Views: 5
Solidernews.com – Komisi Nasional Disabilitas (KND) bersama Sekretariat KND dan Yayasan Gemilang Sehat Inklusif (YGSI) mengadakan kegiatan diskusi terfokus dan pengisian form asesmen untuk memantau serta mengevaluasi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) bagi dfabel di perguruan tinggi, khususnya di wilayah Indramayu. Acara berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 di Politeknik Negeri Indramayu.
Diskusi ini dihadiri perwakilan dari dua perguruan tinggi, yaitu Politeknik Negeri Indramayu dan Universitas Wiralodra, serta mahasiswa mahasiswa. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Komisioner KND, Jonna Aman Damanik, yang menyampaikan bahwa asesmen ini penting untuk menggambarkan kondisi nyata difabel dalam mengakses hak-haknya, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.
“HKSR masih menjadi topik yang tabu dan belum sepenuhnya dipahami, terutama oleh para pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menjembatani pemahaman dan implementasi layanan yang lebih inklusif,” ujar Jonna Aman Damanik.
Mahasiswi Politeknik Indramayu, Layla, salah satu narasumber dalam diskusi, membagikan pengalamannya sebagai difabel tuli. Ia menyampaikan kendala yang dihadapi ketika mengakses layanan kesehatan seperti di puskesmas, terutama ketika tenaga medis menggunakan masker yang menyulitkan komunikasi. “Saya harus didampingi keluarga karena belum bisa mandiri mengakses layanan. Ini membuat saya merasa kurang nyaman dan tidak bebas,” ujarnya.
Narasumber lainnya, Citra Amanda, mahasiswi dari Universitas Wiralodra, yang aktif dalam organisasi konseling dan program Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIKMA), menekankan pentingnya edukasi HKSR. “Kami sering menghadapi stigma dari masyarakat, padahal HKSR penting untuk mendorong mahasiswa, termasuk yang disabilitas, agar berani berbicara saat mengalami kekerasan seksual,” jelas Citra.
Sementara itu, perwakilan Politeknik Negeri Indramayu, Hikmawati Safitri, menyatakan bahwa lembaganya terbuka terhadap masukan dan sedang dalam proses memperkuat kebijakan dan layanan bagi mahasiswa difabel, termasuk pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKPT).
Kegiatan ini menjadi momentum penting menuju penyediaan layanan HKSR yang lebih setara dan ramah difabel. Komnas Disabilitas menegaskan bahwa hasil asesmen akan dianalisis untuk mendorong kolaborasi berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan aman bagi seluruh mahasiswa.[]
Reporter: Ramadhany Rahmi
Editor : Ajiwan
