesibel, serta keterampilan teknis audit fasilitas umum agar bisa menyambungkan kepada para pemangku kebijakan di wilayah masin-masing. SIGAB berharap kelompok difabel lokal dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua masyarakat.[]
Reporter: Erfina
Editor : Ajiwan
