Views: 23
Solidernews.com –Paguyuban Sehati dengan dukungan program dari Disability Right Fund (DRF) telah memfasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukoharjo yang dilantik pada 9 Desember 2025 lalu. Untuk sementara, Surat Keputusan (SK) Bupati masih dalam proses telaah bagian hukum. Dengan latar belakang lahirnya FPRB Sukoharjo tersebut, maka Sehati kembali melakukan fasilitasi berupa penyelenggaraan workshop (red_lokakarya) penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) selama dua hari (23-24/12).
Hal ini menunjukkan bahwa inisiasi-inisiasi yang dilakukan karena menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat berisiko termasuk difabel dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pengarustamaan inklusi dalam PRB dan pembangunan. Demikian dikatakan oleh Edy Supriyanto, Ketua Paguyuban Sehati sekaligus anggota dewan pengarah FPRB di tengah-tengah acara pelatihan, Rabu (24/12) di Hotel Tosan, SoloBaru, Sukoharjo.
Dalam pelatihan hari pertama ditegaskan bagaimana peran FPRB, antara lain berperan sebagai multistakeholder dalam penanggulangan bencana dengan melakukan pengajuan kebijakan dan strategi serta bisa memberikan rekomendasi. Dalam hal ini, pemerintah adalah aktor utama. Forum PRB juga tidak masuk ke penanggulangan bencana (PB) tapi di mitigasi yakni pra dan kesiapsiagaan. Forum PRB bisa disebut sebagai patron tapi boleh dibilang sebagai mitra dan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa forum ini berfungsi strategis untuk pengurangan risiko bencana.
Beberapa isu strategis yang dimunculkan dalam sesi hari pertama antara lain tugas peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IND) salah satu komponen penyumbangnya adalah terbentuknya Forum PRB. Kedua pengembangan jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan pembentukan Forum PRB tingkat desa/kelurahan, dokumen kebencanaan di tingkat kabupaten ditingkatkan lagi, Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) menjadi hal yang didiskusikan dan di salah satu sekolah dan dipraktikkan di sekolah dasar, peningkatan kapasitas FPRB, dan pengembangan dan pengurangan risiko berbasis masyarakat karena tahun 2026 desa sangat disibukkan dan sumber daya banyak terserap di koperasi merah putih. Di sisi lain terkait kebencanaan, pemerintah lebih fokus ke respon bencana.
Isu strategis selanjutnya adalah kolaborasi multi sektor. Banyak yang masih individual padahal di Sukoharjo bertebaran kampus – kampus : UIN Raden Mas Said, Akbara, Universitas Veteran, dan masih banyak lagi. Dikatakan oleh Edy bahwa pelibatan multisektor juga muncul di forum CSR di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Sukoharjo yang saat ini fokus pada isu pengentasan kemiskinan dan stunting.
Sedangkan anggota dewan pengarah lainnya, Sumino, menyoroti, Forum PRB ini akan seperti apa, karena kalau forum sebagai pelaksana, maka akan mematikan anggotanya termasuk kegiatan kepada masyarakat sebab pembentukan forum merefleksikan komponen yang ada. Jika ada kegiatan dari aspirasi dewan misalnya, apakah atas nama forum atau apakah anggotanya. Padahal peran forum memberikan masukan strategis dan teknis. Lantas siapa yang mengelola peringatan dini? Seperti kasus bencana Sumatera, bencana Guci di Tegal, dan Pacet. Karena hanya sebatas informasi, dan BMKG tidak memberikan status dan hanya sebagai pemberi informasi.
Artinya apakah forum akan mendiskusikan lalu menganalisis? Dengan dukungan anggota dari Univet, Akbara, maka akan mengolah setiap informasi, data yang ada lantas diterjemahkan sebagai data potensi sehingga akan merekomendasikan apa yang akan dilakukan selanjutnya, termasuk apakah ada unsur pemerintah? Persoalan siapa yang akan menjadi narasumber, bisa memanggil BMKG.
Berikutnya adalah menyediakan data. Dari kajian risiko belum didistribusikan secara detail misalnya jelang kemarau. Data risiko bisa dianalisis, lokasi di mana, kebutuhan seperti apa saja. “Ini peran penting bagi pemerintah, jadi tidak hanya komplain tanpa data,” terang Sumino.
Sumino juga menegaskan bahwa ketidakpahaman masyarakat desa, organisasi desa, terkait apa itu risiko bencana itu adalah fakta kondisi yang ada dan bukan masalah. Harus dibedakan antara masalah dan fakta. Lalu peran forum akan seperti apa? Ia kembali memberikan masukan bahwa relawan yang ada di desa menjadi instrumen jalur informasi yang mendapat info dari masyarakat alias relawan jadi garda depan di tingkat desa. Dan ini memfungsionalkan Destana/Ketana yang sudah dibentuk. “Posisi ini penting untuk didiskusikan dalam arti kontribusi kita apa dengan kapasitas masing-masing yang dimiliki oleh anggota dan ruang- ruang yang belum diisi. Lantas ketika membahas bisnis, bagaimana, apakah mereka masuk kajian risiko desa atau tidak? Sekolah, apakah juga masuk? Dan perlu mendiskusikan posisi antara pemangku sektor dan pemangku wilayah, “tegasnya.
Mart Widarto dari Mahoni Cakra Saujana (anggota FPRB DIY) sebagai fasilitator menegaskan Forum PRB ini apakah akan jadi operator atau moderator? Menjadi pelaksana atau memberdayakan?
Pertanyaan yang langsung dijawab oleh perwakilan dari PMI bahwa Forum PRB jika sebagai pelaksana, di lapangan akan tumpang tindih maka ia memberi jawaban bahwa Forum PRB cenderung sebagai pemberi rekomendasi dan memberdayakan. Hal ini dikuatkan oleh peserta lain bahwa berdasarkan SK Bupati yang tengah disusun, Forum PRB memiliki tugas memberi masukan ke pemerintah jadi bukan sebagai pelaksana. Atau lebih tepatnya adalah sebagai platform atau lembaga multipihak yang memberikan fungsi strategis dan memberikan rekomendasi.[]
Reporter: Astuti
Editor : Ajiwan
