Views: 27
Solidernews.com, Kulon Progo – Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia menggelar dialog para pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Kulon Progo. Dialog tersebut merupakan upaya untuk menjajaki visi-misi serta komitmen keberpihakan mereka terhadap masyarakat difabel Kulon Progo. Kegiatan berlangsung di Pendopo Kalurahan Kaliagung Kulon Progo pada kamis (31/10).
- Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia menegaskan, kehadiran para pasangan calon bupati dan calon wakil bupati merupakan kesempatan yang tidak ingin disia-siakan oleh masyarakat difabel Kulonprogo.
“Forum-forum seperti ini bukan hanya jadi ajang untuk memperkenalkan pasangan calon kepala daerah serta visi-misi, pandangan mengenai difabel, tetapi juga bisa menyalurkan informasi kepada teman-teman difabel yang lain dan harapannya partisipasi difabel meningkat dalam pemilu kali ini” jelas Joni, dalam kegiatan yang didukung oleh Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif).
Sebelumnya, pada bulan Oktober 2024, SIGAB Indonesia, bersama dengan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, LKiS Yogyakarta, dan FORMASI Disabilitas, telah melakukan survei mengenai Persepsi Difabel terhadap Keberpihakan Calon Kepala Daerah terhadap Pembangunan Inklusif. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah para calon memiliki visi dan misi yang inklusif bagi kelompok difabel.
Hasil survei menunjukkan bahwa dari 236 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dan hanya ada 18 orang dari Kabupaten Bantul dan Kulon Progo DIY, yang berpartisipasi. Menariknya, 100% responden menyatakan bahwa tidak ada calon yang secara spesifik menyebutkan “Difabel” atau “Penyandang Disabilitas” dalam visi misi mereka. Terkait komitmen terhadap kelompok rentan apakah para Paslon memiliki komitmen tersebut, pada hasil survey menyebutkan bahwa 7 orang (39%) responden menyatakan ada, 9 orang (50%) menjawab tidak tahu, dan 2 orang (11%) menjawab tidak ada.
Suhartono, salah satu perwakilan dari Kelompok Difabel Kalurahan (KDK) Sukoreno mejelaskan, pemenuhan hak difabel yang ada di beberapa sektor yang dinilai masih kurang. Dia berharap pemenuhan layanan dasar, termasuk apresiasi dan pembinaan bagi difabel yang berprestasi bisa diprioritaskan. “Dan masuk sebagai salah satu prioritas utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD 2025-2029),” harapnya.
Penyampaian aspirasi atau usulan dari perwakilan peserta ditanggapi oleh masing-masing paslon. Agung Setyawan, Calon Bupati nomor urut 1 menanggapi aspirasi masyarakat difabel yang disampaikan. Menurutnya, difabel yang selama ini masih menjadi objek penerima bansos dan leading sektor Dinas Sosial menjadi catatan. Melalui Peraturan Daerah (PERDA) No. 3 tahun 2016 akan memberikan ruang yang lebih untuk mewarnai partisipasi bagi masyarakat difabel Kulon Progo mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
“Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi yang juga bisa menilai apakah sudah sesuai atau belum berjalan sesuai rencana” jelas Agung.
Yusron Martofa, Calon Wakil Bupati dari nomor urut 2 juga turut menanggapi, aspek lain seperti pemberdayaan, pendidikan, kesempatan kerja perlakuan khusus aspek pemberdayaan ekonomi bagi difabel menjadi fokus dalam visi-misi mereka.
“Prioritas awal kalurahan musrembang, pembangunan, diselaraskan dengan pokok pikiran DPRD serta musyawarah di kabupaten dan kalurahan menjadi satu dokumen, prioritas anggaran belanja daerah (APBD) Kulon Progo pemenuhan ekonomi kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik ,” imbuh Yusron.
Menurut Yusron, Pemenuhan hak kesetaraan berdasarkan policy untuk mewujudkan tidak hanya konstruksi difabel dan tidak hanya sekedar bantuan sosial. “Pemberdayaan, perlindungan, musyawarah dilibatkan kesetaraan yang dilindungi. Regulasi UU & Perda no 3 kesejahteraan muncul dalam beberapa aspek: pendidikan, kesempatan kerja, perlakuan khusus, aspek pemberdayaan ekonomi.
Sedangkan, Novida Kartika Hadhi, Calon Bupati Kulon Progo dari nomor urut 3 juga turut menanggapi, bahwa pemenuhan akomodasi. Namun, dia mengingatkan, dari harapan-harapan yang ada, perlu ada penguatan komunikasi yang menjadi jembatan antara masyarakat difabel dengan pemerintah Kulon Progo.
“Untuk menyempurnakan harapan tersebut, komunikasi adalah hal utama dalam pemenuhan dan bentuk akomodasi bagi penyandang disabilitas,” tutur Novida.
Pada puncak dialog, Ketiga Paslon, yakni Agung Setyawan-Ambar Purwoko, Marija-Yusron Martofa, Novida Kartika Hadhi-Rini Indriyani, menandatangani surat komitmen terhadap Masyarakat Difabel. Ada 8 poin yang harus dilakukan oleh paslon yang terpilih pada Pilkada 2024 ini, yakni:
- Melibatkan difabel/penyandang disabilitas secara bermakna dalam proses-proses perencanaan, pengambilan dan penetapan kebijakan yang berkenaan dengan urusan masyarakat dan pembangunan, baik di tingkatan Kalurahan, Kapanewon, maupun Kabupaten, dengan berbasis kepada prinsip dan asas kesetaraan dan inklusif.
- Mewujudkan pemenuhan layanan dasar bagi difabel/penyandang disabilitas secara bermutu dan berkualitas, termasuk peningkatan akses dan jaminan atas layanan kesehatan, serta pendidikan yang inklusif.
- Memasukkan urusan pemenuhan hak difabel/penyandang disabilitas, termasuk apresiasi dan pembinaan bagi difabel yang berprestasi sebagai salah satu prioritas arus utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD 2025-2029).
- Menjadikan Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Kulon Progo dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) DIY sebagai acuan prioritas pembangunan dalam mengarusutamakan kepentingan difabel dalam program pembangunan daerah.
- Mendukung penuh terwujudnya Kalurahan/Desa Inklusi dan perluasannya melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang inklusif.
- Mewujudkan tersedianya aksesibilitas baik fisik maupun nonfisik yang mengacu kepada desain universal, pada berbagai layanan publik di tingkat kalurahan, kapanewon, dan kabupaten.
- Menguatkan dan memajukan perekonomian difabel/penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha difabel/penyandang disabilitas dan optimalisasi implementasi hak ketenagakerjaan difabel/penyandang disabilitas.
- Mewujudkan program pembangunan bidang penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif.[]
Redaksi Solider