Views: 21
Solidernews.com – Sigab Indonesia melalui program Gerakan Optimalkan Organisasi Difabel (GOOD) terus bergerak dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif. Organisasi difabel dan pemerintah daerah menjalin sinergi guna membangun wilayah berbasis kebijakan yang lebih aksesibel dan berkelanjutan.
Masyarakat luas membutuhkan ruang diskusi untuk berbagi wawasan dan mencari solusi nyata masa depan Indonesia dalam mencapai tujuan inklusif. Webinar program GOOD merupakan salah satu alternatif tempat pertemuan diskusi daring bagi masyarakat difabel dan para pegiat isu inklusifitas untuk bertemu tatap maya.
Secara konsisten, program GOOD mengadakan webinar hingga seri ke sebelas yang berlangsung pada Kamis siang, (6/2) pukul 13.00 hingga 16.00 WIB, dengan mengusung tema ‘Membangun Kemitraan Organisasi Difabel dengan Perintah Daerah.’
Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), hadir sebagai keynote Speaker, bersama narasumber Sri Lendes dari BAPPEDA provinsi NTT, dan Berti Malingara dari organisasi difabel GARAMIN NTT. Webinar tersebut di moderatori oleh Ni Ketut Leni Astiti dari HWDI Bali, dan dilengkapi juga dengan Juru Bahasa Isyarat (JBI) sebagai pemenuhan aksesibilitas bagi difabel Tuli.
Muhammad Joni Yulianto, Direktur Sigab Indonesia mengatakan, pemerintah baik di pusat maupun di daerah sebetulnya telah membuka peluang yang begitu besar untuk kolaborasi masyarakat sipil dan organisasi difabel dalam terus mendorong mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif.
“Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, kita sudah mempunyai sejumlah Peraturan Pemerintah yang di dalamnya memberikan mandat agar pemerintah daerah juga mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut di berbagai program di setiap sektor,” papar Joni.
Ia juga menyampaikan, partisipasi organisasi difabel sangat krusial, karena jika tidak ada program-progam tersebut maka akan luput dari sasaran yang seharusnya, dan bisa berdampak terhadap masyarakat difabel.
Bima Arya, Wamendagri menungkapkan, masih banyak ‘pekerjaan rumah’ dari pemerintah untuk membangun kemitraan atau bersinergi dengan organisasi-organisasi difabel.
“Selama ini rasanya banyak yang belum maksimal tentang kolaborasi itu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi tersebut menjadi sangat penting karena berdasarkan data, secara minoritas maka difabel tercatat sebagai minoritas terbanyak. Data menunjukan dari 282 juta penduduk Indonesia, tercatat sekitar 2,7 juta rumah tangga dengan kedifabelan dan 4,3 juta tercatat sebagai difabel berat.
Wamengadri juga menyarankan agar organisasi difabel terus menjalin koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah, sebagian besar kepala daerah adalah aktor-aktor baru, pemimpin-pemimpin baru yang tentunya perlu disegarkan dengan perspektif ramah difabel.
Pihaknya juga berpesan agar setiap organisasi difabel selalu menyebarkan semangat kolaborasi, menyebarkan praktik-praktik baik yang telah dilakukan sebagai contoh bagi daerah-daerah lain.[]
Reporter: Sri Hartanty
Editor : Ajiwan
