Views: 29
Solidernews.com. SELASA, 5 Agustus 2025. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan menjalankan berbagai program perlindungan sosial, akses difabel terhadap perlindungan tersebut dinilai masih belum memadai. Isu ini menjadi sorotan utama dalam serial Diskusi Tematik ke-8 Temu Inklusi ke-6 yang digelar hari ini secara daring.
Diskusi bertajuk “Perlindungan Sosial Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” ini diinisiasi oleh PROAKTIF dan diikuti berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua panitia Temu Inklusi 2025, Muh. Syamsudin, serta Anggina M. Hanum, Manajer Program Senior Pembangunan Manusia dari DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade Australia). Dalam sambutannya, Anggina menegaskan bahwa topik perlindungan sosial inklusif merupakan hal fundamental dalam kerangka pembangunan Australia.
“Perlindungan yang inklusif berarti sistem harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas, memberikan hak dan martabat. Sistem ini juga harus mendorong semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Menurut Anggina, tantangan perlindungan sosial bagi difabel masih besar. Banyak masyarat difabel belum memahami hak-hak mereka, dan akses terhadap layanan masih tidak ramah, terutama bagi perempuan difabel serta mereka yang tinggal di wilayah terpencil.
“Kami dari Pemerintah Australia dan Kedutaan Australia menyambut baik inisiatif ini. Perlindungan sosial inklusif bukan sekadar tanggung jawab, tapi hak,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara rawan bencana memerlukan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan tangguh untuk merespons kebutuhan kelompok rentan.
Australia, lanjut Anggina, memiliki komitmen kuat mendukung pembangunan inklusif melalui berbagai program seperti PROAKTIF, PROSPERA, SKALA, dan INKLUSI. Ia menyebut diskusi ini sebagai momen penting untuk bertukar pikiran, memperkuat kolaborasi, dan meneguhkan masa depan yang inklusif, adil, dan setara.
Sejumlah narasumber hadir dalam diskusi ini, antara lain:
- Tirta Sutedjo, S.T., MWRM (Direktur PKPM BAPPENAS RI)
- Asahel Bush (Senior Advisor, CBM Global – Inclusion Advisory Group Australia)
- Daniel Mont (CEO, Center for Inclusive Policy/CIP)
- Cucu Saidah (Disability Inclusion Advisor, CBM Global)
- Aisyah Ardani (Center for Inclusive Policy/CIP)
- Dyah Larasati (Social Policy Expert, Resilience Development Initiative/RDI)
Diskusi ini turut menghadirkan penanggap utama, M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Sri Kusumastuti Rahayu, GEDSI Lead PROAKTIF.
Acara yang berlangsung sejak pukul 08.30 WIB ini dapat diakses oleh semua. Panitia menyediakan juru bahasa isyarat dan interpreter Indonesia–Inggris untuk memastikan aksesibilitas bagi seluruh peserta.
Diskusi ini menjadi bagian dari upaya kolektif mewujudkan perlindungan sosial yang benar-benar menjangkau dan memperkuat keberdayaan difabel di Indonesia.[]
Reporter: Harta Nining Wijaya
Editor : Ajiwan
