Views: 13
Solidernews,- Yogyakarta. FORMASI Disabilitas memiliki fungsi yang khas dalam lanskap gerakan difabel di Indonesia. Di mana organisasi ini tidak hadir sebagai organisasi pelaksana program atau pemberi layanan, melainkan sebagai forum jejaring pemantau pemenuhan hak difabel. Kerja-kerja FORMASI kerap berlangsung di balik layar dan menjadi penopang penting bagi advokasi berbasis bukti bagi pemenuhan hak difabel di Indonesia.
Saat dihubungi Solider, Nur Syarif Ramadhan, pada 18 Desember 2025, Demisioner EKNAS FORMASI Disabilitas periode 2022–2025, menjelaskan sejak awal FORMASI dibangun sebagai ruang kolektif. Tujuannya untuk memastikan pemenuhan hak difabel terus dipantau secara kritis, berbasis data, dan tetap berada dalam kerangka hak asasi manusia. Bagi FORMASI, isu difabel tidak cukup hanya hadir sebagai narasi kebijakan, tetapi perlu terus diuji melalui pengalaman lapangan.
“Fokus utamanya adalah memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dipantau secara kritis,” jelasnya.
Menurut Syarif, FORMASI Disabilitas juga berperan sebagai penghubung berbagai perspektif dari berbagai organisasi difabel dan masyarakat sipil. Melalui forum ini, implementasi kebijakan difabel dibaca ulang, baik di tingkat nasional maupun daerah dengan bertumpu pada temuan nyata yang dialami difabel dalam kehidupan sehari-hari.
Forum Terbuka Untuk Gerakan Kolektif Pemantauan Hak Difabel
Lebih lanjut, Syarif menyampaikan bahwa FORMASi Disabilitas tumbuh sebagai forum terbuka. Organisasi difabel dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen pada pemantauan hak difabel terlibat melalui kerja bersama, diskusi tematik, dan agenda-agenda kolektif. Seiring waktu, terbentuk koordinator wilayah di sejumlah provinsi untuk menjaga alur komunikasi, meski mekanisme ini masih terus berkembang.
“FORMASI tidak merekrut dalam pengertian struktural seperti organisasi formal. Melainkan tumbuh sebagai forum terbuka yang dihuni oleh organisasi difabel dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen pada pemantauan hak penyandang disabilitas,” jelasnya.
Syarif mengakui bahwa menjaga kerja kolektif lintas wilayah bukan perkara mudah. Mayoritas pengurus dan anggota FORMASI bekerja secara sukarela dengan tanggung jawab utama di organisasi masing-masing. Kompetensi dan peningkatan kapasitas, perbedaan konteks lokal, serta keragaman ragam difabel menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga ritme kerja bersama. Dalam kondisi tersebut, komunikasi yang jujur, sikap realistis terhadap kapasitas, dan saling menghormati peran menjadi kunci keberlanjutan jejaring.
“Selain itu, ekspektasi terhadap peran FORMASI yang hadir pada pandangan organisasi disabilitas yang ingin mengajukan proposal atau sejenisnya juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” jelasnya.
CATAHU Sebagai Kekuatan Advokasi Berbasis Data
Salah satu eksistensi utama kerja FORMASI Disabilitas adalah Catatan Tahunan pemantauan. Instrumen ini dipilih karena sejalan dengan posisi FORMASI sebagai forum pemantau, bukan pelaksana program. Melalui Catahu, FORMASI mendokumentasikan pola, kecenderungan, dan tantangan pemenuhan hak difabel secara sistematis dan berkelanjutan.
Syarif menyampaikan Proses penyusunan Catahu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan organisasi difabel di berbagai daerah. Kontribusi datang dalam bentuk pengumpulan informasi lapangan, diskusi tematik, hingga penajaman analisis sesuai konteks wilayah. Perbedaan kapasitas antarwilayah memang tidak terelakkan, namun proses ini sekaligus menjadi ruang belajar bersama agar suara daerah tetap hadir dalam pembacaan nasional.
“Salah satu kerja konkret FORMASI selama ini terutama dilakukan melalui pemantauan berkala pemenuhan hak disabilitas, yang kemudian data tadi dirangkum dalam catatan tahunan,” ungkapnya.
Hari Kurniawan, Demisioner Dewan Presidium yang akrab dipanggil Cak Wawa, menyampaikan bahwa Catahu yang ketiga dapat menjadi prinsip-prinsip perencanaan kementerian dan lembaga. Di mana Catahu terbaru ini mendapat respon positif dan sudah dinanti oleh pihak-pihak terkait. Di mana sebagai organisasi pemantau, FORMASI dapat memonitoring yang kemudian dapat memberikan rekomendasi bila ditemukan sebuah permasalahan dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan bagi kalangan difabel.
“Ini dari kawan-kawan kementerian dan lembaga sudah menanyakan soft file Catahu terbaru kepada saya untuk mereka minta,” jelas Cak Wawa, pada 16 Desember 2025.
Pada praktik advokasi, Catahu tidak berhenti sebagai laporan tahunan. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dialog kebijakan dengan kementerian dan lembaga negara, termasuk dalam evaluasi implementasi kebijakan difabel. FORMASI juga memanfaatkan Catahu dalam pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas di sejumlah provinsi. Meski dampaknya tidak selalu langsung terlihat, Catahu menjadi pijakan bersama agar advokasi tetap konsisten dan terukur.
“Saat ini Formasi Disabilitas sudah memiliki dua puluh satu Koordinator Wilayah yang berkontribusi pada penyusunan Catahu dari setiap daerah,” jelas Cak Wawa.
Sejumlah Arah Formasi Disabilitas Setelah Kongres Nasional Ke-2
Memasuki periode kepengurusan baru, FORMASI Disabilitas bersiap memperkuat fondasi internalnya. Di kesempatan wawancara pada 19 Desember 2025, Mohammad Ismail, Ketua Eksekutif Nasional FORMASI Disabilitas terpilih periode 2025–2028, menyampaikan bahwa prioritas ke depan adalah membangun ekosistem pemantauan yang lebih profesional dan kolaboratif. Penguatan kelembagaan internal, sinkronisasi koordinasi wilayah, serta digitalisasi dan kontinuitas data menjadi langkah strategis yang akan ditempuh.
Ismail juga menegaskan komitmen FORMASI untuk memberi ruang lebih besar bagi ragam difabel yang selama ini kurang terdengar, seperti difabel dengan rare disorder, albinisme, difabel karena penyakit kronis, hingga sensorik. Bagi FORMASI, keadilan advokasi hanya dapat terwujud jika seluruh keragaman difabel memiliki ruang yang setara.
“Fokus kami adalah menghadirkan keadilan bagi semua keragaman difabel. Kami akan memberikan ruang prioritas bagi teman-teman,” jelasnya.
Ismail melanjutkan, baik kepengurusan lama maupun baru, FORMASI sepakat bahwa data adalah fondasi sekaligus daya tawar gerakan. Setiap catatan hambatan di lapangan dipandang sebagai amunisi penting bagi perubahan kebijakan. Melalui kerja kolektif yang berkelanjutan, FORMASI Disabilitas berupaya menjaga agar advokasi pemenuhan hak difabel tetap berakar pada pengalaman hidup difabel dan tidak kehilangan arah.
“Saya mengajak seluruh kawan-kawan di daerah untuk selalu mencatat dan memantau, karena setiap catatan hambatan yang kalian temukan di lapangan adalah amunisi penting bagi perubahan kebijakan nasional,” tegas Ismail.[]
Reporter: Wachid Hamdan
