Views: 17
Solidernews.com – Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengupayakan penguatan kebijakan beserta pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) agar inklusif serta menjangkau difabel dan keluarganya. Pernyataan itu diutarakan saat audiensi bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Salemba, pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025.
Deka Kurniawan selaku Wakil Ketua KND mengapresiasi persiapan pelaksanaan program prioritas Sekolah Rakyat oleh Kemensos RI. Ia menyebutkan perihal dukungan konkret yang telah diberikan oleh Kemensos. “Penyandang disabilitas beserta keluarganya yang merupakan kelompok rentan perlu diprioritaskan dalam program pengentasan kemiskinan termasuk Sekolah Rakyat. KND sudah melaksanakan asesmen modalitas pada beberapa penyelenggara Sekolah Rakyat yang meliputi Sentra Kemensos RI, BBPPKS Kemensos RI, Poltekesos Bandung, dan Universitas Negeri Padang di wilayah Provinsi Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Asesmen modalitas yang dilakukan pada Mei hingga awal Juli 2025 tersebut menemukan adanya banyak sekali potensi sekaligus juga beberapa tantangan,“ ujar Deka.
Komisioner KND yang lain, yakni Kikin Tarigan, menambahkan pula bahwa pada kunjungan keenam sentra pelaksana SR, misalnya Sentra Wyata Guna Bandung, Sentra Kartini Temanggung, dan juga BBPPKS Padang, masih ada berbagai macam hambatan infrastruktur serta perspektif disabilitas yang minim di antara para pendamping dan penyelenggara. ”Sentra itu sudah menerima anak penyandang disabilitas, namun belum semua sentra memperluas aksesnya kepada anak dari orangtua penyandang disabilitas. Kedepannya, program ini kita dorong agar punya kebijakan afirmatif,“ katanya.
Dari hasil asesmen, diketahui bahwa masih belum tersedia petunjuk teknis pelaksanaan SR, belum ada modul pelatihan inklusif untuk guru dan pendamping, serta belum dilakukan asesmen diagnostik untuk memahami kebutuhan kognitif dan psikososial siswa. Selain itu, DTSEN yang menjadi dasar rekrutmen siswa SR belum sepenuhnya mencakup difabel yang seringkali tidak terdata secara formal.
Menanggapi masukan tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambut baik inisiatif KND dan mendorong agar materi pelatihan guru yang inklusif dapat segera disiapkan. “Kita harus punya perspektif layanan untuk disabilitas. Kalau tidak punya komitmen, dukungan anggaran pun akan sia-sia. Kita akan buat program penguatan dan pemberdayaan yang lebih tajam ke depan,” ujarnya.
KND juga menyampaikan perlunya percepatan ketersediaan modul kurikulum SR yang terdiri dari tiga tahap seperti orientasi, inti, dan boarding (asrama). Kurikulum ini bersifat multi-entry dan multi-exit, namun belum tersedia modul resmi sebagai basis pelaksanaannya.
Pada kesempatan tersebut, KND juga menyatakan akan menyusun policy brief untuk pengembangan kurikulum SR yang inklusif dan menyerahkannya kepada Kemensos RI sebagai tindak lanjut dari harapan Robben Rico selaku Sekretaris Jenderal Kemensos RI.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor dan penguatan kebijakan afirmatif, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi model pendidikan yang menjawab kebutuhan kelompok paling rentan, termasuk difabel dan keluarganya, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial.[]
Reporter: Ramadhany Rahmi
Editor : Ajiwan
