Views: 29
Solidernews.com – Ada hal yang cukup menyentuh disampaikan oleh Fida Nastiti, founder Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Solo Raya yang berdiri sejak 2011, dalam sambutannya pada Project Visit Good Sigab dan CBM global pada akhir September lalu, bahwa KPSI Solo Raya baru kali ini ketemu dengan pihak donor yang memberikan dampak sangat positif dan luar biasa bagi komunitas. Fida kemudian bercerita bahwa untuk menjadi komunitas yang solid, eksis dan bisa berjejaring dengan banyak pihak dibutuhkan komitmen dari para pegiatnya terlebih dari survivor (orang yang pernah mengalami skizofrenia) sendiri untuk bangkit, mandiri dan siap menjadi subjek.
KPSI Solo Raya sejak dibentuk telah mengalami berbagai dinamika dari sebuah komunitas yang pengelola awalnya adalah caregiver dan pemerhati yang berlaku sebagai relawan, pelibatan survivor serta kepedulian tenaga kesehatan seperti psikiater dan psikolog hingga benar-benar memandirikan difabel psikososial. Pada tahun 2023 KPSI Solo Raya telah membentuk formasi kepengurusan baru yang sebagian besar didominasi oleh para survivor dan diketuai oleh Fithri Setya Marwati.
Berbagai upaya selama ini dilakukan oleh KPSI Solo Raya dengan melakukan sosialisasi melalui media dan media sosial dan menjalin kerja sama dengan pihak radio yakni Solopos FM untuk melakukan edukasi terhadap kesehatan mental dengan memiliki jadwal siaran tersendiri yakni Bincang Kesehatan Jiwa seminggu sekali. Siaran memiliki durasi satu jam dan kerja sama berlangsung hingga empat tahun. Dari pengisi yang kala awal didominasi oleh para profesional seperti psikiater dan psikolog hingga akhirnya jam siaran juga dimiliki oleh para survivor yang berani berbicara, bercerita tentang kemandirian dan menyuarakan hak-haknya.
Tak hanya berbicara tentang isu kesehatan mental saja di internal komunitas, KPSI Solo Raya juga melakukan advokasi dengan menjalin kerja sama dengan NGO seperti PPRBM Solo untuk berdiskusi dengan para stakeholder terkait Standar Minimal Pelayanan (SPM) dalam pemenuhan hak-hak difabel. Juga kerja sama dengan Tim Advokasi Difabel (TAD) Kota Surakarta agar para survivor diikutsertakan sebagai partisipan aktif dalam program-program mereka bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ketika difabel psikososial yang masuk dalam kategori difabel invisible/tak terlihat ini tidak dipandang sebelah mata. Karena yang selama ini terjadi, stigma di masyarakat, bahwa difabel psikososial hanya dinilai dari “gangguan jiwa”-nya saja, bukan entitas dan subjek yang mandiri yang memiliki hak-hak dan kesetaraan. Dari situlah kemudian difabel psikososial ini dikenal, diapresiasi ketikutsertaannya dan yang penting adalah didengar suaranya.
Salah satu yang menarik adalah tatkala TAD melakukan uji aksesibilitas layanan publik kereta commuter line (KRL) bekerja sama dengan PT.KAI bagaimana salah seorang peserta yang mewakili difabel mental psikososial membuka mata para petugas KRL bahwa difabel mental psikososial memiliki kebutuhan untuk dikenal, dipahami dan difasilitasi dalam pemenuhan hak dan akomodasi yang layak bagi difabel.
Begitu pula terkait pemenuhan hak politik yakni hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, difabel psikososial pun yang selama ini diwadahi oleh KPSI juga melakukan advokasi ke KPU Kota Surakarta. Inilah salah satu yang menjadi pertanyaan dari Ivy, seorang peserta CBM global dalam pertemuan project visit. Fithri Setya, Ketua KPSI yang saat pertemuan memiliki tugas untuk presentasi menjawab jika KPSI telah melakukan advokasi kepada KPU bahkan sejak tahun 2018 dengan menyusur data difabel psikososial agar masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) baik difabel yang tinggal bersama keluarga di masyarakat atau mereka yang tinggal di panti dan dirawat di rumah sakit jiwa.
KPSI Solo Raya juga memanfaatkan siaran radio Solopos FM untuk mengajak siaran bersama komisioner KPU dan psikiater RSJD dr.Arif Zainudin Surakarta melakukan sosialisasi. Pada saat itu KPU Surakarta membeberkan data jumlah pemilih kategori difabel pada pemilu 2019. KPSI menemukan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU. Pemantauan tidak hanya berhenti pada data pemilih saja tetapi kemudian KPSI Solo Raya melakukan pemantauan secara suka rela memastikan bahwa di hari H, para difabel mental psikososial yang sudah masuk DPT menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS dan mencoblos. Hal yang sama untuk pemastian bahwa hak politik difabel mental psikososial terpenuhi juga dilakukan advokasi dan pemantauan pada Pemilu 2024.
Menjadi Mitra Good Sigab, Berjejaring Lebih Luas dan Membuka CakrawalaÂ
Di atas telah dijelaskan bahwa baru pertama kali ini KPSI Solo Raya diajak bermitra dengan pihak ketiga, dalam rangka membangun kapasitas berorganisasi sehingga berjejaring lebih banyak lagi dan membuka lebih luas cakrawala. Selama dua tahun bermitra dengan Sigab dalam program GOOD yang diikuti oleh 15 komunitas/organisasi lainnya, terus terang, para survivor yang selama ini berjuang dalam ranah internal dan lokal, merasa dihargai karena suara-suara mereka pun akhirnya menggema ke seluruh nusantara. Seperti yang disampaikan oleh Any Qatul, salah seorang peserta pelatihan GOOD Sigab, ia lebih percaya diri saat berorganisasi dan pelatihan-pelatihan yang selama ini diikutinya menyulut semangatnya untuk berorganisasi apalagi saat ini ia tengah getol mencari kerja.
Semangat sinergitas yang diberikan oleh para peserta pelatihan juga tersampaikan dalam bentuk solidaritas dalam komunitas seperti pengetahuan dan pemahaman tentang hak difabel yang mereka tularkan kepada anggota lain baik secara online dengan berkirim pesan di WhatsApp Group atau di pertemuan-pertemuan offline, misalnya ketika ada seseorang yang bertanya tentang statusnya apakah masuk Data Terpilah Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan bagaimana mekanismenya.
Seperti diketahui bersama, di luar pelatihan-pelatihan sebelumnya baik tatap muka maupun webinar-webinar, pada akhir Mei 2024 lalu, Sigab dengan program GOOD-nya menyelenggarakan pelatihan pemantauan pemenuhan hak-hak difabel. Beberapa materi diberikan kepada para mitra yang berasal dari belasan organisasi difabel yang tersebar di seluruh Indonesia. Materi-materi tersebut antara lain ; Pendekatan-pendekatan dalam memahami isu disabilitas secara umum dan khusus, mengenal indikator pemenuhan hak penyandang disabilitas, monitoring HAM dan tata kelola pemerintah dalam implementasi pemenuhan hak difabel di berbagai sektor.
Proyek Penguatan Kapasitas Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) atau Gerakan Optimalisasi Organisasi Difabel (GOOD) sendiri selama dua tahun melibatkan 16 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) di 13 Provinsi di Indonesia (13 provinsi). Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OPDis, serta individu yang menggerakkan organisasi, dengan mempertimbangkan aspek geografis OPDis, gender dan akses terhadap pengetahuan.[]
Reporter: Astuti
Editor      : Ajiwan
