Views: 27
Solidernews,- Yogyakarta. Nama drg. Romi Syofpa Ismael sempat berada di puncak daftar kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meraih peringkat satu prestasi akademik dan profesional yang seharusnya cukup untuk membuka pintu pengabdian.
Namun negara justru menutupnya. Bukan karena nilainya, melainkan karena tubuhnya. Kelulusannya dibatalkan. Alasannya sederhana sekaligus menyakitkan, Ami, demikian nama sapaannya, menggunakan kursi roda. “Saya dinyatakan tidak layak bekerja,” kenangnya. “Bukan karena saya tidak mampu menjadi dokter gigi, tetapi karena saya tidak bisa berjalan.”
Peristiwa pada 2018 itu menjadi potret telanjang bagaimana, dalam sistem yang mengaku inklusif, disabilitas masih kerap lebih dipersoalkan daripada prestasi.
Keputusan tersebut menjadi titik balik. Ami memilih melawan. Ia menyurati berbagai lembaga negara, dari kementerian hingga Presiden, untuk membuktikan bahwa disabilitas tidak menghapus keahlian profesional. Perjuangannya akhirnya berbuah hasil.
Satu tahun kemudian, ia dilantik. Kini bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dokter gigi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solok Selatan, Sumatera Barat. Kisahnya membuka diskusi publik tentang diskriminasi struktural yang masih membayangi rekrutmen aparatur negara.
Bagi Ami, kursi roda bukanlah batas, melainkan alat. Ia tidak pernah melihat kondisi tubuhnya sebagai alasan untuk menurunkan standar profesionalisme. Di ruang praktik, ia tetap seorang dokter gigi, dengan tanggung jawab medis, etika profesi, dan komitmen pelayanan yang sama.
“Pasien datang bukan untuk menilai cara saya berjalan,” ujarnya suatu kali. “Mereka datang untuk mendapatkan perawatan.”
Namun di luar ruang praktik, persepsi masyarakat dan sistem birokrasi sering kali berbicara lain. Tubuh Ami lebih dulu dibaca, ditimbang, dan diputuskan, sebelum kemampuannya diberi kesempatan berbicara.
Melawan dengan sunyi
Ami bukan tipe yang gemar berteriak. Perlawanan yang ia pilih cenderung sunyi dan administratif: surat, argumen hukum, dan bukti kompetensi. Ia mempelajari regulasi, mengumpulkan dasar hukum, dan menyusun narasi bahwa yang ia tuntut bukan belas kasihan, melainkan hak sebagai warga negara.
“Saya tidak meminta diperlakukan khusus,” kata Ami. “Saya hanya ingin dinilai dari kemampuan saya sebagai dokter.”
Sikap inilah yang membuat kisah Ami menjadi penting. Ia tidak hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Tetapi membuka jalan bagi banyak penyandang disabilitas lain, yang kerap ragu melangkah karena takut ditolak sistem.
Pengalaman Ami kembali mengemuka dalam diskusi daring bertajuk “Peluang Disabilitas dalam Rekrutmen ASN” yang digelar komunitas SCI United pada Minggu, 28 Desember 2025. Dalam forum tersebut, Ami berbagi panggung dengan ASN disabilitas lain dari berbagai instansi negara.
Diskusi ini menjadi ruang berbagi strategi sekaligus penguatan psikologis. Bahwa kegagalan dalam seleksi bukan selalu cermin ketidakmampuan, melainkan sering kali akibat sistem yang belum sepenuhnya inklusif.
Berbagi cerita adalah bagian dari tanggung jawab moral. Hal ini diakui Ami. “Kalau saya diam, orang lain bisa mengalami hal yang sama,” ujarnya.
Mengabdi bukan membuktikan diri
Sebagai dokter gigi di RSUD Solok Selatan, Ami memilih fokus pada hal yang sejak awal ingin ia lakukan: mengabdi. Ia tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dirinya layak. Karena pekerjaannya telah menjawab itu setiap hari.
Namun ia sadar, perjuangan belum selesai. Selama masih ada penyandang disabilitas yang ditolak bekerja karena tubuhnya, selama itu pula kisah seperti dirinya perlu terus diceritakan.
“Disabilitas bukan lawan dari prestasi. Yang sering menjadi lawan justru cara pandang,” kata Ami.
Di tengah upaya negara membangun birokrasi yang inklusif, sosok drg. Romi Syofpa Ismael menjadi pengingat bahwa perubahan tidak selalu datang dari kebijakan besar, melainkan dari keberanian satu orang untuk berkata: saya mampu, dan saya berhak.
Selama seleksi masih lebih sibuk menilai tubuh daripada kompetensi, dan selama aksesibilitas dianggap sebagai beban, bukan hak, maka inklusi akan terus menjadi jargon administratif.
Dokter gigi Ami dan para ASN disabilitas telah membuktikan bahwa mereka mampu bekerja, melayani, dan berkontribusi setara. Yang kini diuji bukan lagi kemampuan mereka, melainkan kesiapan negara untuk benar-benar menghargai prestasi, tanpa syarat fisik.
Sebab negara yang adil bukanlah negara yang memberi kesempatan dengan ragu. Melainkan negara yang berhenti mempertanyakan disabilitas ketika prestasi sudah berbicara.[]
Penulis: Harta Nining Wijaya
