Views: 6
Solidernews.com – Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang mengalami tekanan lingkungan cukup besar akibat aktivitas komersial yang pesat. Proyek-proyek besar seperti reklamasi di Center Point of Indonesia (CPI), pertambangan nikel di Bantaeng, serta operasi perusahaan lain di Sulsel, memberikan dampak signifikan terhadap iklim dan keseimbangan alam. Lebih lanjut, kerusakan-kerusakan yang akhirnya ditimbulkan berdampak besar, bukan hanya pada kondisi bumi, tetapi juga kehidupan sosial bermasyarakat.
Konflik yang dihadapi oleh masyarakatpun berlarut-larut. Tidak terbatas pada dampak langsung di mana cukup banyak warga yang kehilangan kebun garapan atau lahan yang selama ini dimanfaatkan, tetapi juga kerusakan iklim. Longsor, banjir, dan suhu yang ekstrem semakin dirasakan oleh penduduk yang tinggal di sekitar area proyek. Pemerintah sendiri menetapkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah vital pemenuhan sumber daya alam di Indonesia. Langkah yang diambil oleh pemerintah ini dijadikan sebagai legitimasi oleh para perusahaan dan pemilik modal, untuk mulai mengeruk kekayaan Sulawesi Selatan tanpa memikirkan nasib masyarakat lokal.
“Uniknya di lapangan, juga ada kasus pro kontra. Ada penduduk yang pro dan ada juga yang kontra. Tapi kami tidak pernah menyalahkan penduduk yang pro pada penambangan nikel, misalnya, jika kita berbicara konteks seperti apa yang terjadi di Sorowako. Karena sebelumnya, penduduk terlebih dahulu sudah dijanjikan dengan banyak kenikmatan. Misalnya janji beasiswa, kesempatan bekerja, sampai pembagian dana CSR. Ini yang akhirnya membuat masyarakat yang sebagian besar membutuhkan uang, keliru dan memilih untuk membela perusahaan,” ujar aktivis lingkungan dari Walhi Sulawesi Selatan, Zulfaningsih HS pada seminar keadilan lingkungan yang diadakan oleh Eko Bineka (31/05/2025).
Menurutnya, selama ini perusahaan menggunakan strategi-strategi tertentu untuk menggalang dukungan. Salah satu strategi yang sering terlihat adalah memberi beasiswa, membuka lapangan pekerjaan, dan membagi dana CSR bagi masyarakat di sekitar area proyek. Dengan begitu, perusahaan dapat mengendalikan masyarakat. Tapi dampak negatif kepada lingkungan terus terjadi dan Walhi, sebagai salah satu organisasi yang memiliki komitmen kuat untuk menjaga lingkungan hidup, juga masih terus mengawal seluruh kasus perusakan lingkungan. Khususnya di Sulawesi Selatan, Walhi mencatat beberapa kekeliruan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya saja di Luwu Timur, aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa henti untuk mencukupi kebutuhan nikel negara dan dunia, membuat dampak buruk semakin terlihat.
“Dampaknya tidak hanya menyasar langsung. Ini sangat kompleks. Menurut dugaan saya, misalnya saja apa yang terjadi di Papua, itu bukan sekadar warga lokal yang ingin mempertahankan sumber daya alam mereka. Memang benar ada ketimpangan antara sumber daya alam yang dikeruk dan apa yang diberi kepada warga lokal. Tetapi juga kenyataan bahwa pertambangan di Papua merusak alam, membuang polusi ke udara dan mencemari air laut dengan limbah itu tidak bisa dianggap sepele. Orang Papua ketika mengambil ikan di laut untuk makan, bisa saja terpapar penyakit yang mematikan sebab air laut tidak lagi bersih,” sambung Soemitro Emin Praja (Majelis Lingkungan Hidup PWM Sul Sel sekaligus Akademisi Perencanaan Wilayah dan Kota Unismuh Makassar).
Menariknya, dalam seminar tersebut juga turut hadir Ridwan Mappa Daeng Maliq, aktivis difabel, pengurus Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan. Hal ini menjadi menarik karena isu perubahan iklim, selama ini, masih kurang bersentuhan dengan isu inklusi difabel. Setidaknya di Provinsi Sulawesi Selatan. Belum ada mitigasi bencana yang aksesibel, sistem peringatan dini adaptif, dan bahkan SOP khusus untuk mengevakuasi masyarakat difabel apabila terjadi bencana. Lebih konkret jika membicarakan upaya yang dilakukan oleh aktivis lingkungan untuk menjaga bumi, salah satunya dengan cara menolak penggunaan plastik. Terlihat jelas bahwa tidak ada perspektif difabel di dalam perancangan aksi tersebut. Kondisi difabel ragam tertentu, misalnya yang kesulitan jika harus menggunakan pipet dengan bahan yang keras seperti besi dan lebih mudah untuk menggunakan pipet plastik yang lunak dan tahan lama, belum banyak dibicarakan.
