Views: 10
Solidernews.com – Habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam PP No 75 Tahun 2020 Tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kedifabelan sejak lahir untuk memastikan difabel yang bersangkutan mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kekkdifabelan tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
Habilitasi dan rehabilitasi dilakukan melalui, penyadaran kepada keluarga dan seluruh masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi lainnya terhadap difabel. Penyediaan aksebilitas pemberian akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, layanan kesehatan yang dibutuhkan, pendamping pribadi dan dukungan pengambilan keputusan sangat dibutuhkan agar difabel dapat berpartisipasi secara bermakna di masyarakat. Selain itu, pemberian kesempatan bagi difabel dan keluarganya untuk berpartisipasi secara penuh dalam segala aspek kehidupan di Masyarakat juga tak kalah penting.
Habilitasi dan rehabilitasi bagi difabel memiliki tujuan yaitu : (1) mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan difabel secara maksimal, (2) memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
Layanan habilitasi dan rehabilitasi dilakukan melalui layanan terhadap orang tua dan wali. Dukungan layanan terhadap orang tua atau wali dilakukan untuk memfasilitasi keluarga atau wali agar dapat menerima kehadiran difabel dalam keluarga untuk mengasuh dan mendidik difabel. Bentuk layanan tersebut dapat didapatkan melalui medis, psikologis, dukurang sosial dan Pendidikan.
Terdapat lembaga yang menyelenggarakan layanan habilitasi dan rehabilitasi. Lembaga pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan layanan tersebut telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan layanan bagi orang tua atau wali. Difabel yang menerima layanan Habilitasi dan rehabilitasi dapat dilakukan melalui sarana pengaduan yang terkoneksi dengan kementrian/Lembaga terkait penanganan layanan Habilitasi dan rehabilitasi.
Peraturan Menteri Sosial No 7 Tahun 2017 tentang Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa dalam peraturan menteri tersebut mempunya standar sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan. Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah spesifikasi Teknik sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses habilitasi dan rehabilitasi Sosial difabel yang diselenggarakan oleh lembaga.
Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial bagi difabel dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan habilitasi dan rehabilitasi sosial di dalam dan di luar lembaga bagi pelaksana dan pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan habilitasi dan rehahbilitasi sosial bagi difabel menurut ragam disabilitasnya.
Tujuan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi difabel yaitu: (1) memberikan pemahaman kepada pelaksana dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyediaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial difabel, (2) mewujudkan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang berkualitas (3) menjamin terlaksananya mekanisme kerja yang efektif dan efisien (3) mewujudukan terpenuhinya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak difabel.
Kaitan Habilitasi dan Rehabilitasi dengan difabel memberikan layanan kepada difabel untuk memfasilitasi mereka untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan difabel secara maksimal. Serta memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
Apa akibatnya jika hak habilitasi dan rehabilitasi bagi difabel terhambat?
Terhambatnya hak habilitasi maupun rehabilitasi bagi difabel dapat berdampak serius bagi difabel. Diantaranya yaitu sulitnya mendapatkan akomodasi yang layak, difabel tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya untuk setiap jenis difabelnya berdasarkan kebutuhannya dan pada akhirnya difabel menjadi lebih sulit untuk berpartisipasi penuh berdasarkan persamaan hak. Dalam UU jelas diatur bahwa difabel berhak mendapatkan akomodasi yang layak untuk menunjang difabel lebih bisa terjun ke Masyarakat.
Perbedaan pendapat rekan difabel mental terkait penting atau tidaknya habilitasi atau rehabilitasi
Hak habilitasi dan rehabilitas merupakan hal yang penting, namun penulis menyadari betul terdapat perbedaan pendapat mengenai penting atau tidaknya habilitasi bagi diri mereka masing-masing. Pada kesempatan kali ini, penulis akan menjabarkan bagianmana yang membuat habilitasi dan rehabilitasi menjadi hal yang penting dan bagian mana yang membuat tidak penting. Cerita ini akan penulis rangkum terkait pengalaman difabel mental di sekitar penulis yang pernah dilihat dan di dengar.
