Views: 9
Solidernews.com – Yogyakarta, 22 Agustus 2024 – Forum Kemitraan yang berlangsung di Hotel Swiss-Belboutique Yogyakarta dari 19 hingga 22 Agustus 2024, menjadi titik terang dalam upaya mencegah ekstremisme dan mendorong inklusi sosial bagi difabel.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai instansi pemerintah, seperti dari Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) BAPPENAS, Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, & Olahraga (KPAPO) BAPPENAS, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Desa, PPNS (Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya), OPD, Sekretariat INKLUSI, SIGAB Indonesia, SIGAB Kalimantan Timur, serta organisasi mitra seperti PPDiS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo), GARAMIN (Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi) Nusa Tenggara Timur, FKDC (Forum Komunikasi Difabel Cirebon), dan PMMI (Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif) Bengkulu.
Forum ini menciptakan ruang dialog yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia, dalam sambutannya menyampaikan bahwa “Program SOLIDER yang telah berjalan sejak 2022 di enam provinsi menunjukkan banyak capaian, namun tantangan masih ada. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan inklusi difabel” Jelasnya.
Salah satu highlight forum kemitraan adalah sesi World Cafe, di mana peserta berdiskusi secara interaktif tentang tantangan dan solusi dalam membangun desa inklusi dengan format diskusi seperti di cafe. Metode ini memperkaya wawasan dan membuka jalan untuk berbagi pengalaman dari berbagai daerah.
Namun, tantangan tetap ada. Suharto dari SIGAB menegaskan bahwa masih banyak difabel yang terpinggirkan, baik dalam sektor pekerjaan maupun akses layanan publik. Ini memerlukan perhatian nyata dari pemerintah dan organisasi terkait untuk menciptakan kebijakan inklusif.
Dwi Rahayu Ningsih selaku Perencana Ahli Muda Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPENAS RI menekankan adanya 4 poin kunci yang perlu dijaga dan diperkuat dalam rangka Program SOLIDER:
- Peningkatan pemahaman pemerintah di semua tingkatan.
- Pengenalan keberadaan difabel dalam kerangka pembangunan, termasuk data yang tersinkronisasi.
- Membangun partisipasi bermakna difabel dalam perencanaan dan implementasi.
- Evaluasi berkala untuk memastikan perencanaan difabel terlaksana.
Direktorat KPAPO yaitu Zul Fauzi juga menegaskan bahwa inklusi sosial bagi difabel telah terwadahi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. KPAPO saat ini terlibat dalam penyusunan RPJMN, dimana isu difabel menjadi salah satu dari 17 program prioritas.
Agus Kuncoro dari KEMENDES menambahkan bahwa saat ini sedang disusun policy brief untuk memperkuat implementasi desa inklusi. “ Saat ini KEMENDES tengah menyusun policy brief yang akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih kuat tentang implementasi dan penguatan desa inklusi. Desa inklusi akan dapat dipercepat ketika adanya penguatan dan pelibatan pendampingan desa sebagai upaya mempercepat replikasi dan perluasan desa inklusi,” jelas Agus.
Kegiatan kemitraan ini diinisiasi oleh SIGAB Indonesia melalui program SOLIDER yang didukung oleh program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat Inklusif).
Penulis: Indri Kana
Editor : Ajiwan Arief
