Views: 10
Solidernews.com – Masyarakat
difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Inklusifitas
dapat diwujudkan dengan sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah
maupun entitas yang lain.
Lewat kolaborasi yang bersinergi, masyarakat dapat meningkatkan potensi yang mereka miliki, sehingga tidak ada lagi alasan untuk menjadikan difabel sebagai objek sasaran dari salah satu stakeholder pemerintah ssja. Namun idealnya semua pihak dan stakeholder dapat mengakomodasi kebutuhan difabel.
Salah satu organisasi difabel yang dibentuk oleh pemeritah adalah
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI.
Wajah dan semangat baru PPDI kota
Yogyakarta
Di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdiri PPDI provinsi, dan kabupaten kota. Dr.
Ahmad Sholeh menjabat sebagai ketua PPDI DIY untuk periode 2023-2028 mendatang. Sementara Ambar Anto baru saja dilantik menjadi ketua PPDI Kota Yogyakarta pada
Minngu pagi (21/7) di Gedung DPD RI kota Yogyakarta untuk masa bakti lima tahun
kedepan dengan SK Nomor:021/DPC-PPDI Kota/VII/2024.
Seusai dilantik, Ambar menyampaikan, sebagai wajah baru dan semangat baru, PPDI Kota
Yogyakarta memiliki slogan ‘PPDI kota Bangkit, Inklusi, Jaya.’ Ia juga
berharap, PPDI kota di bawah kepemimpinannya bisa semakin baik dengan melangkah
untuk kepentingan bersama dan bukan berdasarkan atas kepentingan pribadi.
“Semoga PPDI kota kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya,” ungkap Ambar.
Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. selaku DPD RI kota Yogyakarta turut mendukung penuh
untuk kegiatan program-program PPDI kota dengan memberikan fasilitas ruang aula
di gedung tempat ia berkantor.
“Untuk PPDI kota yang baru saja kepengurusannya dilantik nanti dapat menggunakan
ruangan-ruangan yang ada di kantor ini untuk berkegiatan, atau menjadikan
sebagai tempat kesekertariatan dalam menjalankan programnya,” kata Hilmy.
Dukungan
lain juga disampaikan Wirawan Haryo Yodho, S.H. staf ahli bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat sekretariat daerah Yogyakarta.
Wirawan mengatakan, pemerintah kota Yogyakarta dalam rangka pengumpulkan aspirasi
rakyat tidak pernah meninggalkan aspirasi semua lapisan, termasuk aspirasi dari
lansia maupun difabel.
“Kami menyarankan agar difabel ikut serta
dalam giat pemerintahan seperti musrembang misalnya, ikut aktif dari tingkat kalurahan atau kecamatan,” pesan ia.
Menurutnya,
banyak organisasi-organisasi difabel yang jadi bagian dari upaya untuk mengangkat derajat
dan menjadikan setara dalam kesempatan agar inklusi. PPDI juga akan menjadi salah satu bagian dari organisasi difabel yang berkontribusi dalam pembangunan
kota.
“Saya
berharap PPDI kota menjaga nilai-nilai persatuan, jangan sampai karena
perbedaan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat kita,” pungkasnya.
Diakui
Wirawan, dalam kontribusi pembangunan, difabel juga telah banyak menyumbangkan
aspirasinya.
Sekilas tentang PPDI
PPDI dibentuk pada 11 Maret 1987, dan berkedudukan di wilayah NKRI yang bersifat non
partisipan dan terbuka untuk organisasi-organisasi difabel tingkat nasional.
PPDI juga sebagai payung dan wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi
dan sosialisasi difabel, baik di kancah nasional dan internasional, serta
memiliki srtuktur turunan dari pusat ke level provinsi, kabupaten/kota, hingga
kecamatan dan desa.
PPDI memperjuangkan pemenuhan hak-hak warga difabel agar memperoleh kesamaan
kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, serta dapat
berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.
Dibentuknya PPDI atas inisiatif aktivis difabel pada masa presiden Sueharto, dan didukung
oleh tiga kementerian, yaitu: kementerian sosial, kementerian pendidikan dan
kementerian dalam negeri.[]
Reporter : Sri Hartanty
Editor : Ajiwan