Hak habilitasi dan rehabilitasi menjadi hal yang penting untuk menekan atau mengurangi gejala yang tidak perlu atau bahkan gejala yang sekiranya merugikan orang lain. Cara untuk mengurangi gejala itupun, perlu dilakukan dengan benar dan terstandart dengan baik. Misalnya, tidak sedikit teman teman skizofrenia, bipolar, dan ADHD yang terbantu kehidupannya setelah menemukan obat yang cocok. Ingat, penekanannya adalah obat yang cocok. Untuk menemukan obat yang cocok perlu tenaga kesehatan psikolog, psikiater atau tenaga kesehatan lainnya yang bisa diajak diskusi pada masa trial and error atau masa mencoba coba obat, beberapa kali tidak cocok kemudian berdiskusi dengan tenaga kesehatan yang mengurus, baru setelahnya menemukan obat yang cocok. Berdasarkan cerita yang penulis dengar, rata rata waktu yang dibutuhkan untuk menemukan obat yang cocok, berapa dosis yang cocok atau obat racikan seperti apa yang cocok membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Atau bagi individu dengan autistic, ada berbagai ragam metode terapi yang ditawarkan, namun hanya metode tertentu saja yang cocok, itupun tidak semua metode terapi yang dianggap cocok untuk 1 orang bisa cocok juga untuk orang lain.
Sayangnya, hak habilitasi dan rehabilitasi bisa menjadi hal yang tidak esensial atau bahkan memperburuk keadaan jika tujuan habilitasi dan rehabilitasi bertujuan untuk membuat seseorang tampak normal, dengan pendekatan medis yang dilakukan secara berlebihan tanpa berpikir bahaya atau tidaknya hal tersebut ke individu yang menggunakan obat tersebut. Penulis banyak mendengar cerita, bahwa individu dengan autistic yang tinggal di daerah jauh dari jangkauan kota diberikan obat yang kurang sesuai dengan kebutuhan sehingga mengakibatkan mereka nampak tenang. Namun sebenarnya obat tersebut hanya membuat tenang sebentar dan memberikan efek yang kurang baik terhadap tubuh yaitu membuat anak tersebut menjadi ng fly . Parahnya lagi, tidak ada tujuan yang jelas mengapa anak itu harus dibuat nge fly? Tidak juga pernah menanyakan tentang “apakah anak akan memiliki fokus yang baik apabila diberikan obat ini?”, seolah olah yang mau diambil tenaga kesehatan tersebut adalah jalan pintas tanpa esensi atau tujuan yang jelas. Cerita lainnya lagi adalah pada saat difabel mental yang niatnya direhabilitasi namun praktik lapangannya justru dipasung, kalau yang ini jelas tidak manusiawi.
Penulis menyimpulkan bahwa hak habilitasi dan rehabilitasi adalah hal yang penting bagi setiap jenis difabel yang ada. Sayangnya untuk difabel jenis tertentu khususnya difabel mental, masih banyak praktik yang salah atau bahkan malpraktik yang sering terjadi di lapangan seperti pasung dan penyalahgunaan obat yang bukannya hal tersebut membuat individu tersebut lebih berdaya namun yang ada malah membuat perilaku individu tersebut seolah olah terkontrol dengan durasi waktu tertentu namun memberi efek jangka panjang yang buruk dikemudian hari. Hanya difabel mental dengan kelas ekonomi tertentu yang beruntung yang bisa mendapatkan habilitasi/rehabilitasi di tempat yang benar atau sesuai, karena nyatanya lebih banyak tempat yang masih melakukan malpraktik.
Jadi, hak habilitasi/rehabilitasi menjadi hal yang penting bagi difabel apabila prosedur untuk melakukan hal tersebut dilakukan dengan benar dan menjadi hal yang tidak penting bagi difabel tersebut atau bahkan dapat merugikan difabel tersebut apabila hal yang terjadi adalah malpraktik dan prosedur yang dilakukan tersebut tidak benar atau menyalahi prosedur.[]
Penulis : Emsa
Editor : Ajiwan
