Views: 39
Solidernews.com, Denpasar — Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia (DPD Pertuni) Provinsi Bali melakukan audiensi ke Dinas Ketenagakerjaan dan , Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali pada Kamis, 4 Desember 2025.
Audiensi tersebut merespons fenomena minimnya kesempatan kerja difabel netra di provinsi Bali serta dalam rangka mendorong perbaikan layanan dan memastikan fungsi Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
Audiensi berlangsung pukul 10.00 WITA dengan kehadiran perwakilan DPD Pertuni Bali: I Nyoman Bawa (Ketua I), Ida Bagus Surya Manuaba (Biro SDM, Pemuda dan Olahraga), serta Ari Kesuma (Mitra Bakti). Mereka diterima oleh Tim Disnaker dan ESDM Provinsi Bali yakni I Nyoman Alit Ningsana Yadnya, Manila Ayu Pijaya (Mila), dan Anak Agung Ayu Trisnawati.
Inisiasi pertemuan ini dari pengalaman Surya Manuaba saat menghadiri Job Fair (red_bursa kerja) Disnaker pada November 2025. Alih-alih membuka peluang, ia mendapati hampir tak ada perusahaan yang menyediakan lowongan untuk Netra.
“Hanya satu perusahaan yang meminta kontak, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Saya butuh kejelasan, apakah ditolak atau bagaimana?” jelas Surya.
Ia juga menekankan pentingnya ULD berperan aktif memberi informasi kepada instansi pemerintah dalam rekrutmen Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS) serta menghimbau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjalankan kuota 2 persen pekerja Difabel.
I Nyoman Bawa menyoroti persoalan yang lebih struktural: banyak perusahaan merasa telah memenuhi amanah undang-undang hanya dengan menerima satu jenis difabel.
“Perusahaan menganggap menerima satu ragam disabilitas sudah menerima Penyandang Disabilitas. Padahal undang-undang mengatur empat ragam. Kesempatan kerja baiknya bisa mengakomodasi semua ragam,” tegasnya.
Pernyataan ini menyoroti persoalan klasik bahwa ragam difabel tertentu sering kali lebih diterima daripada yang lain. Difabel netra, yang memiliki keterampilan digital dan literasi teknologi, tetap harus berjuang menghadapi stigma.
Pihak Disnaker menjelaskan bahwa ULD Ketenagakerjaan Provinsi Bali telah terbentuk sejak 2022 dan saat ini ULD telah ada di hampir seluruh kabupaten/kota di Bali. Sebelum Job Fair November 2025 berlangsung telah terselenggara tecnicalmeeting (red_pertemuan yang membahas teknis kegiatan) dan tiap peserta Job Fair sudah diwajibkan menandatangani dokumen komitmen membuka lowongan bagi Difabel. Meski demikian, mereka mengakui masih banyak tantangan.
“Kami masih mengevaluasi apakah Job Fair efektif mempertemukan pencari kerja dan penyedia kerja,” jelas Mila.
Alit menambahkan mungkin hambatan aksesibilitas kantor juga membuat beberapa perusahaan ragu membuka lowongan untuk difabel.
Surya kembali menegaskan bahwa hambatan terbesar bagi Netra adalah asumsi keliru mengenai kemampuan mereka.
“Masih banyak perusahaan yang belum tahu Netra bisa bekerja dengan komputer menggunakan screen reader. Saya S2, pernah kerja data entry, mengetik skripsi dan tesis sendiri—tapi tetap sulit mencari pekerjaan,” katanya.
Disnaker merespons dengan sikap terbuka.
Sebagai tindak lanjut, Disnaker berencana menggelar FGD dan sosialisasi ke perusahaan pada awal 2026. Mila meminta data anggota Pertuni yang membutuhkan pekerjaan agar mengetahui Gambaran anggota Pertuni yang membutuhkan pekerjaan dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan lowongan.
“Anggota kami banyak yang kuliah, bahkan ada yang sampai luar daerah. Kami siap bekerja sama dan mengumpulkan data,” ujar Surya.
“Kami berharap kerja sama ini berkelanjutan untuk meningkatkan peluang kerja bagi Netra di Bali.” Tutup I Nyoman Bawa.[]
Reporter : Agus Weda Gunawan
Editor : Ajiwan
