Search
en id

Gunakan fitur ACCESSIBILITY melalui tombol bagian kanan bawah sebagai preferensi untuk kenyamanan Anda.

Difabel Diabaikan dalam Kebijakan Perubahan Iklim

SoliderNews.com. Yogyakarta – Hasil penelitian di Universitas McGill menunjukkan, penyandang disabilitas (difabel) di seluruh dunia, diabaikan negara terkait perubahan iklim. Kondisi tersebut, berdampak pada difabel berisiko tinggi terhadap dampak cuaca ekstrem.

 

Mengacu pada tinjauan komprehensif pertama masalah perubahan iklim, peneliti di Kanada menyebutkan beberapa negara membuat ketentuan untuk kebutuhan penyandang disabilitas, ketika mereka membuat rencana beradaptasi dengan dampak kerusakan iklim. Namun, tidak ada yang menyebutkan difabel dalam program mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).

 

Sébastien Jodoin, seorang profesor di Universitas McGill di Kanada. Dalam laporan yang ditulis bersama temannya berjudul “Disability Inclusion in National Climate Commitments and Policies,” mengatakan kebutuhan para difabel diabaikan. Laporan ini dirilis pada Jumat (8/9/2023).

 

“Saya sangat kecewa dengan temuan kami. Negara belum mempertimbangkan bagaimana difabel dapat dimasukkan dalam rencana iklim. Mereka telah diabaikan secara sistematis,” katanya, dilansir dari the Asean Post.

 

Namun difabel termasuk yang paling rentan terhadap dampak iklim, sebagian karena jenis difabel  dan juga karena kerugian sosial yang sering menyertainya. “Ini adalah beberapa orang yang paling terpinggirkan dalam masyarakat kita. Mereka cenderung lebih miskin, memiliki lebih sedikit sumber daya,” kata Jodoin.

 

Difabel sudah menghadapi bahaya dari krisis iklim, katanya. Misalnya, ketika Badai Katrina melanda Amerika Serikat (AS) 2005, para pengguna kursi roda terdampar, oleh karena tidak ada rencana evakuasi. Sedangan mereka (pengguna kursi roda), tidak dapat menggunakan kendaraan yang tidak aksesibel.

 

Seharusnya itu menjadi pembelajaran, namun ketika Badai Sandy melanda pada 2012, masalah yang sama terulang bagi banyak pengguna kursi roda. Sebagai tanggapan, difabels di New York City membawanya ke pengadilan karena kelalaian dan memaksa perubahan kebijakan sehingga harus ada penyediaan tempat penampungan umum yang dapat diakses kursi roda.

 

Minim menyertakan difabel

 

Program Penelitian Aksi Iklim Inklusif Disabilitas di McGill University dan International Disability Alliance (IDA), telah merilis laporan baru mengenai Inklusi Disabilitas dalam Komitmen dan Kebijakan Iklim Nasional.

 

Laporan ini memberikan analisis sistematis mengenai inklusi difabel dan hak-hak mereka dalam kebijakan iklim yang diadopsi oleh negara-negara pihak pada Perjanjian Paris yang diadopsi berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC).

 

Hal ini mencakup kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan kontribusi yang ditentukan secara nasional (INDC) yang harus diserahkan oleh negara-negara setiap lima tahu. Serta kebijakan adaptasi dan mitigasi iklim nasional mereka. Laporan ini juga memuat ringkasan referensi mengenai difabel dalam kebijakan iklim ini.

 

Negara-negara diwajibkan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, terutama berdasarkan UNCRPD, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak difabel, dalam respons mereka terhadap perubahan iklim. Namun, laporan tersebut menemukan bahwa hanya 35 dari 192 Negara Pihak pada Perjanjian Paris yang mencantumkan difabel dalam NDC atau INDC mereka.

 

Di tingkat domestik, hanya 45 negara bagian yang menyebut difabel dalam kebijakan adaptasi iklim mereka, dan tidak ada satupun negara yang merujuk pada difabel dalam kebijakan mitigasi iklim mereka. Selain itu, laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun negara merujuk pada disabilitas, mereka melakukannya secara sepintas lalu, tanpa menyertakan mekanisme yang berarti untuk berkonsultasi dengan difabel atau memastikan hak-hak mereka dihormati dalam kebijakan iklim.

 

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa, negara-negara tidak memenuhi kewajiban mereka berdasarkan UNCRPD dalam konteks krisis iklim. Tidak juga menetapkan sejumlah langkah nyata, yang harus diambil negara, untuk memastikan bahwa difabel dan hak-hak mereka terpenuhi. Difabel  tidak disertakan dalam upaya kolektif, untuk mencapai tujuan memerangi perubahan iklim.

 

Selanjutnya, para peneliti di Universitas McGill memeriksa janji dan kebijakan iklim terperinci, yang dikenal sebagai kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC), yang harus diserahkan oleh negara-negara di bawah perjanjian Paris 2015, yang berisi persyaratan bagi difabel untuk dipertimbangkan. Mereka juga menyisir rencana domestik negara-negara untuk beradaptasi dengan dampak krisis iklim.

 

Mereka menemukan hanya 35 dari 192 pihak dalam perjanjian Paris yang merujuk difabel  di NDC mereka, dan hanya 45 negara yang merujuk kebijakan terhadap difabel atau program nasional untuk adaptasi.

 

Negara-negara ekonomi utama termasuk AS, Inggris Raya (Inggris), Cina dan Jepang sama sekali gagal memasukkan pengakuan tersebut, meskipun beberapa, termasuk Jerman, Spanyol dan Korea Selatan, memasukkan referensi dalam rencana adaptasi mereka. Hanya segelintir negara, termasuk Zimbabwe, Meksiko, dan Panama, yang melakukan keduanya.

 

Sebagian besar negara yang memasukkan referensi khusus untuk difabel melakukannya “secara sepintas, tanpa memasukkan mekanisme yang berarti untuk berkonsultasi dengan difabel, atau memastikan hak mereka dihormati”, dikutip dari laporan tersebut.[]

 

Reporter: Harta Nining Wijaya

Editor    : Ajiwan Arief

 

Dinarasikan dari situs Disability Inclusion in National Climate Commitments and Policies (DINCCP): https://www.disabilityinclusiveclimate.org/news/status-report-disability-rights-in-national-climate-policies-5c4ra

 

Bagikan artikel ini :

TULIS KOMENTAR

ARTIKEL TERKAIT

BERITA :

Berisi tentang informasi terkini, peristiwa, atau aktivitas pergerakan difabel di seluruh penjuru tanah air