Views: 42
Solidernews.com. “TANPA data yang valid, kita seperti berjalan dalam gelap. Bagaimana mungkin menyusun kebijakan jika jumlah penyandang disabilitas saja masih simpang siur?” ujar pembicara kunci dalam diskusi. Pernyataan Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI ini menegaskan betapa krusialnya pendataan difabel sebagai fondasi kebijakan publik.
Senada dengan itu, Tirta Sutedja dari Bappenas menekankan pentingnya data untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bahwa RPJMN 2025–2029 telah menetapkan indikator partisipasi disabilitas dalam pembangunan, sehingga data terpilah mutlak diperlukan untuk merancang kebijakan berbasis bukti.
Selama ini, jumlah difabel di Indonesia kerap berbeda-beda antara data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, hingga data pemerintah daerah. Ketidakselarasan ini menyebabkan program bantuan maupun akses layanan publik sering meleset dari kebutuhan nyata.
Menurut para aktivis difabel, salah satu penyebab lemahnya pendataan adalah paradigma lama yang hanya memandang difabel dari sisi medis. “Jika kita masih hanya melihat difabel sebagai orang sakit yang butuh belas kasihan, data yang muncul tidak akan pernah mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari mereka,” kata seorang perwakilan organisasi difabel.
Pelibatan difabel dalam pendataan menjadi hal penting. “Pendataan jangan hanya top–down dari pemerintah. Komunitas difabel harus dilibatkan langsung, karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhannya,” ujar Widi Hartanti, pegiat difabel senior di kota Yogyakarta.
Lanjutnya, data seharusnya tidak berhenti pada angka, melainkan juga menggambarkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga partisipasi politik. “Data yang manusiawi akan membantu kita melihat difabel sebagai warga negara dengan hak penuh, bukan sekadar kelompok minoritas yang dilabeli,” katanya.
Dampak pendataan akurat
Ketika data sudah terkumpul secara akurat, manfaatnya dapat dirasakan di berbagai lini. Pemerintah daerah bisa menyusun anggaran inklusif yang tepat sasaran. Dunia usaha dapat membuka peluang kerja yang sesuai kompetensi difabel. Masyarakat luas pun belajar bahwa difabel bukan kelompok yang “tidak terlihat”, melainkan bagian utuh dari bangsa.
Pendataan difabel bukan urusan teknis semata. Ia adalah pintu menuju keadilan sosial. Dengan data yang kuat, cita-cita Indonesia inklusif tidak lagi sekadar wacana, tetapi kenyataan yang dapat diwujudkan bersama.
Ruang diskusi
Pendataan dan hak identitas menjadi isu krusial dalam pembangunan inklusif di Indonesia. Tanpa data yang akurat dan identitas hukum yang sah, jutaan difabel berpotensi tertinggal dalam mengakses layanan publik, perlindungan hukum, maupun partisipasi sosial.
Hal tersebut menjadi Diskusi Tematik ke-12 Temu Inklusi 2025 yang digelar PPRBM Solo dan SIGAB Indonesia pada Jumat (15/8). Sebuah diskusi yang menyoroti urgensi perbaikan sistem pendataan dan pemenuhan hak identitas penyandang disabilitas.
Hingga kini, pendataan masyarakat difabel masih jauh dari ideal. Stigma, kurangnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya aksesibilitas membuat data yang tersedia tidak terintegrasi dan seringkali tidak akurat. Kondisi ini berdampak langsung pada kebijakan yang meleset sasaran, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan.
Isu hak identitas juga tak kalah penting. Banyak difabel masih kesulitan memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP atau Kartu Identitas Anak. Padahal, kepemilikan identitas adalah hak dasar setiap warga negara. Tanpa dokumen tersebut, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga perlindungan hukum semakin terbatas.
Pendataan partisipatif
Program SOLIDER_Inklusi menghadirkan praktik baik dengan melakukan pendataan di 41 desa dan 21 kelurahan di enam wilayah (DIY, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Timur, Bengkulu, dan Cirebon). Melibatkan Kelompok Difabel Desa/Kelurahan (KDD/KDK) dan menggunakan Washington Group Question (WGQ), program ini berhasil menghasilkan data yang lebih akurat dan terpilah dibandingkan dengan basis data DTKS.
Data tersebut kini mulai dipakai pemerintah desa sebagai acuan perencanaan program yang lebih inklusif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelibatan langsung difabel dalam proses pendataan menjadi kunci untuk memperoleh gambaran nyata kondisi lapangan.
Para pembicara, di antaranya: Muhamamad Farid (Ditjen Dukcapil Kemendagri), Indra Gunawan (Kemensos RI), dan Rahmiatun Khasanah (SIGAB Indonesia) turut menyoroti peran masing-masing lembaga dalam memastikan akses dokumen identitas serta penyediaan data yang terintegrasi.
Dari forum ini, beberapa rekomendasi penting disepakati. Di antaranya: (1) membangun sistem pendataan terintegrasi yang melibatkan komunitas difabel secara langsung; (2) memastikan akses setara terhadap dokumen identitas bagi seluruh penyandang disabilitas; (3) meningkatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dengan dasar hukum yang jelas dan komitmen politik yang kuat; serta (4) mendorong pemerintah daerah menggunakan data terpilah sebagai acuan perencanaan dan penganggaran program.
Menuju Indonesia Inklusif
Data terbaru BPS (2025) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan difabel masih berada di angka 13,81 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Partisipasi kerja, pendidikan, dan akses layanan publik juga masih rendah. Tanpa intervensi berbasis data, kesenjangan ini akan semakin melebar.
Pendataan dan hak identitas bukan sekadar isu teknis, melainkan hak asasi yang menentukan eksistensi difabel sebagai warga negara. Seperti ditegaskan Kate Shanahan dalam diskusi tematik, forum ini bukan hanya agenda rutin, melainkan bagian dari aksi kolektif untuk membangun Indonesia yang benar-benar setara, adil, dan ramah bagi semua.[]
Reporter: Harta Nining Wijaya
Editor : Ajiwan
