Views: 31
Solidernews.com – Di barat, jalan perjuangan difabel kerap disorot karena pusat kekuasaan dan sumber daya berkumpul di sana. Di tengah, perlawanan tumbuh dari akar rumput lewat kerja kolektif dan koperasi kecil yang menopang kehidupan sehari-hari. Sementara di timur, semangat kolaborasi dipelihara agar organisasi difabel tidak terjebak dalam pola karitatif semata.
Dari Jakarta hingga Kupang, satu api yang sama menyala: keinginan difabel untuk tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek yang menentukan arah hidup dan kebijakan. Tiga suara perempuan difabel dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan bahwa meski jalan mereka berbeda, tujuan mereka sama—menciptakan Indonesia yang inklusif bagi semua.
Mengawal Regulasi dari Sulawesi Selatan
Maria Un, atau Mia, Ketua HWDI Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa semangat perjuangan difabel di timur maupun barat Indonesia sesungguhnya sama saja. “Kalau semangat, kita sama-sama membela hak difabel. Hanya memang kita harus jujur soal sumber daya. Kondisi manusia di setiap daerah berbeda-beda,” ujarnya, 23 Agustus 2025.
Menurut Mia, selama ini banyak rujukan gerakan difabel datang dari Pulau Jawa. Alasannya sederhana: kualitas sumber daya manusia di sana lebih tinggi. “Sumber daya itu penting sekali. Karena kalau SDM kita lemah, regulasi sebagus apa pun tidak jalan. Tetap ada ketimpangan, terutama soal komitmen,” lanjutnya.
Ia mencontohkan situasi di Sulawesi Selatan. “Mungkin baru setengah dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Sulsel ada perda penyandang disabilitas dan itupun masih perlu dikawal. Bukan tidak penting untuk memperdebatkan apakah perda sudah ideal atau belum, tapi yang lebih penting, apakah perda itu bisa dijalankan atau tidak, dan seterusnya,” tegasnya.
Baginya, peran generasi muda difabel menjadi krusial. “Tugas disabilitas muda adalah mengawal proses ini. Kita tidak bisa hanya diam atau mengkritik dari jauh. Kita harus memastikan kebutuhan difabel benar-benar terpenuhi sesuai ragam dan regulasi yang ada. Regulasi itu harus berkualitas dan berpihak pada kita,” pungkas Mia.
Gerakan Mandiri dan Kolektif dari Sulawesi Tengah
Dari Palu, suara Samsinar—Ketua HWDI Sulawesi Tengah—menggema dengan corak yang berbeda. Ia mengakui bahwa kerja-kerja organisasi difabel di Indonesia pada dasarnya serupa, tetapi ada karakteristik tersendiri di kawasan tengah. “Kalau kita di Sulawesi Tengah, pergerakannya banyak tumbuh secara mandiri dan lewat kemitraan. Baik dengan organisasi difabel maupun dengan nondifabel,” ujarnya, 27 Agustus 2025.
Saat ini, HWDI Sulteng yang tergabung dalam Pokja Opdis Sulteng dan bermitra dengan salah satu LSM lokal saat ini melakukan pendampingan UMKM terhadap perempuan dan perempuan difabel di Kabupaten Sigi. “Awalnya, koperasi ini dibentuk oleh inisiatif perempuan dan perempuan difabel. Mereka yang tinggal di desa biasanya kalau belanja kebutuhan pokok harus ke Palu. Itu jauh dan menyulitkan. Jadi kami buat koperasi supaya kebutuhan pokok lebih dekat ke mereka,” jelasnya.
Selain mengembangkan koperasi, Samsinar juga melalui HWDI bersama difabel lainnya bersepakat untuk mendirikan Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas Sulawesi Tengah (Pokja Opdis Sulteng). “Kami ingin antarorganisasi difabel di Sulteng tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Di Pokja Opdis ini, kami bisa bergerak bersama, berkolaborasi, dan saling memperkuat. Dengan begitu, suara kita bisa lebih didengar,” katanya.
Bagi Samsinar, perjuangan difabel adalah jalan panjang yang membutuhkan waktu, tenaga, dan konsistensi. “Pesan saya sederhana. Jangan bergerak sendiri. Kolaborasi itu penting sekali supaya perjuangan kita lebih kuat dan didengar. Kalau kita jalan sendiri-sendiri, suara kita kecil. Tapi kalau bersama, suara itu lebih lantang,” ujarnya.
