Views: 39
Solidernews.com, Kulon Progo – Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia melakukan audiensi dengan Bupati Kulon Progo di Ruang Rapat Menoreh Kantor Bupati Kulon Progo pada hari Jumat, 16 Mei 2025. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Forum Inklusi Difabel Kulon Progo (FIDKP), perwakilan Kelompok Difabel Kalurahan (KDK), dan Lurah Kaliagung.
Sambutan hangat diterima oleh rombongan audiensi. Hal tersebut terlihat dengan hadirnya Bupati Kulon Progo terpilih Agung Setyawan secara langsung menyambut serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan juga beberapa perwakilan dinas.
Sambutan perwakilan dari SIGAB Indonesia disampaikan oleh M. Joni Yulianto selaku Direktur SIGAB Indonesia yang menyampaikan selamat kepada Bupati terpilih atas amanah sebagai Kepala Daerah Kulon Progo dan harapan untuk melanjutkan program yang sudah dimulai oleh SIGAB Indonesia dan memperoleh penguatan.
“Program Kerjasama yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu berakhir di pertengahan tahun ini, sehingga kami mengharapkan nanti ada arahan untuk melanjutkan kerjasama ini sekaligus perpanjangan MoU. Kami juga nanti akan menyampaikan policy brief terkait dengan pengarusutamaan inklusi difabel atau penyandang disabilitas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah disusun. Kami berharap nanti, karena Kulon Progo sebenarnya inisiatifnya sudah sangat luar biasa begitu, kami berharap bisa lebih eksplisit dalam RPJMD lima tahun ke depan”, imbuhnya
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Kuni Fatonah, selaku Program Officer Program SOLIDER-INKLUSI mengenai program SOLIDER_INKLUSI dan capaian yang telah dilakukan oleh SIGAB Indonesia dari tahun 2022-2024 di 6 wilayah dampingan di Kulon Progo terkait Kalurahan Inklusif. Setelah itu paparan dilanjutkan dengan penyampaian Policy Brief pengarusutamaan inklusi difabel dalam RPJMD yang saat ini tengah disusun dengan memberikan beberapa rekomendasi agar lebih eksplisit. Beberapa rekomendasi yang disampaikan diantaranya:
Pertama, Agar Bupati Kulon Progo memastikan pengarusutamaan inklusi difabel dengan menambahkan aspek inklusi difabel/penyandang disabilitas dalam isu strategis dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kulon Progo.
Kedua, Agar Pemerintah Daerah Kulon progo mengikutsertakan secara penuh dan efektif keterlibatan organisasi difabel dalam pembahasan RPJMD yang tengah berlangsung.
Ketiga, Untuk mendukung perluasan Kalurahan Inklusif, Bupati Kulon Progo agar menerbitkan Peraturan Bupati untuk perluasan Kalurahan Inklusif dengan menggunakan 11 indikator Kalurahan Inklusif.
Keempat, Memastikan keterlibatan difabel dan organisasinya mulai dari tingkat Kalurahan (KDK) berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan.
Rekomendasi disusun oleh tim SOLIDER bersama dengan KDK, dan FIDKP yang dilanjutkan dengan penyerahan policy brief secara simbolis oleh Direktur SIGAB Indonesia kepada Bupati Kulon Progo.
Kegiatan dilanjut dengan penyampaian tanggapan dan arahan yang disampaikan langsung oleh Bupati Kulon Progo. Dalam penyampaiannya, ia menyambut baik dan bangga dengan keaktifan kawan-kawan difabel yang ada di Kulon Progo. Terutama dalam tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut selaras dengan visi misi bupati terpilih yang mengedepankan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Kulon Progo yang juga tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan sebelumnya.
“Saya secara pribadi menyambut baik secara ketugasan juga tentunya kami dalam visi misi dan juga implementasi kami juga melakukannya”. Bupati memberikan contoh program Laku Wirasa (Layanan Kulon Progo Wisata Ramah Disabilitas) yang merupakan terobosan wisata ramah difabel berbasis VR (virtual reality) sebagai upaya mewujudkan inklusivitas bagi difabel. Kemudian Bupati juga menegaskan bahwa difabel memiliki kesetaraan hak, termasuk hak untuk memperoleh fasilitas terkait penyediaan sarana aksesibilitas yang saat ini di Bumi Binangun tersebut masih perlu dievaluasi dan ditingkatkan terutama di fasilitas umum.
