Views: 5
Solidernews.com – Pada momentum Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan pada Kamis (27/4), Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Kota Surakarta yang pada waktu bersamaan dikukuhkan oleh Astrid Widayani, Wakil Wali Kota Surakarta, menghimpun berbagai usulan dan masukan dari banyak komunitas difabel. Beberapa usulan itu antara lain Dinas Kominfo atau OPD terkait membuat wadah yang diintegrasi dengan masyarakat difabel terkait informasi dan komunikasi agar bisa terakomodir dengan baik.
Minimnya informasi layanan inklusi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) juga menjadi problem tatkala itu terjadi di lapangan. Maka difabel berharap pemerintah dapat lebih menggalakkan terkait penyebaran informasi baik langsung maupun lewat media sosial.
Usulan dari Komunitas Difabel
Perwakilan dari orangtua anak difabel menyampaikan bahwa layanan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sudah sangat terbantu, namun masih sulit mencari guru pendamping karena biayanya mahal
Sedangkan Fithri Marwati, Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia sia (KPSI) Soloraya yang mewadahi difabel mental, menyampaikan bahwa belum banyak fasilitas publik yang menyediakan aksesibilitas untuk difabel mental. Ia mengharapkan ada ruang untuk relaksasi.
Juga ada usulan terkait pos pelayanan aduan dengan respon yang cepat agar mempermudah difabel saat membutuhkan bantuan. Saat ini sebenarnya sudah tersedia layanan bernama “Pojok Prioritas” yang berlokasi di Sekretariat Daerah yang jika ada aduan langsung disampaikan ke OPD terkait, namun belum efektif.
Usulan juga datang dari komunitas difabel terkait penting untuk membangun lagi rumah susun (rusun) demi terpenuhinya kebutuhan difabel akan papan/rumah. Serta pemenuhan aksesibilitas yang ramah bagi difabel sebab hal ini yang sering ditinggal oleh pengembang/developer.
Sedangkan KDD sendiri memiliki peningkatan dalam kegiatannya ketika masih bernama TAD. KDD berharap bisa semakin menguatkan pemenuhan hak-hak difabel dalam setiap program kerja. KDD juga berharap agar dana hibah untuk para komunitas difabel di tahun depan semakin meningkat mengingat kebutuhan komunitas juga meningkat dalam upaya pemenuhan hak difabel.
Di akhir acara, ada evaluasi dan sosialisasi program dari OPD terkait seperti yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bahwa untuk memenuhi hak hidup setiap warga termasuk difabel tetap terbuka dan baik secara proyektif maupun ke rumah-rumah warga.
Sedangkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengakui bahwa sosialisasi pencegahan bencana masih sulit dilakukan karena masih minim informasi terkait banyaknya ragam difabel.[]
Reporter: Astuti
Editor : Ajiwan
