Views: 33
Solidernews.com – Di tengah berlangsungnya Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar yang diselenggarakan di Tribun Lapangan Karebosi, seorang pria berdiri tenang di tepi area utama acara. Ia menunggu dengan sopan, sesuai permintaan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang saat itu tengah mengantar Gubernur Sulawesi Selatan meninggalkan lokasi. Pria tersebut adalah Erlangga Wahyu Pratama, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Kota Makassar, yang hadir sebagai undangan resmi dengan kartu identitas (ID Card) Musrenbang yang sah.
Sebelumnya, Erlangga telah berfoto dengan Gubernur, lalu mengajak Wali Kota untuk berfoto pula. Wali Kota mengiyakan, namun meminta agar Erlangga menunggu di tempat semula hingga ia kembali. Di titik itulah Erlangga berdiri, berjarak kurang lebih dua meter dari lokasi para pejabat berbincang.
Seseorang yang mengaku ajudan Wali Kota sempat menghampirinya dan menyapa dengan ramah, menanyakan apakah ia membutuhkan bantuan. Tak lama berselang setelah ajudan tersebut pergi, suasana berubah saat seorang anggota Satpol PP datang menghampiri dengan nada berbeda: keras, mengintimidasi, dan bernada meragukan.
“Apa kau bikin di sini? Ini acara resmi, tidak sembarang orang bisa datang dan masuk di sini” ujar oknum tersebut dengan nada tinggi sebagaimana yang ditirukan Erlangga.
Erlangga menjelaskan bahwa ia adalah undangan resmi dan menunjukkan ID Card Musrenbang yang tergantung di lehernya. Namun penjelasan itu justru dibalas dengan pernyataan yang lebih merendahkan:
“Di manako ambil itu kartu? Di manako dapat aidikar seperti itu? Aidikar itu tidak sembarang dicetak,” katanya.
Insiden ini terjadi secara terbuka, di tengah forum resmi pemerintahan, dan dalam jarak yang sangat dekat dengan posisi Wali Kota serta sejumlah pejabat Kota Makassar. Namun, tidak ada yang menoleh, menengahi, atau bertanya.
Ketika tidak ada penyelesaian langsung di lokasi kejadian, Erlangga memilih untuk tidak diam. Ia memutuskan untuk mempublikasikan perlakuan diskriminatif yang dialaminya ke media. Radio Republik Indonesia (RRI) menjadi media pertama yang ia hubungi untuk menyampaikan kronologi kejadian. Setelah itu, ia menghubungi sejumlah media online lokal yang ia kenal. Bagi Erlangga, publikasi adalah bentuk perlawanan paling rasional saat ruang formal gagal memberi perlindungan.
Keputusannya itu bukan untuk mempermalukan siapa pun. Tapi sebagai upaya untuk memastikan bahwa insiden seperti ini tidak terulang—dan bahwa difabel punya hak untuk bersuara atas ketidakadilan yang mereka alami, bahkan jika itu terjadi hanya dua meter dari kekuasaan.
Ketika publik membicarakan pembangunan inklusif, yang kerap dibayangkan adalah infrastruktur ramah difabel, trotoar dengan guiding block, akses lift, atau layanan loket khusus. Tapi insiden ini menunjukkan bahwa inklusi sejati bukan hanya soal fasilitas, melainkan menyangkut cara pandang, apakah tubuh difabel dianggap setara dan sah berada di ruang-ruang kebijakan?
Ketika seseorang yang datang dengan identitas resmi dan kehadiran yang sah justru diusir dengan nada mencurigakan, maka yang bermasalah bukan sekadar cara bicara aparat. Yang lebih memprihatinkan adalah sistem yang membiarkan prasangka itu tumbuh dan dieksekusi tanpa kontrol.
Sehari setelah kejadian, Erlangga dipanggil ke kantor Satpol PP. Kepala Satpol PP menyampaikan permintaan maaf. Menurutnya, tindakan petugas tersebut dipicu oleh informasi dari protokoler Wali Kota yang menyebut bahwa ada seseorang di tribun yang hendak mendekat untuk berfoto, dan diminta agar “dikondisikan”.
“Kami sesalkan kejadian itu. Kami minta maaf karena anggota kami bertindak seperti itu. Tapi saat itu kami juga mendapat informasi dari pihak protokoler, katanya di atas ada orang mau foto sama Pak Wali, jadi tolong dikondisikan,” ujar Kasatpol.
Frasa “tolong dikondisikan” memang lazim digunakan dalam tata protokol. Namun dalam praktiknya, istilah ini kerap bermakna ambigu. Dalam kasus ini, ambigu itu berubah menjadi tindakan represif—dilakukan dengan cara kasar, tanpa klarifikasi, dan menyisakan luka sosial.
Kepada solidernews.com Erlangga menyampaikan bahwa dirinya tidak menggugat secara hukum. Tapi ia memberi tiga tuntutan moral kepada oknum yang bersangkutan.
“Pertama, klarifikasi tentang tindakan yang dia lakukan. Kedua, minta maaf ke seluruh masyarakat difabel, karena sengaja atau tidak, martabat difabel yang dia rendahkan. Permintaan maaf itu harus dipublikasikan. Dan yang ketiga, menunjukkan dengan benar-benar inisiatifnya untuk mau menjadi lebih baik. Entah apa inisiatifnya, terserah saja.”
Permintaan Erlangga sederhana, tapi menyentuh inti dari peristiwa. Bahwa yang dilukai bukan hanya dirinya sebagai pribadi, tapi martabat kolektif difabel yang selama ini terus diperjuangkan untuk hadir secara setara dalam forum publik.
Insiden ini menyisakan pertanyaan yang tak kalah penting. Dimana posisi para pejabat saat itu? Dalam jarak sedekat itu—dua meter—mustahil jika bentakan keras petugas tidak terdengar. Tapi mengapa tidak ada yang menoleh? Mengapa tidak ada satu pun intervensi, meski hanya berupa sapaan atau penegasan bahwa Erlangga adalah undangan resmi?
Jawabannya bisa jadi sederhana, karena diam adalah bentuk kekuasaan itu sendiri. Diam yang membiarkan. Diam yang mengabaikan. Diam yang melegitimasi perlakuan semena-mena terhadap warga yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Forum Musrenbang adalah ruang partisipatif. Ia dirancang untuk memberi tempat pada suara warga dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun jika warga yang hadir dengan cara sah masih bisa dipertanyakan haknya hanya karena berbeda tubuh atau identitas, maka inklusi yang digaungkan selama ini hanya tinggal jargon administratif.
Makassar boleh saja membangun jalan baru, ruang terbuka hijau, atau sistem pelayanan digital. Tapi tanpa perubahan dalam cara memandang manusia, semua itu tak lebih dari proyek permukaan. Sebab kota yang benar-benar membangun adalah kota yang berani berdiri di sisi yang paling rentan.
Dan kadang, pembangunan itu dimulai dari keberanian untuk menoleh dua meter ke samping—dan bertanya: siapa yang baru saja kita abaikan?[]
Reporter: Yoga
Editor : Ajiwan
