Views: 69
Solidernews.com – Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mewakili lebih dari empat juta warga difabel Netra di Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan tingkat nasional yang telah memiliki kepengurusan di tiga puluh lima provinsi dan dua ratus tujuh puluh dua kabupaten/kota dengan sekitar lima puluh ribu anggota, Pertuni memiliki potensi besar.
Menurut Aria Indrawati, S.H. Ketua Umum Pertuni untuk masa bakti 2019 hingga 2024, masyarakat difabel termasuk difabel Netra dapat berpartisipasi penuh dalam setiap aspek kehidupan, dan semua itu harus atas dasar kesamaan dan kemanusiaan.
“Menjadi difabel Netra tentu berdampak pada kebutuhan khusus, karena itu perlu ada penyesuaian di lingkungan difabel Netra berada. Tugas pemerintah adalah membentuk regulasinya hingga tingkat kabupaten/kota,” terang ia.
Saat ini, DPP Pertuni sedang menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke – 10, di Hotel Mega Anggrek Jakarta Barat. Munas tersebut berlangsung sejak Rabu (13/8) hingga Jum’at (16/8) mendatang dari pukul 8.00 sampai 20.00 WIB, dan dihadiri lebih dari 520 perwakilan dari 30 provinsi di 176 kabupaten/kota.
Selain memilih ketua umum baru dan membahas program kerja lima tahunan untuk periode 2024 – 2029, dalam sidang Munas juga akan menghasilkan naskah resolusi yang mencakup harapan pada pemerintah agar masyarakat Indonesia tumbuh sebagai masyarakat yang inklusif.
“Isu difabel terus berproses menjadi isu pembangunan berbasis HAM, dengan komitmen kuat dan konsentrasi penuh Pertuni akan mampu menjawab tantangan tersebut,” ujar Aria.
Sejarah pembentukan organisasi Pertuni
Persatuan Tunanetra Indonesia adalah organisasi kemasyarakatan bagi difabel Netra di tingkat nasional yang didirikan pada 26 Januari 1966 di Surakarta oleh empat orang tokoh difabel Netra.
Tujuan diberdirikan organisasi Pertuni adalah demi mewujudkan keadaan yang kondusif bagi masyarakat difabel Netra untuk menjalankan kehidupannya sebagai individu dan warga negara yang cerdas, mandiri, dan produktif tanpa diskriminasi dalam segenap aspek kehidpan dan penghidupan.
Pertuni memiliki visi untuk terwujudnya masyarakat inklusif, dimana orang dengan difabel Netra dapat berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan bersama anggota masyarakat pada umumnya atas dasar kesetaraan.
Tokoh pendiri Pertuni adalah: Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed, Zaki Mubaraq, Ali Parto Koesoemo, dan Ariani.
Pada tahun 1971, pusat kegiatan DPP Pertuni dipindahkan ke Ibu Kota Jakarta. Berurutan sejak berdirinya, yang menjabat sebagai ketua umum Pertuni adalah: Frans Harsana Sasraningrat, M.Ed., (1966 – 1975), Ali Parto Koesoemo (1975 – 1987), Soerodjo (1987 – 2004), Didi Tarsidi, M.Pd., (2004 – 2014), Aria Indrawati, S.H.,(2014 – 2024)
Begini proses pencarian kandidat calon ketua umum di organisasi Pertuni
Sebelum proses Munas berlangsung, panita menggelar rekrutmen bakal calon kandidat ketua umum dan bakal calon ketua dewan pengawas melalui profil curiculum vittee yang memuat indentitas diri dan visi misi para calon ketua.
Pada Munas ke-10 yang sedang berlangsung ini, ada tiga calon ketua umum pusat dan dua calon ketua dewan pengawas pusat.
Berikut profil singkat tiga calon ketua umum Pertuni 2024 – 2029:
(1) Furqon Hidayat, S.Pd, pria kelahiran 1973 yang kini menetap di Jakarta dan pernah menjadi ketua bidang ll DPD Pertuni DKI Jakarta periode 2006 – 2021. Furqon memiliki visi untuk berupaya mewujudkan Pertuni sebagai organisasi yang modern dan efektif dalam melakukan advokasi.
(2) Iyehezkiel Parudani, S.Pd, M.Pd,. pria kelahiran 1976 dari Palopo Sulawesi Selatan. Ia memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Daerah Pertuni di provinsi Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun.
Parudani memiliki visi untuk mewujudkan Pertuni sebagai organisasi yang tangguh dari segi sumber daya manusia dan sumber dana, memastikan terjalinnya komunikasi yang santun dan efektif antara DPP, DPD dan DPC, tercapainya sistem kepemimpinan yang saling menghargai antara struktur Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas pada berbagai jenjang, serta tersalurkannya aspirasi difabel Netra di Indonesia sebagai anggota Pertuni.
(3) Setiawan Gema Budi, S.Pd, M.Pd, pria kelahiran 1993 asal Tuban Jawa Timur yang pernah terlibat dalam tim perumus Perda Disabilitas provinsi Jawa Timiur pada 2022 lalu, memiliki visi untuk menjadikan Pertuni organisasi yang mandiri, adaptif, dan kolaboratif guna berpartisipasi penuh untuk kepentingan difabel Netra di Indonesia.
Berikut profil singkat dua calon ketua dewan pengawas Pertuni 2024 – 2029:
(1) Aan Aini, S.Pd, wanita kelahiran 1969 dari jawa Barat memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat inklusif yang memberdayakan difabel Netra di Indonesia dalam mencapai kemandirian, kesejahteraan, dan partisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
(2) Dedi Hartanto, pria kelahiran 1971 dari Bandung, memiliki visi membawa organisasi Pertuni ke arah yang lebih maju, dengan acuan ekspetasi dewan pengurus daerah dan dewan pengurus cabang seluruh Indonesia, yang menaruh harapan besar agar Pertuni dapat menjalankan fungsinya sebagai wadah yang berkemampuan mengayomi seluruh kepentingan kehidupan difabel Netra di Indonesia, serta menjadikan Pertuni sebagai organisasi yang kuat dan mandiri.
Informasi terbaru via WhatApp Aulia Ramchmi anggota Pertuni DIY dari ruang sidang Munas, telah terpilih Ketua Umum Pertuni untuk periode 2024 – 2029 adalah Setiawan Gema Budi, S.Pd, M.Pd, dari Jawa Timur.[]
Reporter: Sri Hartanty
Editor : Ajiwan Arief
Sumber foto : RRI
