en id

Gunakan fitur ACCESSIBILITY melalui tombol bagian kanan bawah sebagai preferensi untuk kenyamanan Anda.

Mengemuka di Munas Perempuan; Ini Hambatan dan Kerentanan Perempuan Pekerja Difabel

Solidernews.com – Peran perempuan dalam dunia kerja telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Namun, meskipun kemajuan tersebut, perempuan masih menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan yang unik dalam lingkungan kerja. Bagi perempuan pekerja difabel seringkali ditemui sejumlah hambatan dan tantangan di tempat kerja, baik dari aksesibilitas, diskriminasi, bahkan tak jarang ditemui adanya tindakan kekerasan baik lisan atau verbal kepada mereka. Musyawarah Nasional Perempuan (Munas Perempuan) menjadi ajang penting di Indonesia yang memungkinkan perempuan dari berbagai latar belakang untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan membahas isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Munas Perempuan baru saja dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 26-27 Maret 2024 secara online dan dihadiri hampir 2000 peserta dari seluruh Indonesia.

 

Missy, selaku panitia menyampaikan bahwa peserta yang hadir dari 35 provinsi, 163 kabupaten total hampir 2000 orang akan berpartisipasi aktif dan kolaborasi. Munas ini merupakan rangkaian Munas Perempuan pertama yaitu di tahun 2023 yang menghasilkan 9 agenda perempuan, perempuan difabel dan kelompok marjinal sebagai masukan dan rekomendasi yang berhasil dalam masuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025.

“Musyawarah tingkat nasional saat ini 26-27 Maret 2024, hingga nanti puncaknya akan kita sambung dengan tanggal 20 April 2024 sebagai munas yang keempat dengan agenda penyusunan masukan serta diseminasi ringkasan kebijakan atau policy brief, sementara pada bulan Mei 2024 akan ada  penyusunan rencana aksi tindak lanjut”, jelas Missy.

 

Hadir pula wakil dari Kementrian PPA, Titi Eko Rahayu, menyampaikan bentuk dorongan dan upaya-upaya kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan akan menghasilkan kebijakan yang lebih representatif dan inklusif dengan mendorong perempuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan program, dan anggaran.

 

“Langkah ini dinilai positif dalam mendorong perubahan tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan selama ini masih terfokus tataran partisipasi politik padahal ada banyak forum lain selain politik yakni dimulai dari pembangunan desa, musyawarah desa dan forum-forum tematik lainnya”, jelas Titi.

 

Titi juga menambahkan dalam sambutannya, masih sangat minim partisipasi bermakna bagi perempuan penyandang disabilitas. Bagi perempuan penyandang disabilitas harus dapat menyuarakan kepentingan bersama agar suara dan aspirasi mereka dapat didengar, diakui dan dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Berbekal semangat musyawarah yang inklusif tetap diterapkan dengan melibatkan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan guna mendorong terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

 

Agenda Munas selama dua hari membahas 9 sektor atau isu, salah satunya isu perempuan pekerja yang mendapatkan sorotan khusus di hari pertama. Para peserta yang tertarik dan konsen di pembahasan tersebut dikumpulkan dalam satu grup dengan satu fasilitator. Dari hasil diskusi yang berlangsung di isu perempuan pekerja, memunculkan temuan seperti tantangan, peluang, dan langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi perempuan di dunia kerja.

 

Berbagai masukan dan kisah nyata yang dialami dari masing-masing peserta disampaikan dalam diskusi. Rangkuman dari saran dan rekomendasi sebagai berikut: 1) Tinjau ulang terkait dengan omnibus law, 2) Peningkatan kapasitas perusahaan terkait perspektif dan aksesibilitas, 3) Aturan untuk menghilangkan percaloan, 4) Proses rekrutmen yang aksesibel untuk ketenagakerjaan difabel, 5) Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada difabel untuk dapat mengakses pendidikan informal secara gratis dan tidak terbatas usia , 6) Pemerintah memberikan proteksi kepada pekerja kontrak,  8) Standarisasi batas minimal pemberian insentif, 9) Sosialisasi Undang-Undang PKS untuk melindungi pekerja perempuan dari pelecehan kekerasan di tempat kerja. Hal ini diketahui masih banyak korban yang ketika speak up tidak ditanggapi oleh atasannya, 10) Payung hukum untuk melindungi ibu rumah tangga yang bekerja karena suaminya tidak bekerja sehingga menjadi ibu rumah tangga sekaligus kepala rumah tangga.