Daeng Maliq menegaskan pentingnya merangkul kelompok rentan dalam proses perancangan regulasi mengenai perubahan iklim. Khususnya kelompok difabel.
“Karena ketika sarana dan prasarana bisa diakses oleh difabel, sudah bisa dipastikan juga akan bisa diakses oleh semua orang. Oleh lansia, ibu hamil, anak-anak, dan lain sebagainya,” ujar Daeng Maliq.
Ia menyampaikan bahwa setiap orang sama-sama memiliki potensi untuk menjadi difabel. Salah satu cara yang paling realistis adalah melalui proses bertambah usia.
Yoga Indar Dewa (Ketua DPD Pertuni Sulawesi Selatan) sendiri memiliki banyak keresahan mengenai tren perubahan iklim dan langkah yang diambil oleh masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam menjaga bumi.
“Memang ada pembicaraan soal mitigasi bencana atau evakuasi yang belum inklusif bagi difabel. Tapi yang jauh lebih penting adalah percakapan mengenai kendaraan listrik. Itu kan sering dikampanyekan oleh pemerintah. Tapi di sisi lain kendaraan listrik itu dapat membahayakan difabel netra. Kan suaranya nyaris tidak ada, ya. Difabel netra kan bermobilitas dengan meraba dan mendengar. Bayangkan misal ada difabel netra yang ingin menyeberang dan tidak mendengar suara mesin kendaraan, langsung menyeberang, padahal ada motor listrik yang juga mau melintas. Itu kan sangat bahaya, ya,” jelasnya dalam wawancara yang dilakukan solidernews (01/06/2025).
Polemik mengenai kendaraan listrik dan kontribusinya dalam mencegah kerusakan iklim pun masih terus berputar. Nikel adalah bahan baku dari baterai yang digunakan oleh kendaraan listrik dan menurut perwakilan Walhi Sulawesi Selatan dalam Seminar Keadilan Iklim tersebut, itu justru akan menimbulkan masalah ekologis baru. Dikutip dari Kompas.com, Sulawesi Selatan adalah provinsi kedua penghasil nikel terbesar di Indonesia. Di mana Indonesia dicatat memiliki 29% dari jumlah keseluruhan sumber daya nikel yang tersebar di dunia. Dengan status itu, Provinsi Sulawesi Selatan sedang berada dalam posisi rawan pengerukan.
Pabrik nikel terbesar ketiga di dunia, PT Vale Indonesia Tbk sendiri berada di Sorowako, Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan ini telah berdiri sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.
Krisis iklim lainnya yang terjadi di Sulawesi Selatan adalah reklamasi Central Point of Indonesia (CPI) yang berada di sekitar Pantai Losari, ikon kota Makassar.
Pembangunan CPI sendiri sukses dilakukan setelah melakukan penggalian pasir di pesisir Galesong. Mengakibatkan lebih dari 100 keluarga kehilangan mata pencarian dan tempat tinggal. Dan yang sebenarnya, yang lebih sangat penting dari banyaknya pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagaimana dampak lingkungan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
Sri (masyarakat difabel di kota Makassar) saat diwawancarai oleh solidernews pada Rabu, 4 Juni 2025 mengaku belum banyak mengetahui apa saja dampak dari perubahan iklim. Menurutnya, sejauh ini, sebagai difabel yang hidup di kota Makassar, ia kerap mengalami beberapa hal yang ia identifikasi sebagai hal yang mungkin adalah bagian dari dampak perubahan iklim.
“Bicara soal perubahan iklim kan sepertinya tidak selalu berkaitan dengan bencana alam. Kalau bencana alam, alhamdulillah, Sulawesi Selatan sangat minim potensi bencana. Tidak ada gunung berapi dan lain-lain. Tapi terkait kekeringan dan cuaca panas berlebih itu kita sangat sering mengalami. Saya pribadi berjaga-jaga dengan cara mencari hunian di daerah yang aliran airnya terjamin, tetapi juga tidak rawan banjir. Lebih ke arah menghindari. Karena kita, difabel, jika terkena dampak perubahan iklim ya bahaya. Ya kebanyakan orang belum tahu bagaimana cara membantu kita saat ada bencana,” ujarnya.
