Views: 15
Solidernews.com – Saat ini perempuan sudah mulai terlibat dalam perencanaan pembangunan, sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik. Namun hanya sebagian kelompok kecil perempuan yang terlibat akan tetapi hanya sebagai formalitas dan belum mencerminkan partisipasi bermakna, terutama bagi perempuan difabel yang partisipasi dan suaranya masih sering terabaikan. Sehingga untuk mendorong terwujudnya partisipasi bermakna perempuan, termasuk perempuan difabel dan marginal lainnya, untuk itu SIGAB Indonesia bersama dengan mitra program SOLIDER – INKLUSI melakukan kegiatan Penggalian Aspirasi Perempuan untuk Persiapan Musyawarah Perempuan Nasional.
Musyawarah Perempuan Nasional atau yang biasa disebut dengan Munas Perempuan ini adalah sebuah agenda rutin tahunan yang bekerjasama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 8 organisasi mitra Program INKLUSI (KAPAL Perempuan, Aisyiyah, PEKKA, Migrant CARE, BaKTI, SIGAB, Kemitraan, dan PKBI).
Pada hari Kamis, 07 Maret 2024 telah dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penggalian Aspirasi untuk Persiapan Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) di tingkat Kabupaten Kulon Progo, yang bertempat di kompleks Kantor Bappeda Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan FGD di tingkat Kabupaten Kulon Progo ini disambut dan ditemani oleh Restu Dewandaru, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mewakili Kepala Bappeda Kab. Kulon Progo.
Penggalian aspirasi tingkat kabupaten di Kabupaten Kulon Progo ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kulon Progo, perwakilan 6 Pemerintah Kalurahan dampingan Program SOLIDER-INKLUSI, perempuan anggota KDK atau laki-laki yang dapat menyuarakan permasalahan perempuan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (PPK, KWT), HWDI Kulon Progo, dan Lembaga Ikhlas.
Pada agenda kegiatan di tingkat kabupaten ini lebih difokuskan untuk mempresentasikan hasil penggalian aspirasi di tingkat kalurahan, kemudian untuk memberikan tambahan serta usulan terhadap 7 isu yang berkaitan dengan perempuan dan ketidak-setaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan, yakni 1). Kemiskinan (Perlindungan Sosial); 2). Perempuan Pekerja dengan Disabilitas; 3). Ekonomi Perempuan; 4). Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan); 5). Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan, Reproduksi Remaja dan Perempuan); 6). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan 7). Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Ibnu Maáruf, S.E., M.Ec.Dev. mewakili Bappeda Kab. Kulon Progo menanggapi terkait dengan isu Kemiskinan (perlindungan sosial), yaitu belum adanya update data difabel yang belum mendapatkan bantuan. Ibu menyampaikan, “Upaya dari pemerintah kalurahan maupun kabupaten sudah ada pendamping sosial, baik di tingkat desa/kalurahan maupun kecamatan. Di tingkat kecamatan sendiri sudah ada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ataupun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang bisa memfasilitasi untuk update data difabel,” jelasnya.
Ibnu juga menambahkan “Untuk yang tidak memiliki identitas, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) sudah ada fasilitas pendataan secara online untuk melakukan pendaftaran penduduk yang bisa dibantu oleh pemerintah kalurahan untuk mendaftarkan warganya. Disdukcapil ada fasilitas LAKONKU yaitu pelayanan administrasi kependudukan online.”
Sehari kemudian disusul Kabupaten Bantul menyelenggarakan kegiatan FGD Penggalian Aspirasi Perempuan Difabel, tepatnya pada Jumat, 08 Maret 2024 bertempat di Pendopo Parasamya Bantul. Agenda pembahasan yang disampaikan pada kegiatan ini juga sama, yaitu terkait dengan hasil rekapan diskusi di tingkat kalurahan, yakni 7 isu yang berkaitan dengan perempuan difabel dan kelompok marginal lainnya.
Kegiatan diskusi di tingkat Kabupaten Bantul ini selain dihadiri perwakilan dari OPD, Pemkal, LKK, dan KDK, juga hadir dari organisasi difabel di tingkat kabupaten yaitu Pinilih, Sapadifa, dan HWDI Bantul. Lilis Wijayanti, S.Sos., M.M. pada closing statement-nya menyampaikan apresiasi kepada SIGAB Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan. “Kita mengapresiasi SIGAB Indonesia atas pelaksanaan kegiatan ini. Rekomendasi-rekomendasi yang sudah disampaikan dengan kesimpulan-kesimpulan, harapannya ketika dibawa ke Munas Perempuan nanti akan dijadikan rumusan-rumusan kebijakan yang khususnya untuk teman-teman difabel, agar lebih bisa terlayani dan terangkat seperti permasalahan-permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Harapannya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengembangan Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kab. Bantul bisa berkolaborasi dengan SIGAB Indonesia untuk ke depannya,” tutup Kasub. Perlindungan Perempuan tersebut.
Rangkaian acara ini merupakan bagian dari penggalian aspirasi untuk Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) yang rencananya akan diselenggarakan di bulan April 2024 di Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan pada penyusunan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 guna mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkesetaraan gender.
Munas Perempuan Nasional ini pertama kali diselenggarakan pada 17 April 2023 di Jakarta dengan dihadiri sekitar 3.000 peserta baik secara daring maupun luring yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, masyarakat daerah pedesaan dari 38 provinsi, 136 kabupaten, dan 664 desa/kecamatan, serta pemangku kepentingan daerah dan nasional.
Penulis: Indri K
Editor : Ajiwan Arief
