Views: 29
Solidernews.com – Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program kerja Kementerian Sosial yang ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah menargetkan ada 100 sampai 200 sekolah rakyat tahun ini. Dalam upaya mewujudkan Sekolah Rakyat yang inklusif bagi difabel, Komisi Nasional Disabilitas (KND) berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan sejumlah jajaran di Bandung pada Kamis, 8 Mei 2025.
“Kemarin kami sudah melakukan asesmen kepada Sentra Wyata Guna di Kota Bandung yang rencananya menjadi lokasi Sekolah Rakyat. Berkaitan dengan Pendidikan sekolah rakyat, dinas sosial memiliki peluang mengembangkan sekolah rakyat yang inklusif”, terang Dr. Rachmita Maun Harahap selaku Komisioner KND.
Menggunakan Bahasa isyarat, Dr. Rachmita menambahkan bahwa berbagai pihak perlu berupaya untuk memberdayakan orang tua difabel yang memiliki anak difabel pula dengan cara bekerjasama dengan organisasi penyandang disabilitas. Tujuan utama program ini memberikan akses Pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, kemampuan infrasturktur menyesuaikan kebutuhan siswa agar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.
Noneng Komara Nengsih selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat menyambut baik upaya sekolah rakyat yang inklusif bagi difabel. Menurutnya, angka kemiskinan hampir tidak bergerak meskipun uang triliunan rupiah sudah digulirkan. Sekolah rakyat diharapkan bisa menjadi salah satu solusi. “Anak dari desil 1 dan desil 2 perlu disekolahkan dengan kapasitas sekolah unggulan, harapannya pembangunan karakter ada di sekolah rakyat sehingga dapat memutus rantai kemiskinan”, ujarnya.
Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa perencanaan khusus penyandang disabilitas untuk sekolah rakyat belum menjadi pembahasan sebelumnya. Upaya sekolah rakyat yang inklusif bagi difabel baru menjadi perhatian setelah penjelasan dari KND. Pihaknya akan menindaklanjuti upaya sekolah rakyat yang inklusif bagi difabel.
Dr. Deden Saepul Hidayat, S.Pd, M.Pd selaku Plt.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyampaikan terkait sekolah rakyat baru dibahas hari ini terkait penugasan guru ASN, P3K, dan lulusan PPG calon guru. “Kepastian menggunakan DTSEN atau desil 1 dan desil 2 kami masih menunggu arahan. Diharapkan data kami terima sebelum seleksi penerimaan siswa baru”, pungkas Dr.Deden Saepul.[]
Reporter: Ramadhany Rahmi
Editor : Ajiwan
