Views: 51
Solidernews.com,-Bali- Menggunakan transportasi publik tidak hanya sekadar pilihan gaya hidup bagi difabel, melainkan sebuah kebutuhan dasar untuk menjaga kemandirian, produktivitas dan partisipasi sosial. Bagi Difabel Netra, transportasi publik adalah salah satu modal utama agar mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara setara dengan masyarakat lainnya.
Hambatan penglihatan yang dialami difabel netra membuat mereka tidak memungkinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor secara mandiri. Kondisi ini memaksa mereka bergantung pada transportasi lain, seperti ojek, baik ojek konvensional maupun ojek online. Namun, ketergantungan pada ojek bukan berarti tidak memunculkan persoalan, terutama dari sisi biaya dan keberlanjutan.
Selain hambatan mobilitas, difabel netra juga menghadapi apa yang kerap disebut sebagai extra cost atau biaya tambahan akibat hambatan yang dialami. Biaya tersebut mencakup pembelian alat bantu seperti tongkat putih, aplikasi pendukung aksesibilitas, perangkat elektronik yang kompatibel dengan pembaca layar, hingga kebutuhan pendamping. Dalam situasi tertentu. beban biaya ini membuat banyak difabel netra tidak memiliki ruang finansial yang cukup untuk terus-menerus menggunakan transportasi berbasis sewa seperti ojek.
Di sisi lain, peluang kerja bagi difabel netra masih sangat terbatas. Sebagian besar difabel netra bekerja di sektor informal atau memilih berwirausaha kecil-kecilan dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini membuat pengeluaran rutin untuk transportasi berbayar menjadi beban berat.
Jika harus menggunakan ojek online setiap hari, penghasilan mereka kerap tidak mampu menutupi biaya tersebut. Dalam konteks inilah kehadiran transportasi publik menjadi sangat penting bagi difabel netra.
Di Provinsi Bali, saat ini terdapat dua layanan transportasi publik milik pemerintah yang banyak dimanfaatkan difabel netra, yakni Trans Metro Dewata (TMD) dan Bus Sarbagita. Kedua moda ini menjadi penopang utama mobilitas difabel netra, terutama di wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar.
Ayu Wandari, difabel netra yang berprofesi sebagai guru mengungkapkan bahwa Trans Metro Dewata telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Ia tinggal di Kota Denpasar dan setiap hari harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menuju Sekolah tempatnya mengajar. Ia mengaku bergantung dengan trans Metro Dewata dalam bermobilitas di luar rumah.
“Saya tidak bisa mengendarai motor sendiri. Berhubung saya bekerja sebagai guru di SLB N 1 Tabanan yang jaraknya lumayan jauh dari Kota Denpasar tempat tinggal saya. Jadi kalau pulang-pergi setiap hari menggunakan ojek, tentunya membutuhkan biaya yang tinggi,” ujar guru SLB N 1 Tabanan itu, pada 13 Januari 2026.
Ayu menuturkan, perjalanan pulang-pergi dari Denpasar ke tempatnya mengajar ditempuh menggunakan ojek online, ongkos yang harus dikeluarkan dalam sehari bisa mencapai lebih dari Rp. 100 ribu. Jika dihitung selama sebulan, ia harus merogoh kocek sebesar Rp. 3.000.000. “Itu biaya yang sangat besar dan memberatkan buat saya,” tambahnya.
Menurut Ayu, kehadiran Trans Metro Dewata menjadi alternatif untuk menekan biaya perjalanan. Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai. Ia masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencapai halte bus. Di sisi lain ia merasa kesulitan ketika bernagkat sendiri ke halte menggunakan ojek, karena tidak ada ciri-ciri atau penanda khusus bagi netra untuk mengenali titik halte,” katanya.
Situasi tersebut membuat Ayu kerap bergantung pada bantuan suaminya untuk mengantar, agar dapat menghemat biaya dan memastikan tiba di titik henti bus yang sesuai. Sebab tanpa itu, risiko tersesat atau salah turun menjadi kekhawatiran tersendiri.
Ketergantungan serupa juga dirasakan Gusti Komang Ngurah Ariana, difabel netra asal Kabupaten Tabanan yang aktif dalam kegiatan organisasi difabel. Baginya, transportasi publik bukan hanya soal berpindah tempat, tetapi juga tentang kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang sosial dan advokasi.
Ariana sering melakukan kegiatan organisasi ke luar kabupaten dengan memanfaatkan layanan Trans Metro Dewata. Sehubungan dengan hal tersebut, ia menekankan pentingnya ketersediaan transportasi publik bagi disabilitas netra yang dibarengi dengan perhatian pada aspek aksesibilitas, agar mereka dapat menggunakan fasilitas tersebut secara mandiri.
