Views: 6
Solidernews.com – Pelibatan kelompok difabel dinilai menjadi hal penting dalam mewujudkan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, adil, dan tangguh terhadap krisis iklim. Hal tersebut dibahas dalam Webinar Nasional “Transformasi Inklusif: Menuju Sistem Pangan dan Pertanian Berkelanjutan berbasis Gender Equality and Social Inclusion (GESI)” yang diselenggarakan oleh Aliansi Organis Indonesia (AOI) pada Jumat, 19 Desember 2025.
Webinar ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang diwakili oleh I Putu Ikrar dari Direktorat Pangan dan Pertanian, Chandra Sugarda selaku Senior Ahli GESI, serta beberapa narasumber lain. Diskusi juga mendapat tanggapan dari berbagai organisasi masyarakat sipil, salah satunya Make Verawati dari Koalisi Perempuan Indonesia.
Persoalan patriarki (red_ sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan property), perempuan yang memiliki tantangan struktural, serta minimnya pelibatan nyata bagi kelompok rentan menjadi beberapa alasan agenda ini dibuat. Kenyataannya kini Indonesia tengah mengalami krisis iklim, yang berdampak pada akses pangan dan aktivitas pertanian yang baik.
“Hal ini terkait krisis iklim yang berdampak pada susah tanam, cuaca tidak bisa ditebak, masifnya bencana geologis. Di mana konteks perempuan juga belum setara dalam aktifitas pertanian. Termasuk teman-teman kelompok rentan,” jelas Febriana, Aliansi Organis Indonesia.
Putu Ikrar menyampaikan bahwa Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sekitar 26–27 persen dari total tenaga kerja nasional. Namun, sektor ini juga memiliki tingkat upah rendah dan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut berdampak signifikan pada rumah tangga yang bergantung pada sektor pangan dan pertanian, baik sebagai petani kecil, buruh tani, maupun pekerja informal lainnya, termasuk di dalamnya adalah difabel.
Lebih lanjut, Putu Ikrar menegaskan bahwa transformasi pangan dan pertanian berbasis GESI menjadi semakin relevan dalam situasi krisis iklim saat ini. Di mana semua elemen memiliki hak dan peluang untuk membangun ketahanan pangan dan pertanian inklusif. Termasuk perempuan, pemuda, dan petani difabel yang masih ditemui kurang mendapat porsi yang baik dalam peranan dan akses pelatihan pertanian terbaru.
“Untuk membangun ketahanan pangan yang sesungguhnya, seluruh kalangan harus dilibatkan, termasuk kelompok disabilitas,” kata Putu Ikrar.
Sementara itu, Chandra Sugarda menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan nasional, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030 menjadi payung regulasi penting yang telah mengakui urgensi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam agenda iklim dan pangan. Kebijakan ini juga selaras dengan komitmen internasional, seperti Perjanjian Paris, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta mandat Hak Asasi Manusia.
Dalam RAN GPI terdapat lima cakupan area prioritas, mulai dari pembangunan kapasitas dan manajemen pengetahuan, keseimbangan gender dan kepemimpinan perempuan, penguatan kelembagaan, implementasi yang tanggap gender, hingga pemantauan dan pelaporan. Dalam sektor ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, kebijakan ini mendorong pelibatan perempuan, difabel, dan kelompok rentan lainnya dalam proses perencanaan dan implementasi.
“Gender dan kesetaraan inklusif bukan isu tambahan, tetapi fondasi dasar yang harus ada dalam pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Chandra Sugarda menegaskan bahwa dalam RAN GPI ini, kelompok difabel disebut secara lugas dijamin hak partisipasi, memeroleh pelatihan, dan menjadi pelaku dalam ketahanan pangan dan pertanian inklusif. Mulai proses produksi, pengolahan, dan sampai distribusi.
“Dalam RAN GPI dari sudut pandang Gesi, mengakui difabel memiliki kapasitas dan peran aktif dalam sistim ketahanan pangan yang jelas,” ungkapnya.
Selain itu, arah kebijakan RAN GPI juga menekankan bahwa perencanaan ketahanan pangan harus inklusif dan responsif gender di semua tingkatan. Hal ini mencakup pelibatan perempuan, orang muda, forum anak, serta kelompok difabel dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan pangan dan pertanian.
Make Verawati menegaskan bahwa perempuan memiliki tantangan di masyarakat, termasuk difabel. Difabel perempuan justru memiliki tantangan berlapis. Sehingga pendekatan Gesi ini menjadi alat yang dapat meningkatkan partisipasi dan inklusifitas secara nyata.
Lebih lanjut, Make Verawati, menambahkan isu gender masih kerap disalahpahami sebagai persoalan perempuan semata. Padahal, gender merupakan konstruksi sosial atas jenis kelamin yang perlu dibicarakan secara jernih dan setara. Ia menegaskan bahwa perspektif gender dan inklusi sosial seharusnya menjadi pondasi utama dalam setiap kebijakan dan praktik sosial, bukan sekadar isu tambahan. Prinsip ini setara dengan penegakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar.
“Sehingga secara regulasi sudah ada, tinggal kemudian bersama-sama kita merealisasikan apa yang menjadi amanah itu. Berat memang, tapi bila dilaksanakan secara kolektif semua dapat berjalan,” ungkapnya.[]
Reporter: Wachid
Editor : Ajiwan
