Views: 27
Solidernews.com. Yogyakarta. PENYANDANG disabilitas atau difabel. Merupakan kelompok warga yang paling terdampak signifikan, terhadap perubahan iklim. Dampak signifikan tersebut di antaranya menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Bagaimana hal tersebut terjadi?
Perubahan iklim mengakibatkan suhu udara mengalami kenaikan. Karenanya, terjadi perubahan pola hujan dan cuaca ektrem yang berakibat: kerusakan tanaman, periode pertumbuhan pendek dan mengurangi ketersediaan air. Ujungnya hasil pertanian menurun. Sehingga terjadi gangguan rantai suplai makanan. Kondisi demikian berdampak pada perubahan kualitas makanan (malnutrisi), kualitas hidup dan kesejahteraan menurun.
Perubahan iklim juga akan berdampak pada: (1) penurunan akses terhadap air bersih, sanitasi dan kebersihan; (2) meningkatnya keadaan darurat akibat cuaca ekstrem, (3) akses terhadap infrastruktur, tempat tinggal dan layaan dasar menurun, perpindahan atau migrasi dan konflik sosial meningkat. Perubahan iklim, diproyeksikan akan memperburuk kekurangan pangan dan malnutrisi.
Tersebut di atas mengemuka dari Perwakilan Ohana Indonesia Nuning Suryatiningsih, dalam audiensinya di Ruang Rapat B, Gedung Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (24/4/2025).
Perempuan berkursi roda itu juga menyampaikan, bahwa perubahan iklim dapat terjadi dari waktu ke waktu. Dampaknya kesulitan yang dihadapi difabel dan kelompok rentan lainnya meningkat. Sehingga kualitas hidup menurun. Demikian pula dengan kemampuan beradaptasi dan peluang mata pencaharian menurun, dalam lingkungan yang berubah. Satu lagi, lanjut Nuning, perubahan iklim memungkinkan kejadian dan prevalensi gangguan yang menyebabkan disabilitas meningkat.
Mengawal implementasi
Dalam wawancaranya dengan solidernews.com, Nuning menggarisbawahi beberapa hal. Di antaranya, soal perubahan iklim, yang hingga kini belum dibahas pemerintah. Sedangkan DIY telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 7 Tahun 2025 tentang RADPD tahun 2024 – 2027, khususnya pengembangan rencana aksi provinsi terkait inklusi disabilitas dan keadilan iklim. Hal ini, kata dia, melatarbelakangi audiensinya kepada Bappeda DIY.
Digarisbawahinya pula bahwa, bermacam dampak perubahan iklim menjadi momok bagi difabel. “Ketahanan pangan, penanganan kebencanaan, sebagai contoh. Itu semua belum dibahas secara sepenuhnya oleh pemerintah. Mengawal implementasi Pergub 7 tersebut, adalah prioritas,” tandasnya.
Lanjut dia, “Organisasi penyandang disabilitas (OPDis) sudah membahas Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Selama ini soal kebencanaan, pemerintah hanya memfasilitasi mitigasi. Sedang, bagaimana standar operasional (SOP) menolong penyandang disabilitas belum ada. Perspektifnya belum masuk,” tegasnya.
Dokumennya sudah ada. Tapi tidak berperspektif penyandang disabilitas, terang Nuning. Dia menekankan bahwa, bencana, bisa terjadi satu di antaranya karena perubahan iklim. Untuk itu, Ohana mendorong lahirnya dokumen. Paling tidak ada SOP bagaimana ketika menolong difabel dari segala bencana, terutama akibat perubahan iklim.
Prioritaskan pelibatan difabel
Menanggapi paparan Ohana Indonesia, Kepala Bappeda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengaku terkejut, karena air bersih dan sanitasi masih bermasalah. Sementara hal tersebut merupakan faktor penting pendukung kesehatan.
Terkait kebencanaan, lanjut dia, sudah menjadi isu strategis. Masukan Ohana Indonesia terkait adanya SOP akan menjadi catatan, yang akan dikomunikasikan dengan bidang pemerintahan, BPBD dalam hal ini.
Prioritas utama Bappeda dalam melibatkan difabel terhadap perubahan iklim di antaranya: pertama, mengutamakan keberpihakan terhadap difabel. Sehingga ketika terjadi bencana, inklusivitas menjadi prioritas. Contoh: di barak pengungsian tersedia fasilitas pribadi, toilet misalnya.
Kedua, dukungan informasi terkait bagaimana penanganan terkait perubahan iklim yang akan menimbulkan bencana tertentu, bisa dipahami masyarakat. Sehingga ketika ada warga difabel, masyarakat paham bagaimana bersikap dan menolongnya.
Terkait implementasi yang sering kali menjadi problem, Ni Made mengatakan, pentingnya SOP secara eksplisit masuk dalam dokumen perencanaan. “Ini menjadi bagian evaluasi bagi kami. Sejuah mana dampak yang dirasakan masyarakat, difabel dalam hal ini. Sementara ini secara dokumen belum ada eksklusivitas yang mencantumkan difabel. Yang ada hanya pada dokumen (RAD PD, kebencanaan), tapi belum dalam dokumen RPJMD.
Tindak lanjut RADPD
Sejalan dengan Kepala Bappeda, Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya Sri Giyanti, akan mengintegrasikan RAD dengan dokumen perencanaan. Penyusunan RAD baru, akan ditindaklanjuti bersama penyusunan RPJMD.
“RADPD akan ditindaklanjuti. Secara jangka pendek dalam dokumen perencanaan. Seluruh bidang silahkan mengakomodir masukan Ohana. Kalau program memang mengacu dari pemerintah pusat. Sedang implementasi, masih bisa didiskusikan,” terangnya.
Sedang Staff Bidang Pemerintahan, Candra mengatakan, pembangunan inkkusif bekelanjutan menjadi prioritas bidangnya. Namun masih ada pekerjaan rumah bersama. Yakni, masih adanya media yang belum bisa diakses difabel dan lansia.
Terakhir Staf Bid Ekonomi, Taufik mengatakan, adanya beberapa hal yang dapat menjadi acuan (irisan). Misalnya: RAD pangan dan gizi 2020 – 2024, yang berproses mengikuti RAN. Berikutnya, Perda ekonomi hijau, ada irisan dengan gas rumah kaca. Serta, Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di dalamnya terdapat pasal terkait pariwisata dan bencana. Namun fasilitas di objek wisata, diakuinya masih belum ramah difabel[].
Reporter: Harta Nining Wijaya
Editor : Ajiwan
