Difabel Harus Melek Politik, Bawaslu Jayapura Ajak Diskusi Jelang Pemilu

Views: 61

SoliderNews – Jayapura,  Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Jayapura melakukan sosialisasi dan dan diskusi tentang Hak Politik sesuai UU No 7 Tahun 2917 pasal 5 “Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelengara Pemilu”.

Dalam rangka kegiatan Sosialisasi tersebut BAWASLU Kota Jayapura  mengundang berbagai organisasi dan komunitas difabel di Hotel FOX Jayapura,  untuk berdiskusi dengan tema “PEMILU YANG AKSESIBEL, NON-DISKRIMINASI DAN INKLUSI UNTUK PEMILIH RAMAH DISABILITAS”. Adapun komunitas yang hadir yakni Pertuni Kota Jayapura, PPDI Kota Jayapura, PPDFI Kota Jayapura, Komunitas Tuli Jayapura (KTJ), LKS Blesing Papua, pendamping disabilitas, dan para aktivis difabel serta calon legeslatif (Caleg) dari kalangan difabel yang ada di Kota Jayapura. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih 70 orang dengan berbagai ragam difabel.

Kegiatan tersebut juga dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsawir, dan di dampingi kedua anggota komisioner Bawaslu. Dalam sambutanya ketua BAWASLU KOTA JAYAPURA menyampaikan “terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan diskusi ini langsung dengan organisasi/komunitas difabel agar terwujudnya sumber daya manusia dari kelompok difabel yang mandiri dan kolaboratif dalam upaya pencegahan, pengawasan, maupun menindaklanjuti segala pelanggaran terkait hak hak politik para kelompok difabel yang ada di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga bagian dari menindaklanjuti Deklarasi atau MOU dari BAWASLU RI bersama KND, PPUA DISABILITAS dan PPDI di Pusat tentang Pemilu Akses Ramah Disabilitas sebagai langkah antisipatif dengan cara memberikan pemahaman hak politik kelompok difabel, ini bagian dari bukti nyata bahwa Bawaslu Kota Jayapura sangat serius, bukan sekedar seremonial belaka.

Dalam diskusi tersebut, banyak temuan tentang pendataan difabel di Jayapura. Dalam hal ini,

kemali lagi masih banyak mempertanyakan pola pendataan petugas pantarlih yang di siapkan KPU saat itu untuk pendataan pemilih difabel. Kekecewaan muncul saat pendamping difabel Kota Jayapura Saudara Fernando merasa tidak puas, karena secara riil datanya ada dan jelas. “Menurut beliau data disabilitas yang ada di Kota Jayapura tersebar di lima Distrik/kecamatan itu kurang lebih 700an, kok yang terdaftar saat ini di KPU Kota Jayapura dan masuk dalam DPT hanya 378 orang, rinciannya disabilitas fisik 152, sensorik mental 113, sensorik intelektual 64,  5 sensorik wicara, 2 sensorikrungu, dan sensorik netra 42. Heerannya lagi yang tuli hanya dua orang yang terdaftar, padahal jika ada pertemuan  justru teman  tuli yang cukup banyak. Makanya di kesempatan tersebut beliau meminta agar Bawaslu Kota Jayapura segera mengambil unruk komunikasi dengan pihak KPU sehinnga para difabel yang belum terdata segera terdata dan dapat menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024 mendatang, sehingga tidak menimbulkan disakriminasi dalam hak politiknya.

Disela kesempatan tersebut juga Roni Behuku dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia (PPDFI) Kota Jayapura, mempertanyakan Non-diskriminasi dan inklusif menuju Pemilu 2024, karena dimata beliau “dari tahun ke tahun setiap Pemilu, Pilkada selalu saja terjadi diskriminasi masalah data, bahkan di TPS sendiri tidak inklusif, contoh saya disabilitas fisik ketika memilih di TPS yang ada di sekitas lingkungan saya tidak bisa memilih karena TPSnya tidak akses bertangga-tangga sehingga saya tidak bisa lewati atau tidak bisa naik tangga tersebut. Hal tersebut adalah realita mulai Pilkada hingga Pemilu 2019 lalu. Ada hal baru juga saya temukan waktu saat pantarlih datang kerumah saya untuk pendataan itu ada kolom disabilitas dalam formulir  pendataan tersebut tapi petugas pantarlih tidak mencontrengnya, akhirnya saya sampaikan saya adalah seorang disabilitas dan saya sendiri yang bantu mencotreng dalam form tersebut, saya langsung berpikir apakah para petugas pantarlih tidak di bekali dengan bimbingan teknis terkait pengisian formulir dan terlebih khusus ketika ketemu orang dengan disabilitas, ya sehingga saya berpikir bahwa mereka dalam melakukan pendataan itu masih bingung dan belum terlalu paham dalam pengisian fom fom tersebut. Ada satu lagi yang saya janggal, sementara ini saya adalah salah satu Caleg Dapil 2 Pronvinsi Papua dari Partai PKN dan saya Nomor urut 5, saya herannya karena baru siang ini sabtu tanggal 4 November 2023 hasil pengumuman dari Provinsi saya cek langsung dan dalam status saya bukan disabilitas, padahal ya secara kasat mata ya saya seorang disabilitas”.

