Views: 30
Solidernew.com- Sebelum dilaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bantul mengadakan kegiatan Forum Komunikasi Publik Rencana Kerja Perangkat Daerah (FKP RKPD). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkana masukan dari draft-draft usulan yang akan di matangkan perencanaan pembangunan dalam Musrenbang yang sebentar lagi akan digelar.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada FKP RKPD kali ini Bappeda juga mengundang berbagai perwakilan organisasi difabel yang ada di Kabupeten Bantul seperti Paguyuban difabel Difa Projotamansari, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesi, Sapa Difa, Masyarakat Peduli Penyandang Disabilias, Difabel Siaga Bencana (Difagana) dan SIGAB Indonesia.
“Selain melibatkan seluruh jajajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), kegiatan ini juga mengundang perwakilan disabilitas”
Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Mandhala Saba Madya, kompleks perkantoran Kabupaten bantul ini dilaksanakan pada hari Senin, 3 Februari 2025 ini, bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan dari semua draft-draft rencana pembangunan yang sudah disusun. Kemudian perencanaan pembangunan teresbut akan kembali di godog dalam Musrenbang sebelum dituangkan menjadi kamus-kamus pembangunan 2026.
Kepada solidernews.com, Agus Santosa yang merupakan pengarah dari komunitas Difa Projotamansari mengatakan bahwa, dilibatkannya berbagai komunitas difabel ini bukan tanpa sebab, tetapi karena usaha yang sudah dilakukannya bersama komunitasnya tersebut. Adapun yang melatar belakangi Agus untuk melibatkan berbagai komunitas difabel adalah pelaksanaan Musrenbang tahun 2023. Pada Musrenbang tersebut perwakilan difabel yang di undang hanya satu yaitu PPDI, tentunya hal ini kurang merepresentasikan kepentingan difabel yang ada di Kabupaten Bantul. Dan pada kenyataanya di tahun 2024 kemarin, tidak terlihat jelas pembangunan yang mengarah pada kepentingan difabel.
Pada kesempatan ini Agus juga berharap semua komunitas difabel yang ada di Kabupaten Bantul bersinergi, saling mengisi untuk memperjuangkan kepentingan difabel di Bantul. Memang cara yang dilakukan Difa Projotamansari berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh komunitas-komunitas difabel lain. Jika komunitas lain memilih memperjuangkan kebijakan-kebijakan, tetapi Difa Projotamansari memperjuangkan difabel yang aplikatif seperti memperjuagkan difabel mendapatkan motor akses atau rumah layak huni dan berbagai pelatihan ternak.
Paparan Materi Pihak Terkait
Mewakili Bupati Bantul yang berhalangan hadir, Agus Budi Raharjo, selaku Sekretaris Daerah (Sekda), memaparkan ada tujuh visi dan dua puluh program yang akan dilakukan bupati pada tahun 2026 mendatang. Namun, dari tujuh visi dan dua puluh program tersebut tidak ada satu pun yang secara sepesifik memihak pada difabel. Dan ketika menjawab pertanyaan salah seorang peserta terkait program yang akan dilakukan untuk difabel, Agus hanya mengatakan bahwa di beberapa dinas seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja dan dan dinas kelautan perikanan dan peternakan sudah di instruksikan untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi difabel.
Sementara pemateri lain yang merupakan orang ahli yaitu Jati Eko Nugroho, seorang praktisi dibidang pertanian dan konsultan diberbagai perusahaan terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa bantul mempunyai peluang di bidang pertanian dan peternakan. Apabila kedua bidang ini dapat dikelola dengan baik pasti akan meningkatkan sumber pendapatan daerah. Memang untuk membuktikan keberhasilan sebuah produk pertanian atau ternak membutuhkan waktu yang relatif lama, karena meyakinkan masyarakat desa seperti Bantul ini harus dengan contoh baru dapat dipercaya.
Sementara terkait dengan kelompok-kelompok difabel, Jati Utomo, juga menyarankan untuk segera membuat kelompok-kelompok usaha meskipun dalam skala yang kecil misal berangotakan lima orang yang hanya memelihara 50 ekor ayam. Namun, dari sini nantinya bisa dikembangkan menjadi besar apabila sudah terlihat ada keseriusan dalam mengelola. Masalah modal yang sering menjadi kendala dalam usaha dapat dicarikan solusi meisalnya dengan mencari dana Corporate Social Rersponsibility (CSR). Namun, untuk mendapatkan donatur yang besar dari perusahaan-perusahaan besar tersebut usaha yang dirintis harus jelas. Artinya usaha sudah terlihat ada perkembangan, sehingga nantinya dana CSR yang diterima tidak sia-sia.
Menutup kegiatan tersebut, salah seorang aktivis difabel dari SIGAB menyampaikan pendapat yang pada intinya Kabupaten Bantul harus memperjuangkan inklusifitas sampai pada tingkat paling bawah seperti pemerintah kalurahan. Seperti diketahui bahwa SIGAB sudah memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok difabel di beberapa kalurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Di harapkan di semual kalurahan akan ada kelompok-kelompok difabel.[]
Reporter: Dwi Windarta
Editor : Ajiwan