 

Selama hari pertama dalam Munas, perempuan pekerja masih banyak temuan hambatan yang dialami. Perempuan pekerja tentu memilih untuk mendedikasikan dirinya dalam pekerjaan sebagai pendukung ekonomi keluarga serta bentuk aktualisasi diri. Di sekitar kita, masih banyak pekerja perempuan, terlebih perempuan difabel yang harus menghadapi kerentanan ganda selama bekerja. Adapun tantangan yang biasa ditemui oleh perempuan pekerja sebagai berikut

 

Kesenjangan Gaji

Kesenjangan gaji antara pekerja perempuan dan laki-laki merupakan bentuk diskriminasi dalam pekerjaan. Walau sering terjadi tindakan seperti ini, masih tetap menjadi masalah serius di dunia kerja. Dalam Munas Perempuan juga dibahas urgensi untuk mengatasi kesenjangan gaji ini melalui kebijakan yang memperkuat transparansi gaji dan memastikan pembayaran yang adil untuk para pekerja perempuan, bahkan tidak ada perbedaan gaji bagi pekerja difabel ataupun  non difabel.

 

Keseimbangan Hidup (Urusan Pekerjaan dan Pribadi)

Banyak perempuan pekerja mengalami kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab keluarga. Perempuan pekerja yang ternyata menjadi tulang punggung keluarga harus menjadi kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga. Tentu dalam ajang Munas Perempuan diusulkan perlunya kebijakan mengenai fleksibilitas kerja dan dukungan dari tempat kerja untuk kebutuhan keluarga menjadi penting. Hal ini mencegah munculnya depresi bagi perempuan pekerja karena dipicu beban yang cukup tinggi.

Akses Terbatas Dunia Pendidikan dan Pelatihan

Pembahasan isu perempuan pekerja di Munas Perempuan, sangat banyak disampaikan keterbatasan bagi perempuan dari latar belakang ekonomi yang rendah untuk mengakses pendidikan lebih tinggi. Kurangngya kesempatan pelatihan oleh pihak pemerintah menjadi hambatan untuk memasuki pasar kerja. Melalui Munas Perempuan, usulan penyediaan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan bagi perempuan sangat dibutuhkan. Jika perempuan memiliki keterampilan dan tingkat pendidikan yang tinggi, maka ia akan mampu memasuki dunia pekerjaan yang luas sehingga taraf hidup ikut membaik.

 

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak perempuan pekerja dan pekerja difabel perempuan,  termasuk hak atas kesetaraan gaji dan perlindungan terhadap diskriminasi atau pelecehan dianggap sangat penting. Munas Perempuan menyoroti perlunya implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Tidak beraninya korban diskriminasi atau pelecehan, umumnya karena tidak adanya dukungan hukum, ketakutan reaksi negatif yang akan diterima, ketidakpercayaan atas hukum serta stigma diri yang dihadapi.

 

Maka dari itu satu ajang yang sangat baik bagi para perempuan pekerja yakni dengan advokasi untuk kebijakan Inklusif di dunia kerja disampaikan dalam Munas.  Munas Perempuan menjadi forum yang mempengaruhi kebijakan untuk pemenuhan, perlindungan hak perempuan di Indonesia tanpa terkecuali. Tentu langkah-langkah tersebut perlu dukungan, kolaborasi, advokasi berkelanjutan, dan implementasi kebijakan yang benar-benar tepat sehingga diharapkan semua perempuan pekerja di Indonesia dapat menerima perlakuan yang adil dan setara.[]

 

Reporter: Erfina

Editor     : Ajiwan

Bagikan artikel ini :

TULIS KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT

BERITA :

Berisi tentang informasi terkini, peristiwa, atau aktivitas pergerakan difabel di seluruh penjuru tanah air