Views: 25
Solidernews.com – Perhelatan akbar Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) kedua dengan tema “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi” telah usai diselenggarakan pada Sabtu, 20 April 2024. Gelaran puncak dari rangkaian proses panjang partisipasi bermakna perempuan, difabilitas, dan kelompok marginal berupa Munas Perempuan ini berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kabupaten Badung, Bali.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga pada pidatonya membacakan surat RA Kartini kepada Rosa Manuela Abendanon-Mandri yang ditulis pada 7 Oktober 1900. Menteri PPPA menyatakan perjuangan Kartini belum selesai sehingga Munas Perempuan diharapkan dapat menyambungkan suara yang diperjuangkan lebih dari 100 tahun lalu.
“Kartini telah memulai perjuangan kesetaraan gender. Kartini tidak pernah menyerah dengan situasi yang menekan di segala sisi kehidupannya. Kita bersama-sama di sini, pada penyelenggaraan Munas Perempuan 2024 menyuarakan kembali aspirasi dan kepentingan perempuan, difabilitas, masyarakat adat, pekerja migran, perempuan kepala keluarga, masyarakat daerah terpencil kepulauan dan pegunungan, perempuan penyintas kekerasan, penyintas bencana dan berbagai kemarjinalan lainnya,” tegas Menteri PPPA.
Membunyikan kentongan dan alat musik daerah secara bersama-sama menjadi sebuah penanda pembukaan pada acara Munas Perempuan. Dilanjutkan dengan 2 penyerahan buku “Suara Perempuan” kepada Menteri PPPA yang diserahkan oleh Kapal Perempuan.
Munas Perempuan merupakan rangkaian Peringatan Hari Kartini dan merupakan kegiatan kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Bappenas, Pemerintah Kabupaten Badung, 11 mitra INKLUSI bersama 117 Sub Mitra Lokal untuk mengawal 9 isu/agenda pembangunan dengan perspektif GEDSI (Kesetaraan Gender, Difabilitas dan Inklusi Sosial).
Presentasi usulan perempuan, disabilitas dan kelompok marginal untuk perencanaan pembangunan 2025-2029 yang dipaparkan oleh 11 Mitra INKLUSI (SIGAB Indonesia, PR YAKKUM, Migran CARE, Permampu, Lakpesdam PBNU, KAPAL Perempuan, Aisyiyah, PEKKA, BaKTI, Kemitraan, dan PKBI). SIGAB Indonesia yang diwakili oleh Luluk Ariyanti (PPDiS) dan Migran Care (mitra INKLUSI) berkesempatan untuk membacakan 9 hasil rekomendasi usulan pada agenda 2 yaitu terkait perempuan pekerja.
Cakupan Munas mencapai 477 desa, 163 kabupaten dan 35 provinsi dan melibatkan lebih dari 4.000 partisipan. Ke-sembilan isu/agenda Munas Perempuan dipresentasikan sebagai dokumen masukan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditanggapi langsung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dokumen ini diserahkan Ratna Susianawati (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA) kepada Amich Alhumami (Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas). 9 agenda tersebut meliputi: 1) Kemiskinan perempuan (perlindungan sosial); 2) Perempuan pekerja; 3) Penghapusan perkawinan anak; 4) Ekonomi perempuan; 5) Kepemimpinan perempuan; 6) Kesehatan perempuan; 7) Perempuan dan lingkungan hidup; 8) Kekerasan terhadap perempuan dan anak; 9) Perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.
Bintang Puspayoga menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kekuatan dan tantangan perempuan, dalam berbagai aspek untuk menjadi peneguhan bersama. “Pertama, perempuan memiliki hak yang sama apapun latar belakangnya. Kedua, kita meneguhkan bahwa perempuan korban bukan aib, menjadi korban bukan kesalahan, karena itu kita bantu perempuan penyintas kekerasan, untuk menguatkan diri dan menyatakan sebagai pihak yang tidak bersalah. Ketiga, peneguhan bahwa perempuan adalah sumber pengetahuan. Keempat, peneguhan bahwa kepemimpinan perempuan adalah keniscayaan dalam pembangunan. Kelima, peneguhan akan pentingnya berorganisasi bagi perempuan,” tegas Menteri PPPA.
Ditemui pada kegiatan jumpa pers Bintang Puspayoga menyampaikan bahwa jika dirinya di tahun depan sudah tidak menjabat menjadi Menteri PPPA kegiatan Munas Perempuan akan tetap dilaksanakan dan harapannya dari kementerian PPPA akan tetap mengawal.
“Kita sudah mendiskusikan dengan Kementerian PPPA bahwa untuk siapapun yang mengganti kami (menteri PPPA saat ini) diharapkan akan tetap bisa mengawal pelaksanaan Munas-Munas yang akan datang. Karena hasil dari Munas kedua sampai hari ini, banyak sekali hal yang bisa kita petik seperti tantangan, peluang dan ketika sharing banyak hal yang bisa untuk saling memotivasi dan menginspirasi perempuan-perempuan yang lain. Sehingga PR-PR yang cukup panjang dan dalam untuk perempuan, difabel dan kelompok marginal lainnya dapat kita minimalisir,” tutup Bintang.[]
Penulis: Indri K
Editor : Ajiwan