Ia juga berpesan agar hubungan baik antarorganisasi dijaga. “Koordinasi, komunikasi, itu harus baik. Intinya apa yang kita lakukan hari ini adalah kepentingan untuk generasi yang akan datang,” tutupnya.
Dari Kupang: Melawan Karitatif, Merawat Kolaborasi
Suara ketiga datang dari Nusa Tenggara Timur. Serafina Bete, atau lebih akrab dipanggil Fina, Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani (Persani) NTT, bercerita tentang upaya mereka membangun gerakan kolektif di Kupang. Bersama Yayasan Plan Internasional, Persani terlibat dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion).
“Kami jalankan pengelolaan sampah dan ada juga bank sampah di Kupang yang namanya Mutiara Timor. Awalnya ini inisiatif dari Plan Internasional, lalu bermitra dengan Persani, kemudian mengajak organisasi lain, bahkan melibatkan RT dan lurah,” kata Fina melalui sambungan panggilan WhatsApp, 27 Agustus 2025.
Program ini awalnya diuji cobakan selama satu tahun enam bulan di empat kelurahan sebagai pilot project. Tahun ini, cakupannya diperluas ke empat kelurahan lain dengan dukungan pemerintah Kota Kupang.
Namun, Fina mengungkapkan tantangan besar di wilayah timur: rendahnya tingkat pendidikan. “Kalau di barat, banyak teman-teman difabel sudah sarjana. Di Kupang, sarjana masih bisa dihitung jari. Itu sangat minim. Akibatnya, pemahaman tentang organisasi juga rendah. Banyak yang masih berpikir organisasi itu untuk cari bantuan. Jadi orientasinya karitatif,” ujarnya.
Untuk melawan pola pikir itu, Persani mencoba mendorong gerakan kolaboratif. “Meskipun organisasi difabel di Kupang sudah banyak, kebanyakan masih berjalan sendiri-sendiri. Persani memulai proses untuk bergerak kolektif. Jadi kalau kami dapat kegiatan, kami ajak organisasi lain. Jangan jalan sendiri,” tegas Fina.
Ia sendiri sudah lebih dari 14 tahun memimpin Persani. “Saya pendirinya sekaligus ketuanya. Dari dulu saya selalu bilang, kita sudah punya banyak regulasi—perda, perwali, pergub, bahkan RAD. Jadi sekarang masalahnya bukan lagi regulasi, tapi kemauan kita untuk bergerak bersama. Jangan ada ego sektoral. Karena difabel itu bukan cuma daksa, tapi juga netra, tuli, mantan kusta, dan lain-lain. Kita harus bergerak bersama,” katanya.
Fina juga mengingatkan agar difabel tidak hanya mengejar eksistensi. “Jangan hanya kejar popularitas, tapi otaknya tidak di-upgrade. Kita harus terus belajar. Kalau advokasi ke pemerintah, saya selalu bilang: bapak-ibu jangan tunggu jumlah difabel dulu baru bikin akses. Menciptakan lingkungan akses itu wajib, sesuai undang-undang. Jangan tunggu sampai bapak-ibu sendiri jadi difabel baru sadar betapa pentingnya akses. Harus sedia payung sebelum hujan,” ucapnya.
Pesan terakhirnya menggema: difabel harus dilibatkan di semua lini. “Jangan hanya jadi objek atau pelengkap program pemerintah. Yang paling tahu tentang difabel ya difabel itu sendiri. Nothing about us, without us. Difabel harus jadi subjek yang mengambil keputusan. Pemerintah wajib memberi ruang partisipasi bermakna,” pungkasnya.
Satu Api, Tiga Corak
Dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Nusa Tenggara Timur, tiga suara ini menunjukkan wajah pergerakan difabel Indonesia. Ada yang mengawal regulasi, ada yang menggerakkan ekonomi kolektif, ada yang merajut kolaborasi melawan pola karitatif.
Meski coraknya berbeda, semangatnya sama: memastikan bahwa difabel bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek yang menentukan arah hidupnya. Jalan panjang menuju Indonesia inklusif memang berliku, tapi api perjuangan itu terus menyala dari barat, tengah, hingga timur negeri ini.[]
Reporter: Andi Syam
Editor : Ajiwan
