Search
en id

Gunakan fitur ACCESSIBILITY melalui tombol simbol biru bagian kanan agak atas sebagai preferensi untuk kenyamanan Anda.

Webinar GOOD ke 18. Sri Mulyati sebagai pembawa acara webinar

Refleksi Akhir Tahun; Webinar GOOD ke 18 Bahas Piloting CATAHU Wilayah Jadi Rujukan Arah Kebijakan

Views: 12

Solidernews.com – Gerakan Optimalisasi Organisasi Difabel (GOOD) salah satu program Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia telah merampungkan rangkaian webinar di akhir tahun 2025 dengan menghasilkan Catatan Tahunan (CATAHU).

Webinar GOOD seri 18 pada Kamis siang (18/12) di ruang virtual mengusung tema ‘Launching (red_peluncuran) dan Diseminasi Hasil Piloting CATAHU Wilayah 2024,’ menjadi webinar terakhir GOOD yang telah membersamai 16 organisasi difabel dari 13 provinsi di Indonesia dalam upaya memperkuat advokasi berbasis bukti.

Tri Wahyu KH, Manager program GOOD menyampaikan, catahu wilayah yang dihasilkan berkolaborasi dengan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusi Disabilitas (Formasi Disabilitas) yang catahu nasional-nya telah banyak digunakan pemerintah, dan menjadi rujukan arah kebijakan di level nasional.

“Untuk catahu wilayah ini memang kami berdialog dengan teman-teman di formasi disabilitas, bagaimana misalnya kalau di tingkat wilayah juga ada semacam catahu nasional, tapi untuk levelnya di lokal, di wilayah,” terang Wahyu, demikian ia akrab disapa.

Ia menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa catuhu wilayah juga menjadi penting, karena di era otomoni daerah sekarang, penting bagi kepala daerah selain mengetahui situasi nasional, mungkin dari catahu wilayah juga bisa menjadi bahan utama untuk pengembangan kebijakan di daerah.

“Selain arah kebijakan nasional, situasi di wilayah juga dapat jadi bahan utama kebijakan khususnya tentang analisa kesenjangan, tentang regulasi misalnya sudah baik, sudah ada di daerah dengan bagaimana implementasinya dari regulasi itu sendiri,” ia menjelaskan.

Berkaitan dengan alasan kemunculan catahu wilayah yang menjadi piloting catatan tahunan situasi pemenuhan hak-hak difabel di wilayah, juga sebagai proses pembelajaran pengumpulan data dan penyusunan rekomendasi kebijakan pemenuhan hak difabel di daerah, Wahyu memiliki harapan kedepan agar catahu wilayah bisa tersebar ke semua daerah di Indonesia. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian yang sebenarnya dari advokasi, dari mengontrol atau pengawasan itu sendiri.

Simak juga ..  Keberlanjutan Regsosek Bagi Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas

“Harapannya catahu wilayah bisa menyebar, mungkin langgamnya akan berbeda di tiap wilayah, entah itu dengan cara yang mau lugas terbuka, atau cara soft (red_lembut), tentu cara-cara itu bagian makna teknis advokasi,” ungkap Wahyu sebelum mengakhiri sesi.

Wahyu mencoba menjawab bagaimana kemitraan dengan organisasi difabel di wilayah dapat membuktikan lahirnya catahu wilayah bagian dari advokasi bersama, baik dengan organisasi difabel lain, kampus akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil.

“Karena kita mau mendorong suatu proses inklusi, maka kolaborasi bersama yang bisa kita lakukan, dan tidak boleh ada seorang pun yang ditinggalkan,” pungkasnya.

Narasumber yang dihadirkan pada akhir rangkaian webinar GOOD adalah Irna Riza Yuliastuty, Ketua Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif (PMMI) Bengkulu. Maya Sarmila, dari Yayasan Gerakan Mandiri (GEMA) Difabel Mamuju, Sulawesi Barat. Maria Tri Suhartini, Ketua PINILIH Sedayu, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta Nur Syarif Ramadhan, Ketua Eksekutif Nasional Formasi Disabilitas (2022-2025), sebagai penanggap.

“Kebijakan nasional disabilitas sudah kuat dengan lahirnya Rencana Aksi Nasional (RAN), harapanya catahu wilayah di daerah juga bisa jadi rujukan Rencana Aksi Daerah (RAD) di level pemerintahannya,” imbuh Nur Syarif Ramadhan.

Neti dari Rumah Belajar Modern (RBM) maupun Roberth O Riwu yang mengikuti secara langsung virtual mendukung, perlu dorongan lebih lanjut dan kerja kolaboratif untuk mendorong Indonesia inklusif terutama di daerah. Selain itu adanya catahu sebagai rekomendasi, perlu ada proses monitoring terhadap implementasi di lapangan. Sebab tanpa implementasi, tidak akan berdampak pada perubahannya.[]

 

Reporter: Sri Hartanty

Editor       : Ajiwan

 

Bagikan artikel ini :

TULIS KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT

berlangganan solidernews.com

Tidak ingin ketinggalan berita atau informasi seputar isu difabel. Ikuti update terkini melalui aplikasi saluran Whatsapp yang anda miliki. 

BERITA :

Berisi tentang informasi terkini, peristiwa, atau aktivitas pergerakan difabel di seluruh penjuru tanah air

Skip to content