Views: 35
Solidernews.com, Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar webinar “Cek Kesehatan Gratis, Harus Inklusif” pada (22/2). Program Cek Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas oleh Kemenkes merupakan bagian dari rencana strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Roy Himawan, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes menuturkan jika program ini merupakan upaya dalam menciptakan manusia yang unggul. Terdapat tiga kompoen dalam mencapai manusia unggul yaitu kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif.
“Sudah menjadi tupoksi kami di Kemenkes untuk mewujudkan kesehatan untuk semua,” tuturnya.
Menurut data, sebagian besar kasus kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, diabetes melitus, dan lainnya yang sebenarnya dapat dicegah. Ragam penyakit juga ditentukan oleh rentang usia, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
Roy menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit yang dapat dicegah serta memastikan seluruh masyarakat, termasuk difabel, mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.
“Pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya menargetkan masyarakat umum, tetapi juga kelompok rentan, termasuk difabel yang sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kesehatan,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis akan diadakan secara berkala di puskesmas dan klinik atau FKTP di seluruh Indonesia. Terdapat tiga momentum yang dimanfaatkan program ini yaitu PKG ulang tahun, PKG sekolah dan PKG khusus.
Salah satu fokus utama dalam program ini adalah peningkatan fasilitas dan kapasitas tenaga kesehatan dalam menangani pasien difabel. Data dari Kemenkes menunjukkan bahwa hampir separuh puskesmas di Indonesia masih belum dapat diakses oleh difabel akibat keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam komunikasi dengan difabel.
“Masih banyak tenaga kesehatan di puskesmas yang belum memahami ragam, kebutuhan hingga bagaimana cara melakukan asesmen untuk difabel,” terangnya.
Dalam upaya memperbaiki kondisi tersebut, Kemenkes merancang pengembangan puskesmas inklusif dengan menyediakan berbagai fasilitas ramah difabel, seperti guiding block, ramp/bidang miring, toilet difabel, parkir difabel, papan informasi, kursi roda, ruang konsultasi yang nyaman, hingga pelatihan bagi tenaga kesehatan agar mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasien difabel. Dalam dokumen RPJMN 2025-2029, Kemenkes menargetkan di tahun 2029 ada 75% puskesmas di Indonesia dapat diakses dengan mudah oleh difabel.
Menanggapi inisiatif ini, Fadliah Sarita Rustam, seorang mahasiswa difabel mental yang sering mengakses layanan kesehatan, utamanya BPJS, menyambut baik program tersebut. Namun, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan agar lebih ramah bagi seluruh ragam difabel.
“Harapannya, program ini bisa lebih disosialisasikan dan dibuat lebih inklusif, terutama mengenai cara tenaga medis berkomunikasi dengan pasien difabel. Untuk difabel mental seperti saya dibutuhkan repetisi dan kesabaran ekstra dalam melayani,” pintanya.
Fadliah juga menyoroti perlunya fasilitas yang lebih memadai agar layanan kesehatan bisa benar-benar inklusif. Menurutnya, ruang konsultasi yang nyaman dengan privasi yang terjaga sangat penting agar pasien merasa aman dalam mengungkapkan kondisi mereka. Ia juga mengusulkan pemanfaatan teknologi dalam bentuk aplikasi skrining mandiri yang dapat membantu difabel mengakses layanan lebih mudah.
“Apalagi di zaman sekarang, hampir semua difabel sudah melek dan nggak gaptek sama teknologi,” imbuhnya. Selain itu, ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah dengan organisasi terkait dan keluarga pasien juga diperlukan agar layanan kesehatan semakin tepat sasaran.[]
Berikut ini lampiran dokumen informasi Cek Kesehatan Gratis yang bisa diunduh. Informasi CKG
Reporter: Bima
Editor : Ajiwan
