Views: 21
Solidernews.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Cilacap menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2025, tanggal 6 Maret 2024 di gedung Patra Graha Pertamina RU IV Cilacap.
Tahun 2025, Provinsi Jawa Tengah memiliki logframe ”Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan”. hal ini menjadi dasar Musrenbangkab Cilacap yang mengangkat tema “Mewujudkan Cilacap yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dan SDM Unggul”.
Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri menyampaikan hal yang penting saat ini pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas SDM untuk Cilacap yang maju dan berdaya saing. Pemkab Cilacap akan merumuskan prioritas tersebut dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap, berupa RPJPD dan RKPD 2025.
“Untuk merumuskan isu strategis, visi misi dan pokok pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun kedepan 2025 sampai 2045, dan merumuskan kegiatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen di RKPD 2025 dengan mendasar pada percepatan permasalahan strategi yang muara akhir untuk meningkatkan kesejahteraan warga Cilacap,” ungkap Alawuddin Muuri.
Turut hadir perwakilan dari kelompok difabel yakni Fransiskus Tony Yulyanto perwakilan dari Persatuan Penyandadng Disabilitas Indonesia (PPDI) Cilacap. Tony menyampaikan rangkuman dari apa yang disampaikan teman-teman difabel yakni pertama soal isu kesehatan untuk difabel yang masih banyak ditemukan difabel di Cilacap tidak memiliki akses BPJS atau KIS. Kondisi difabel memiliki permasalahan yang beragam dan sangat membutuhkan layanan kesehatan dalam berbagai aspek seperti layanan untuk pemantauan nutrisi, layanan pemantauan tumbuh kembang, fisioterapi, terapi sensori dan okupasi, serta layanan rehabilitasi dan medik.
Kedua, adanya pelatihan kerja bagi difabel yang sesuai kebutuhan dan minat dari difabel. Difabel berdaya dan mandiri diharapkan dapat mengubah nasib dan meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Apabila difabel yang sudah memiliki keterampilan, pemerintah kabupaten dapat berjejaring dengan instansi atau lembaga pemerintahan dan swasta untuk menyalurkan difabel yang siap kerja. Ketiga tentang layanan pendidikan bagi difabel yang dapat memperoleh kesempatan untuk sekolah hingga tingkat perguruan tinggi. Adanya program kejar paket A dan C yang bisa dimanfaatkan bagi difabel di Cilacap.
“Pemenuhan hak difabel dapat dilakukan tentu dengan keterlibatan aktif difabel sebagai bagian dari pembangunan. Difabel dapat mandiri dan berdaya jika diberi kesempatan. Memang banyak PR untuk kemajuan difabel agar siap ke depan di tahun 2045. Perlu adanya ketulusan untuk memperjuangkan,” jelas Tony.[]
Reporter: Erfina
Editor : Ajiwan Arief
