Views: 11
Solidernews.com – Dalam tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan peran organisasi masyarakat sipil dalam mempengaruhi kebijakan agar adil, transparan, dan setara bagi semua orang. Organisasi difabel, organisasi hak-hak perempuan, dan organisasi lain yang bekerja untuk kemanusiaan sangat penting dalam memberikan informasi, fakta, dan rekomendasi terkait kepada para pembuat kebijakan di semua tingkat pembangunan.
Forum G20 merupakan forum prestise yang mampu membawa perubahan terhadap situasi dunia saat ini. Kebijakan-kebijakan mereka berdampak pada kehidupan banyak orang di seluruh dunia ketika menyangkut kebijakan ekonomi yang terkait dengan implementasi agenda tahun 2030: pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; aksi Iklim; dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Hal ini memerlukan pendanaan untuk pembangunan dan kerja sama internasional yang intensif bagi semua negara. Forum G20 perlu berkolaborasi langsung dengan organisasi masyarakat sipil melalui Civic 20 dalam menentukan analisis situasi dunia, merumuskan rekomendasi konkret dan bagaimana mewujudkannya menjadi tindakan nyata.
OHANA sebagai salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak difabel telah berpartisipasi sejak Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. OHANA telah bekerjasama dengan Perkumpulan PRAKARSA, sejak awal berdirinya kelompok kerja C20 di Indonesia untuk memberikan paket kebijakan yang memiliki rekomendasi spesifik dan konkret kepada para pemimpin G20. Tepat pada pukul 18.30-21.30 hari Rabu, 20 Maret 2024 melalui media zoom meeting, OHANA dan PRAKARSA mengadakan diskusi yang dihadiri oleh pemateri Gertrude Oforiwa (The Gertrude Oforiwa Fefoame, Ketua Komite CRPD dari Ghana, Mara Gabrilli, mantan anggota Komite CRPD PBB dari Brazil/Senator, Rosario Galarza IDA/RIADIS serta Risnawati Utami selaku direktur eksekutif OHANA Indonesia.
Binny Buchori (Brasil C20 International Advisory Committee) menyampaikan bahwa memastikan inklusi berlangsung di semua diskusi perlu mengarusutamakan isu perempuan, perempuan lansia, dan perempuan disabilitas. Perempuan disabilitas sebagai warga negara bagian dari masyarakat dan menjadi pokok bahasan G20.
“Diskusi G20 harus membahas ragam disabilitas, memastikan kelompok kerja atau task force terkait dengan kerja inklusi dan pasar tenaga kerja yang inklusif dengan memastikan peluang kewirausahaan. rekomendasi yang spesifik ialah dengan adanya gugus tugas untuk memberikan dan menciptakan regulasi internal terkait aksesibilitas fisik dan non fisik”, ungkap Binny.
Risnawati Utami dari Ohana turut hadir memberikan pernyataan bahwa setiap negara harus melindungi hak difabel dan kelompok rentan di negaranya. Kebijakan dalam anggaran perlu dipahami bersama untuk mengalokasikan dana bagi kelompok difabel.
“Kita dapat mengintervensi terhadap pemerintah terhadap pentingnya implementasi HAM disabilitas dengan menggunakan sumber daya di negara tersebut. Kita juga perlu advokasi pentingnya kerja sama internasional sehingga bisa belajar praktik baik dari negara lain”, ungkap Risnawati Utami.
Syuaib selaku direktur eksekutif forum difabel di Afrika hadir memberikan pengalamannya bahwa G20 ajang yang sangat penting bagi organisasi difabel untuk membicarakan isu difabel dengan berbagai negara. Organisasi difabel memiliki peluang untuk memperbaiki kehidupan lebih baik dan negara wajib bertanggung jawab atas hak difabel.
“Kesempatan seperti di G20 harus diambil, bagi saya di Afrika harus memperkenalkan kelompok kami di belahan negara yang berbeda dengan jumlah 55 negara. Forum disabilitas di Afrika ada di federasi 44 negara dan berkantor di Addis Ababa. Kemiskinan ekstrim menjadi isu yang sangat besar bagi Afrika, tentu untuk bicara pemenuhan hak disabilitas di sisi kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial tentu tidak ada negara bisa memenuhi semua itu tapi dengan G20 mendorong negara dapat memenuhi hal-hal dasar yang harus diwujudkan”, ungkap Syuaib.
Dari hasil diskusi bersama dengan aktor difabel di Brasil, Ghana, India, Afrika dan Indonesia yakni mengarusutamakan hak-hak difabel dalam semua aspek isu pembangunan global, dalam kebijakan G20. Mendukung penguatan partisipasi yang efektif dan bermakna dari semua organisasi masyarakat sipil termasuk organisasi difabel di semua benua sehingga memastikan partisipasi tersebut dapat diperhitungkan dan diadopsi oleh para pemimpin G20. Tentu dengan bersatunya organisasi difabel di berbagai negara dapat menyuarakan mendefinisikan tantangan-tantangan yang ada terkait dengan kebijakan perpajakan, pendanaan untuk hak asasi manusia dan pembangunan, termasuk keadilan iklim, keadaan darurat kemanusiaan, dan isu-isu pembangunan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dan segera diambil oleh para pemimpin G20.[]
Reporter: Erfina
Editor : Ajiwan
