Views: 17
Solidernews.com, Surabaya – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia), Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) dengan dukungan Program INKLUSI, menyelenggarakan Penguatan Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) mulai tanggal 28 November – 1 Desember 2023.
Bertempat di hotel Harris Gubeng Surabaya melibatkan sekitar 80 peserta perwakilan dari organisasi disabilitas, pemerintah daerah di 11 Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara ketiga pihak utama dalam penyusunan RAD PD di semua provinsi di Indonesia. Selain itu, meningkatkan dan memperkuat pemahaman kaitannya dengan penyusunan RAD PD.
Acara dibuka oleh Dinar Kharisma selaku Plt Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/BAPPENAS, menjelaskan bahwa capaian pembangunan yang lebih inklusif dengan cara pemerintah nasional, daerah dan organisasi masyarakat sipil dapat bekerja bersama untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka.
Pariyem, salah satu peserta dari lembaga Bicara Sorong, provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan rasa senangnya bisa terlibat dalam acara ini karena mendapat pengalaman baru dan jejaring baru untuk mendorong percepatan rencana aksi daerah di Papua Barat Daya.
“Saya merupakan penggiat disabilitas di Sorong akan secara aktif berkoordinasi dengan pemda Sorong untuk mewujudkan hak-hak disabilitas di daerah saya”, ungkapnya.
Peserta lain dari unsur pemerintah daerah, salah satunya Bani Adi Darma selaku Analis Kebijakan Muda provinsi Banten. Beliau menyampaikan bahwa informasi kegiatan ini bermula dari organisasi YDMI sebagai mitra kerja provinsi Banten dalam isu disabilitas. Ketertarikan dalam mengikuti kegiatan ini adalah wawasan tentang bagaimana menyusun RAD penyandang disabilitas khususnya untuk daerah Banten. Satu hal yang menarik selama acara ini yakni penjelasan tentang regulasi penyandang disabilitas, isu dan permasalahan terkait disabilitas dan membuat simulasi analisis permasalahan penyandang disabilitas pada daerah masing-masing.
“Kami mengupayakan pada tahun anggaran 2024 kami akan memulai menyusun RAD penyandang disabilitas dengan melakukan analisis data penyandang disabilitas. Pentingnya pendataan bagi penyandang disabilitas di daerah kami karena selama ini data disabilitas sangat beragam antar OPD sehingga diperlukan sinkronisasi data antar pemangku kepentingan masing-masing”, ungkap Bani Adi Darma.
Provinsi Jawa Tengah juga ikut andil dalam acara tersebut dengan menghadirkan Perencana Ahli Muda, Danik Aneswati. Keterlibatannya dalam acara ini sejalan dengan agenda pemda Jateng yang sedang mempersiapkan penyusunan RAD PD pada tahun 2024.
“Seusai acara ini pemda Jateng akan menyusun tahapan penyusunan RAD PD Jateng dengan menyiapkan SK Tim RAD PD dan tentu penyusunan timeline”, terang Danik.[]
Reporter: Erfina
Editor : Ajiwan Arief
