Views: 17
Solidernews.com – Jumat, 16 Mei 2025 melalui zoom meeting diadakan Konsultasi Publik II VNR. Acara ini dihadiri oleh kelompok perempuan, kelompok difabel, pemuda dan kelompok lansia. Konsultasi publik dilaksanakan selaras dengan agenda pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas tengah mengkonsultasikan draft pertama Voluntary National Review (VNR) 2025 terkait implementasi SDGs kepada publik. Konsultasi publik ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya juga dilakukan konsultasi serupa dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Penyusunan VNR 2025 telah dimulai sejak Oktober 2024 dan ditargetkan rampung untuk disampaikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 17 Juni 2025. Laporan ini akan dipresentasikan pada High-Level Political Forum di PBB antara 14 hingga 24 Juli 2025. Draft VNR yang dikonsultasikan saat ini telah disarikan menjadi “main messages” yang merangkum sikap dan capaian Indonesia terhadap SDGs.
Laporan VNR 2025 memanfaatkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian/lembaga, serta data sekunder dari akademisi, riset, dan mitra pembangunan. Selain data kuantitatif, laporan juga dilengkapi narasi kualitatif berupa 175 praktik baik yang telah dikurasi oleh tim pakar secara independen. Praktik baik ini berasal dari pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan, serta akan ditampilkan dalam dashboard repository daring yang dapat diakses publik.
Proses penyusunan laporan melibatkan konsultasi publik secara hibrida dan daring, termasuk kelompok rentan, pemuda, remaja, badan PBB, serta mitra pembangunan internasional. Pemerintah juga membuka formulir masukan online hingga 20 Mei 2025 untuk menjaring pendapat lebih luas dari masyarakat.
Dalam penyusunan VNR, Indonesia mengintegrasikan analisis No One Left Behind menggunakan kerangka dari serta memperkuat kerja sama internasional dengan sejumlah negara, seperti Jerman, Finlandia, Thailand, Nigeria, Afrika Selatan, dan Filipina.
Penyusunan laporan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan data terkini dan pengaruh dinamika global terhadap capaian SDGs. Laporan VNR 2025 juga dibatasi maksimal 200 halaman sesuai ketentuan PBB, dengan rentang data hingga akhir Desember 2024.
Implementasi SDGs di Indonesia telah diarusutamakan dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2020-2024, RPJPN 2025-2045, serta visi Indonesia Emas 2045. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat melalui regulasi, termasuk Perpres No. 57/2017, Perpres No. 111/2022, dan Permen PPN No. 1 dan 6 Tahun 2024. Hingga Juli 2025, 32 provinsi telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan enam provinsi melakukan konsultasi langsung ke Seknas SDGs.
Pemerintah juga membentuk tim koordinasi nasional dan daerah untuk memperkuat implementasi lintas sektor, serta mendorong pelibatan nilai-nilai lokal dan agama dalam pembangunan berkelanjutan. Draft laporan VNR 2025 diharapkan dapat mencerminkan pelaksanaan SDGs secara inklusif, transparan, dan berbasis data, serta memperkuat kepemilikan bersama seluruh pemangku kepentingan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Pungkas Bahjuri Ali, Ph.D, selaku Kepala Seknas SDGs pada Pembukaan Konsultasi Publik Ke II VNR 2025 menyampaikan tentang VNR merupakan laporan sukarela negara anggota PBB tentang kemajuan pencapaian SDGs dan Indonesia telah menyampaikan VNR sebanyak tiga kali (2017, 2019, 2021) dan sedang mempersiapkan VNR keempat untuk tahun 2025. Tema kunci nasional ialah “Fostering Inclusive Growth: Advancing Sustainable and Resilient Indonesia. Proses dan prinsip penyusunan yang inklusif dan partisipatif dengan melibatkan pemerintah, parlemen, pebisnis, akademisi, dan universitas.
Dengan diadakan konsultasi publik akan menjamin narasi VNR mencerminkan implementasi SDGs berbasis data dan inklusif serta meningkatkan kualitas dan rasa kepemilikan terhadap laporan VNR final. Praktik baik yang telah dikumpulkan via Dashboard Repository (23 Maret–7 April 2025), terkumpul 175 cerita dari 97 institusi, selanjutnya tim pakar memilih dua praktik baik untuk setiap tujuan SDGs utama.
Hadir dalam proses diskusi, Eka Prastama selaku komisioner KND (Komisi Nasional Disabilitas) yang menyampaikan bahwa situasi difabel secara konkret di sektor pendidikan dengan data yang menunjukkan setidaknya 25 persen anak difabel tidak bersekolah dari total sekitar empat juta anak difabel. Di sektor kesehatan, gap layanan masih cukup tinggi, baik dari sisi intervensi di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun ketersediaan tenaga medis terkait difabel.
“Kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif tim SDGs yang telah menyusun draft VNR dan membuka ruang masukan. Namun, kami melihat kata ‘disabilitas’ masih sangat sedikit disebutkan dalam dokumen tersebut. Kami berharap teman-teman penyandang disabilitas yang hadir dapat lebih mencermati dan memberikan masukan, terutama terkait peran kelompok rentan”, ungkap Eka.
Selain itu Eka juga menambahkan bahwa ada hal yang perlu diangkat untuk merefleksikan yakni dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang diturunkan ke PP Nomor 28, karena sudah mencakup satu bab khusus tentang kesehatan difabel. Hal ini merupakan capaian yang baik dalam upaya mengurangi kesenjangan. Untuk bidang ketenagakerjaan diharapkan adanya regulasi-regulasi spesifik, seperti Permenaker 21, serta upaya daerah dapat ditambahkan dalam laporan, termasuk data terkait gap yang masih ada saat ini.
Gantjang Amanullah dari Bappenas menyampaikan bahwa VNR 2025 merefleksikan kemajuan Indonesia dalam berbagai bidang, mulai dari reformasi kesehatan yang memperluas jangkauan cakupan JKN, kemajuan kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, hingga perluasan konservasi wilayah laut sebagai bagian dari strategi ekonomi.
“Namun, kita juga menyadari bahwa belum semua kelompok masyarakat sepenuhnya terlibat atau merasakan manfaat dari kemajuan tersebut oleh karena itu, partisipasi dari komunitas pemuda dan remaja sangat penting dalam menghadirkan inovasi dan semangat perubahan. Suara perempuan dan penyandang disabilitas penting dalam memastikan akses dan layanan yang setara. Keterlibatan kelompok lansia juga krusial karena pengalaman dan kebijakan mereka merupakan aset sosial yang harus diberdayakan”, ungkapnya.[]
Reporter: Erfina
Editor : Ajiwan