Ariana lebih memilih menggunakan Trans Metro Dewata untuk kegiatan organisasinya karena pertimbangan biaya. Ia menjelaskan bahwa jarak dari rumahnya di Tabanan menuju Denpasar mencapai kurang lebih 22 kilometer, jika menggunakan transportasi daring bisa menghabiskan biaya sekitar Rp. 50.000 hingga Rp. 60.000 ribu untuk sekali jalan.
Meski lebih terjangkau, Ariana tetap harus mengeluarkan ongkos tambahan untuk mencapai halte. Jarak menuju halte kurang lebih 3 kilometer dengan tambahan biaya ojek berkisar Rp. 10.000 ribu hingga Rp. 15.000 ribu “Jadi tetap membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibanding masyarakat pada umumnya,” tambahnya.
Ariana menjelaskan bahwa kendala lain yang dihadapinya saat menggunakan Trans Metro Dewata adalah minimnya pemahaman pengemudi transportasi daring dalam mengenali titik henti bus atau shuttle. Ia seringkali harus memberikan penjelasan kepada pengemudi karena tidak semua dari mereka mengenali tanda atau poster pemberhentian bus.
Akibatnya, Ariana sering diturunkan di lokasi yang tidak tepat sehingga harus berusaha mencari arah suara atau bertanya kepada penumpang lain yang sedang menunggu untuk menemukan titik henti yang benar.
Namun, kebutuhan besar terhadap transportasi publik ini sempat berada di titik krisis ketika muncul isu bahwa Trans Metro Dewata akan berhenti beroperasi pada awal Januari 2025. Isu tersebut memicu kekhawatiran luas, termasuk di kalangan difabel netra pengguna transportasi publik. Hingga membuat Difabel netra bersama kelompok pengguna transportasi publik lainnya kemudian melakukan berbagai upaya advokasi agar Trans Metro Dewata Kembali beroprasi.
Diskusi demi diskusi digelar dengan Dinas Perhubungan Provinsi Bali, serta aksi kolektif melalui petisi yang melibatkan masyarakat luas. Petisi tersebut menjadi bukti bahwa transportasi publik bukan hanya kebutuhan segelintir kelompok, melainkan hajat hidup banyak warga, termasuk kelompok difabel.
Tren partisipasi masyarakat dan kuatnya tuntutan publik, Pemerintah Provinsi Bali akhirnya mengupayakan solusi melalui kerja sama pendanaan, dan penandatanganan “Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Keuangan Khusus” untuk pembangunan proyek strategis di Bali, termasuk infrastruktur transportasi publik. Melalui skema ini, Trans Metro Dewata akhirnya kembali beroperasi seperti biasa mulai April 2025.
Setelah kembali beroprasi, selain keberlanjutan layanan, aspek aksesibilitas juga menjadi sorotan penting bagi kelompok Difabel Netra. Ariana menilai bahwa layanan Trans Metro Dewata saat ini sudah mulai ramah bagi difabel netra. “Ketika tiba di halte, saya sebagai netra bisa mengetahui arah pintu bus melalui suara ‘beep’ sebagai penanda pintu bus sudah terbuka. Saya tinggal berjalan ke arah suara tersebut,” jelasnya.
Ariana menambahkan bahwa petugas di dalam bus selalu bersikap ramah dan sigap membantu. Ia menceritakan bahwa setiap kali dirinya memasuki bus, petugas akan menyapa dan langsung mengarahkannya ke kursi khusus difabel. Namun, karena sudah terbiasa menggunakan layanan Trans Metro Dewata, Ariana terkadang mampu menemukan kursi tersebut secara mandiri dengan mengenali bentuk kursinya melalui perabaan.
Ariana menilai, dari sisi sistem pembayaran dan informasi perjalanan pada Trans Metro Dewata sudah cukup inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kartu e-money sangat memudahkan karena adanya notifikasi suara saat transaksi berhasil, serta informasi mengenai koridor bus yang selalu disampaikan melalui audio. Selain itu, ia juga menekankan kemudahan dalam memantau posisi bus melalui aplikasi ponsel yang sudah aksesibel dengan fitur pembaca layar.
Meski demikian, tantangan masih ada. Jangkauan layanan Trans Metro Dewata saat ini baru mencakup empat kabupaten/kota. Difabel netra di wilayah lain masih belum merasakan manfaat serupa. Ketut Subrata, seorang difabel netra asal Kabupaten Karangasem, menyampaikan harapannya agar layanan transportasi publik dapat menjangkau daerah tempat tinggalnya.
“Saya sebagai keluarga disabilitas, saya netra, istri dan anak saya juga netra. Kami tinggal di salah satu desa di Kabupaten Karangasem. Di daerah kami, jangankan transportasi publik, ojek online pun sulit. Mobilitas kami sangat terbatas dan bergantung pada orang lain,” ujarnya. Kondisi tersebut membuat Subrata kadang harus membatalkan rencana perjalanan ketika tidak mempunyai biaya lebih, atau membatasi aktivitas di luar rumah, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap.[]
Penulis: Agus Weda Gunawan
