Views: 38
Solidernews.com – Yakin sebagai difabel akan diam seribu bahasa tatkala Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengadakan aksi demo dan mengajukan 13 tuntutan yang dibacakan pada Senin (17/2) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat? Berikut adalah ke-13 tuntutan itu.
- Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
- Cabut Proyek Strategis Nasional yang bermasalah, yang menjadi alat perampasan tanah rakyat.
- Tolak revisi Undang-undang Minerba yang hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara kritis.
- Hapuskan multifungsi ABRI karena berpotensi represi dan menghambat kehidupan demokratis.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat yang membutuhkan perlindungan hukum atas tanah dan kebudayaan mereka.
- Cabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran da terlaksana baik dan bukan sebagai alat politik belaka.
- Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen, sebab kesejahteraan dosen teekiat dengan kualitas pendidikan tinggi.
- Desak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan PP pengganti UU Perampasan Aset.
- Tolak revisi Undang-undang TNI, Polri dan Kejaksaan.
- Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih.
- Tolak revisi peraturan DPR tentang tata tertin yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan DPR.
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia secara menyeluruh dan menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Begitulah , tulisan ini tidak bermaksud agitatif (menghasut) atau bahkan provokatif tetapi mencoba untuk melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini terkait kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
Jika ditelaah, ke-13 tuntutan yang dibacakan mahasiswa, semuanya mengandung cross cutting isu dengan isu difabilitas dari isu pendidikan, kesehatan, kepolisian, Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masyarakat adat. Di isu pendidikan, kaitannya dengan efisiensi, dapat dipastikan jika pendidikan inklusif diabaikan. Perlu dipertanyakan bagaimana langkah mengafirmasi agar tenaga pendidik inklusif dengan membangun kapasitas, sehingga bisa menerima semua anak berkebutuhan khusus dapat mengakses anggaran. Juga kaitannya beasiswa bagi siswa dan mahasiswa difabel yang berkuliah.
Pemotongan anggaran dapat menyebabkan pengurangan layanan yang dibutuhkan oleh difabel seperti layanan kesehatan, pendidikan dan rehabilitasi. Pengurangan anggaran juga dapat menciptakan kesenjangan antara difabel dan nondifabel karena difabel mungkin tidak memiliki akses sama sekali ke sumber daya dan kesempatan.
Terkait dihapusnya Tukin dosen, lantas bagaimana kemudian dengan difabel sebagai dosen untuk memenuhi kehidupannya sehingga bisa disebut layak. Sedangkan mereka pastinya memiliki lebih banyak kebutuhan dibanding nomdifabel, bisa dia kali bahkan tiga kalinya.
Masalah lain, masyarakat difabel banyak yang hidup di tengah masyarakat adat dengan konteks kelokalan dan kearifan inklusivitas, tentu tidak akan diam jika tanah mereka dirampas dan tidak ada perlindungan bagi mereka.
Nah ini, soal kebijakan pemerintah tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) . Kebijakan MBG mungkin tidak mempertimbangkan kebutuhan difabel, seperti aksesibilitas, fasilitas makan, menu yang sesuai dengan kebutuhan diet atau dukungan staf yang terlatih untuk membantu difabel.
Difabel sangat mungkin mengalami diskriminasi dalam pelayanan makan siang gratis seperti antrean yang panjang, kurangnya tempat duduk yang sesuai dan staf yang tidak terlatih.
Difabel Bisa Bergabung lewat Seruan Kampanye di Media Sosial
Bila demo mahasiswa akhirnya ditemui oleh Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara pada, Kamis (20/2), namun masih ada demo yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang menyatakan 28 tuntutan, dengan penambahan isu seperti tuntutan mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PORT), evaluasi UU Pekerja Migran Indonesia, Kaji Ulang UU nomor 3 Tahun 2024 Pasal 39 tentang Masa Jabatan Kepala Desa, Prioritaskan Agenda Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Wujudkan Inklusivitas dan Ramah Disabilitas.
Lantas mengapa difabel juga punya hak untuk turut bersuara? Sebab dalam UNCRPD, memuat tentang kebebasan berpendapat bagi difabel yakni Pasal 29 tentang Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik.
Ada banyak cara untuk difabel turut bersuara melalui menggaungkan kembali apa yang menjadi tuntutan rakyat atau masyarakat sipil, bisa turun berkampanye di jalan, tentu dengan berbagai pertimbangan keselamatan dan kewaspadaan serta menghindari faktor risiko. Juga dengan turut berbagi informasi serta turut menyuarakan lewat media sosial. Sehingga tampak partisipasi bermakna dari difabel yang menjadi ruh dalam kebebasan berpendapat dan berpartisipasi yang haknya dilindungi.
Mengutip BBC Indonesia, Kirana adalah perempuan difabel salah satu peserta yang hadir dalam aksi #IndonesiaGelap pada Jumat (21/2). Ia hadir berpayung di kursi roda dalam hujan. Dalam statemennya ia mengatakan, “Saya ingin teman-teman disabilitas lain yang melihat saya pakai kursi roda ke aksi jadi semangat menyuarakan pendapatnya. Saya juga ingin teman-teman non disabilitas melihat saya dan terbiasa melihat orang pakai kursi roda.” Menurut Kirana sekarang mencari kerja sudah sekali sebab yang non difabel saja susah, apalagi difabel.
Sebuah pendapat juga dikemukakan oleh Sugian Nur, biasa dipanggil Bang Sugi, aktivis difabel yang juga guru musik bahwa menyikapi protes mahasiswa dan masyarakat sipil termasuk di dalamnya soal efisiensi anggaran, menurutnya, efensiensi itu baik-baik saja asal tidak dipukul rata semua bidang, semisal bansos untuk difabel. Menurutnya mereka itu sudah dapatnya sedikit, apalagi nanti kalau ada pemotongan anggaran, dibawa pulang tinggal seberapa? Bang Sugi juga menyoroti Makan Bergizi Gratis (MBG,) yang sejak awal ia tidak setuju sebab ada teman-teman difabel yang memiliki pola makan berbeda misalnya diet, sementara program MBG semua sama menunya. Ia mencontohkan anak-anak autis yang pola makannya harus dijaga.
Senada dengan Bang Sugi, Yulianto difabel netra yang juga seorang aktivis menyatakan bahwa ada kerugian yang ditimpakan kepada difabel penerima beasiswa jika anggaran efisiensi sektor pendidikan dijalankan sebab tentu pasti akan berkurang. Menurutnya Yulianto, sebenarnya difabel juga butuh sebuah gerakan yang akhirnya nanti mampu mendobrak. Makanya ia juga tidak menyalahkan perilaku warga yang suka memviralkan masalah agar persoalannya dilihat dan ditangani oleh pemerintah. Jadi ia mengajak seluruh masyarakat khususnya difabel tetap menyuarakan kritik kepada pemerintah hingga didengar dan diubah peraturannya.[]
Reporter: Astuti
Editor : Ajiwan
