Views: 34
Solidernews.com – Komisi Nasional Disabilitas (KND) bersama mitra lintas sektor melaksanakan kegiatan perubahan data dan elemen biodata bagi penduduk difabel di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan data kependudukan difabel lebih akurat, mutakhir, dan menjadi dasar dalam perencanaan layanan yang lebih inklusif. KND juga telah mendorong difabel di beberapa Kabupaten dan Kota lainnya melakukan pemutakhiran biodata.
Ketua KND, Dante Rigmalia, menyampaikan bahwa banyak difabel yang selama ini belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan sebagai penduduk Penyandang Disabilitas. “Sebelum saya bergabung di KND pun, data saya tidak tercatat sebagai Penyandang Disabilitas,” ungkapnya. Sampai saat ini masih ditemukan penggunaan istilah lama seperti “penyandang cacat” dalam elemen biodata. Hal ini masih dalam proses advokasi berkelanjutan yang dilakukan KND kepada Kemendagri.
Kegiatan ini didukung oleh Mitra KND beberapa Yayasan Tumbuh Kembang dan Lembaga Terapi, Organisasi Difabel, Pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Selain itu, Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung juga turut berpartisipasi sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Hendra Rodes dari Yayasan Our Dream Indonesia menyampaikan, “Kami sebagai mitra KND senantiasa siap memberikan dukungan dalam pemutakhiran data bagi Penyandang Disabilitas karena hal ini sangat penting dilakukan agar Penyandang Disabilitas terpenuhi haknya”.
Pemutakhiran biodata ini mensyaratkan adanya asesmen bagi difabel yang dapat dilakukan melalui puskesmas, rumah sakit, atau surat keterangan dari dokter, psikiater, dan psikolog. Fakultas kedokteran dan psikologi dari dua universitas yang membersamai juga dapat dipakai pada saat kegiatan ini. Saat ini, kementerian terkait belum memiliki SOP baku, namun KND mendorong kolaborasi antara desa, dinas terkait, dan organisasi difabel untuk menyosialisasikan dan memfasilitasi proses ini.
Salah satu warga, Irsyan, menyampaikan kesan sebagai orang tua dari salah satu pemuda difabel yang turut dalam kegiatan ini. “Saya senang ada kegiatan ini. Dari dulu Irsyan tidak punya KTP sendiri, kami tidak tahu kalau anak disabilitas bisa mendapat KTP. Untuk keperluan sekolah dan rumah sakit, kami selalu pakai kartu keluarga. Tapi tadi sempat kesulitan saat rekam sidik jari karena kondisi tangan Irsyan berbeda,” ujarnya.
Camat Ciparay, Anjar Lugiyana, S.Ip., M.Ip., menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. “Data penyandang disabilitas yang lebih baik tentu akan sangat bermanfaat. Integrasi data seperti ini harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik di Ciparay. Kami senang dan bangga bisa menjadi bagian dari upaya ini,” katanya. Ia juga mengajak seluruh unsur kecamatan, termasuk kader sosial, untuk berkolaborasi dalam mengayomi dan melayani masyarakat difabel.
Dari sisi masyarakat sipil, Taufik Hidayatulah dari Yayasan BiLic menyebut Ciparay sebagai kecamatan kedua yang dijangkau program ini. “Kami sudah membentuk kelompok swadaya (Self–Help Group) di beberapa kelurahan sebagai bentuk advokasi dan pemberdayaan teman-teman disabilitas,” ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, H. Amim Meriatna Subhan, S.Pd., M.Pd.I, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting karena validitas data masih menjadi tantangan. “Dari lebih 2.000 data Penyandang Disabilitas, baru 622 orang yang menerima bantuan karena keterbatasan data yang belum tervalidasi. Kami tidak ingin salah sasaran, agar tidak terjadi maladministrasi,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa tahun 2025 pihaknya telah menyalurkan bantuan seperti kursi roda, kaki palsu, dan alat bantu lainnya, serta tengah mengupayakan program permakanan dan sandang dari DTSEN.
Dinsos membuka peluang bagi pihak kecamatan untuk mengajukan proposal bantuan, dengan catatan data harus sesuai dan lengkap. “Sepanjang administrasinya baik dan masuk akal, kami akan memproses secepat mungkin,” tutup Amim.
Pemutakhiran biodata penduduk difabel ini telah menjangkau 205 orang yang diperbarui datanya dan diharapkan menjadi praktik baik dalam membangun data inklusif yang mampu mendorong layanan publik yang lebih adil dan merata bagi masyarakat difabel.[]
Reporter: Ramadhany Rahmi
Editor : Ajiwan