Menanggapi rekomendasi tentang kebijakan perluasan Kalurahan Inklusif Bupati akan menginfokan ke Dinas PMD. “Nanti kita informasikan. Mulai untuk memberikan satu ruang gerak kepada teman-teman difabel bisa berperan dalam penyusunan perencanaan dan juga berkegiatan di tingkat kelurahan jadi nanti Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)”.
Terkait rekomendasi agar Pemerintah Daerah Kulon Progo mengikutsertakan secara penuh dan efektif keterlibatan organisasi difabel dalam pembahasan RPJMD yang tengah berlangsung, Bupati terpilih memerintahkan SEKDA dan BAPPEDA untuk menerbitkan dalam RPJMD. Bupati mengakui, bahwa penyusunan RPJMD terkesan sedikit buru-buru.
“Beberapa hal terkait dengan penyusunan RPJMD ini memang terkesan kita agak sedikit terburu-buru. Segala sesuatunya terburu-buru. waktu yang sangat-sangat singkat. Namun kita yakin tidak ada niatan untuk meninggalkan.” tegasnya.
Menanggapi rekomendasi terkait keterlibatan difabel dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program pembangunan, Bupati menyambut baik. Hal ini lebih dipertegas dengan penjelasan Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan, Heri Darmawan. Ia mengatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam tingkat kapanewon, tingkat kalurahan mungkin nanti bisa dimasukkan di Petunjuk Teknis (Juknis) atau Juklat pelaksanaannya. “Kemudian untuk kebijakan MoU nanti akan disiapkan oleh bagian Kesra dan Bagian Hukum.” Imbuhnya.
Perwakilan dari KDK yang diwakili oleh Winarno, Ketua KDK Santika Kalurahan Kaliagung menyampaikan bahwa KDK tidak hanya melulu meminta bantuan/fasilitas, namun telah berkontribusi dalam pengembangan di bidang ekonomi. KDK telah memiliki usaha bersama olahan koro benguk yang dibuat menjadi kripik dengan sebutan Mucuna Chips yang telah mempekerjakan tujuh orang, tiga diantaranya difabel yang lainnya orang tua difabel dengan honor Rp 1.000.000,00.
“Dari itu harapan saya itu juga berkembang di daerah lain maksudnya di kalurahan lain Pak, jadi tidak cuma di Sentolo, Kaliagung dan sekitarnya tapi harapan kita di seluruh Kulon Progo itu ada seperti semacam KDK di daerahnya masing-masing”.
Winarno berharap difabel di kalurahan lain juga bisa merasakan manfaat dengan adanya KDK sebagai wadah bagi difabel untuk mengembangkan potensinya.
Menanggapi apa yang disampaikan Winarno, Bupati mengatakan, bahwa pemerintah harus hadir untuk memberikan pelatihan untuk pengembangan usaha difabel dan memberikan dukungan pemasaran produk kripik benguk ini sebagai camilan dalam acara-acara seperti audiensi hari ini di Pemda. “Ndak salah kalau misalnya sajian gini juga pakainya itu”. Ia juga berpesan agar KDK yang telah memiliki produksi perlu menjaga 3K (Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas).
Sementara, terkait dengan harapan adanya KDK di tiap Kalurahan, Bupati menyetujui dan harapannya disesuaikan dengan kebutuhan KDK, sesuai passion nya tidak bisa disamakan semuanya.
“KDK itu kalau baru ada enam, kita juga harus membantu, membantunya apa? Jangan sampai teman-teman saudara kita yang mengalami disabilitas itu tidak mempunyai hak yang sama.”
Bupati juga mengajak semua peserta audiensi untuk tetap membangun sikap optimis di tengah situasi efisiensi anggaran yang hampir mencapai 39% dari anggaran tahun sebelumnya.
Reporter: Mega Firstian
Editor : Ajiwan