Apa yang disampaikan oleh Sri, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ishak Salim, S.I.P, M.A selaku aktivis difabel yang dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini beraktivitas di kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Menurut Ishak, apa yang harus dilakukan difabel sebenarnya tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat lain. Yang terutama adalah mengetahui apa itu perubahan iklim, dampaknya, dan bagaimana jika kita berada dalam keadaan darurat krisis iklim.
“Lalu lakukan adaptasi atas krisis iklim, misalnya kalau terlalu panas cuaca yang pakai sun cream, atau kalau terlalu silau siapkan kacamata khusus, adaptasikan alat bantu sehari-hari, misalnya musim penghujan mungkin kursi roda butuh persiapan khusus, atau butuh instal aplikasi khusus terkait cuaca, jika melakukan perjalanan jauh, siap dengan alat-alat bantu khusus, obat-obatan khusus, makanan. Ini juga termasuk di rumah, terutama difabel yang tinggal di daerah rawan gempa, banjir dll harus siapkan rencana evakuasi yang aksesibel, tahu informasi-informasi darurat penting, supaya pas ada mitigasi banjir, tidak lewat-lewat saja tim SAR di depan rumahnya. Kalau mau jadi difabel aktif, bergabung dengan organisasi terkait perubahan dan krisis iklim, ikut advokasi kebijakan, ikut audit aksesibilitas mitigasi dan evakuasi di kampus, tempat kerja atau tempat publik lainnya. Rajin olahraga, menjaga lingkungan bersih, mengelola sampah sendiri (zero waste), membeli alat-alat bantu tambahan seperti kursi roda cadangan, tongkat putih cadangan, siapkan senter dan emergency kits lainnya jika berada di pengungsian, melaporkan diri sebagai difabel supaya diberlakukan penanganan pengungsian inklusif,” ujarnya dengan jelas dan lengkap.
Sampai dengan sekarang, beberapa titik di Provinsi Sulawesi Selatan telah rutin mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, angin kencang, sampai dengan kemarau ekstrem. Pada tahun 2023 yang lalu, kota Makassar mengalami krisis air bersih di mana lebih dari 5 kecamatan tidak menerima aliran air berbulan-bulan. Di waktu yang sama, keseluruhan masyarakat kota Makassar juga terkena pemadaman lampu bergilir.
“Waktu itu cukup lama. Seringnya air tidak mengalir dan lampu, dalam sehari pasti mati sekitar tiga sampai lima jam. Bahkan di kantor juga air mati. Jadi memang sangat terasa bagi saya yang difabel fisik, perempuan dan sekaligus ibu rumah tangga. Saya juga pekerja. Karena selain kita harus mengurus urusan kantor dan rumah, kita juga harus pergi mengantri untuk mengambil air di mobil tangki air yang disediakan pemerintah,” ujar Saenab dalam wawancara yang dilakukan oleh solidernews (28/06/2025).
Lebih lanjut ia bercerita apa saja tantangan yang ia hadapi di masa krisis air dan pembatasan listrik yang terjadi di kota Makassar pada tahun 2023 tersebut. Menurutnya, sebagai difabel fisik, ia kerap kesulitan saat mengantri air. Jalanan yang licin menyulitkannya dalam mengangkat air dari mobil tangki air pemerintah menuju ke rumah. Selain itu, ia seringkali merasa tidak nyaman saat harus mengantre di antara lawan jenis yang berdiri berdempetan.
“Saya kan juga tidak tahu masalah yang begini-beginian. Tapi kalau memang pertambangan, reklamasi, sama tenaga berpengaruh pada kesulitan yang dialami pada tahun 2023, tentu saja kita berharap praktik-praktik begituan segera saja dihentikan,” tutupnya.
Perubahan iklim dan bencana-bencana alam yang menyertainya memang beragam, dan sangat berdampak pada masyarakat difabel. Ketika misalnya bencana terjadi, infrastruktur yang tidak ramah kepada difabel akan semakin rusak, dan semakin tidak ramah. Belum lagi jika membicarakan mengenai tata kelola kota, sistem mitigasi bencana dan peringatan dini yang sampai sekarang masih jauh dari kata inklusif. Secara teori, yang harus dilakukan adalah pelibatan difabel dalam proses perumusan kebijakan. Secara praktik, yang lebih bijak untuk dilakukan adalah berpihak pada perjuangan atas lingkungan hidup yang lebih sehat, yang sedang diupayakan para aktivis lingkungan hidup dan perubahan iklim. Masyarakat difabel pun harus mengambil peran dalam gerakan baru yang sedang tren di seluruh dunia ini.[]
Reporter: Nabila May
Editor : Ajiwan