Adapun perwakilan dari Komunitas Tuli Jayapura Vanny menyampaikan  ikut merasa prihatin juga dengan kondisi data difabel dalam Pemilu 2024 mendatang.  karena kawan  tuli masih banyak belum terdaftar, dan satu tantangan lagi di setiap TPS tidak tersedia Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk itu beliau meminta kepada Bawaslu Kota Jayapura agar segera di komunikasikan dengan pihak KPU sehingga di hari H nanti minimal tersedia fasilitas berupa audio atau tulisan berjalan/runningteks sehinnga teman-teman Tuli bisa paham. “karena realita masih banyak teman tuli tidak bersekolah dan tidak bisa baca atau buta aksara”.

Dari hasil sosialisasi dan diskusi ini akhirnya mengerucut ada beberapa poin yang di sepakati dalam bentuk Rencana Tndak Lanjut (RTL) yaitu dalam waktu dekat ini Bawaslu Kota Jayapura akan segera menfasilitasi terbentuknya posko  di lima Distrik/kecamatan yakni Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram, dan Distrik Muara Tami. Rencananya nama posko tersebut adalah Relawan Partisipatif Disabilitas.

Rencana Tindak Lanjut

1. Membuat media sosial untuk mengkampanyekan Hak politik disabilitas, sehingga yang belum paham bisah paham dan juga kampanye ajakan Ayo disabilitas memilih.
2. Membuat posko disabilitas bagi kelompok disabilitas di tingkat distrik.
3. Relawan Demokrasi (pengawasan parsitipatif) yang melibatkan kaum disabilitas
4. Melibatkan RT/RW yang dilingkungannya ada disabilitas
5. Membangun komunikasi dengan penyedia Juruh Bahasa Isyarat (JBI)
6. Menyiapkan informasi visual tentang pemilu dalam bahasa isyarat (BISINDO maupun SIBI)
7. Menyediakan database penyandang disabilitas yang valid.

Posko Disabilitas (Relawan Pengawas Partisipatif) di tingkat distrik. Distrik Heram Seri ibu guru SLB Buper), Distrik Abepura ( Nando, Stepani, Roby. Distrik Muara Tami (Daniel Uyo, Hilman. Distrik Selatan (Stevanus imbiri, Roy, Rusland, Alfan, Carlos. Disrtik Jayapura Utara (Simon, Frans, Imanuel, Roni Behuku.

”Dengan adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan terbentuknya Relawan Partisipatif Disabilitas, atau bagian dari tempat kumpul secara khas berupa parapara atau tempat ngobrol terkait issue disabilitas, mulai dari data, pola sosiasiasi di media sosial di masing masing distrik sehingga selalu terupdate infomasi terkait issue kaum disabilitas, membangun komunikasi di kelurahan sehinnga tingkat RT/RW, dan sekaligus terexpose juga TPS Akses di lapangan itu seperti apa. Ini juga kita membantu para kaum disabilitas unruk memahami realita pemilu kedapannya, sehinnga kedepan juga kalau ada teman teman disabilitas mau berkeinginan menjadi penyelenggara pemilu minimal sudah punya pengalaman di lapangan.  Dalam waku dekat ini kami dari Bawaslu Kota Jayapura akan komunikasikan dengan Panwascam di tingkat Distrik sehinnga bersama sama berkantor/sekretariat bersama”. Ujar Komisioner Bawaslu Kota Jyapura Rinto Pakphan, SH. Devisi Hukum, Hubungan masyarakat dan pencegahan.

Difabel yang hadir di kegiatan Bawaslu kota Jayapura merasa berterima kasih kepada Bawaslu karena sudah menjadi perhatian serius dan sekaligus rencana pelibatan difabel dalam kegiatan Rencana Tindak Lanjut menjelang Pemilu 2024 yang kurung waktu sebentar lagi.[]

Reporter: Roby Nyong

Editor       : Ajiwan