Views: 15
Solidernews.com – Pendidikan inklusif dipahami sebagai jalan menuju keadilan belajar bagi semua anak. Namun, dalam praktiknya, inklusi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Refleksi inilah yang mengemuka dalam webinar bertema “Menguatkan Paradigma Inklusif: Dari Teori Menuju Praktik Pembelajaran yang Berkeadilan”. Di mana konsep inklusif dan difabel serta orang tua menjadi bahasan utama, dalam pemenuhan pendidikan yang layak bagi siswa difabel.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Insan Mutiara Mandiri pada Sabtu, 20 Desember 2025. Dalam kegiatan daring ini, narasumber yang dihadirkan adalah Zykra Zakiah, dosen Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta Guruh Agung Setiawan, Kepala Sekolah Wisdom Academy yang telah dua periode menerima penghargaan Program Sekolah Inklusi Terbaik. Diskusi dipandu oleh Hendy Sugiharto, selaku Founder Insan Mutiara Mandiri.
Dalam tataran implementasi pendidikan inklusif, masih ditemukan kendala keterbatasan fasilitas, pelatihan guru, serta kesiapan sekolah untuk memberikan layanan yang benar-benar inklusif bagi anak difabel. Banyak sekolah masih kekurangan sarana, media pembelajaran yang sesuai, serta guru dengan kompetensi khusus untuk menangani keberagaman kebutuhan siswa. Di mana pendidikan ini adalah hak semua orang termasuk kelompok difabel dengan segala ragammnya.
Dalam kesempatan tersebut, Zykra Zakiah menekankan bahwa paradigma inklusif harus dipahami secara utuh, tidak sebatas jargon atau kewajiban administratif. Namun, realitas di sekolah dasar dan menengah menunjukkan bahwa masih banyak guru dan lembaga yang belum siap secara praktik untuk mengakomodasi kebutuhan belajar bagi anak difabel. Hal ini tentu menjadi tantangan bersama untuk segera dibenahi.
Selain itu, Zykra menggarisbawahi dua hal penting. Pertama, pendidikan inklusif membutuhkan pendekatan holistic. Artinya pemangku kepentingan, seperti guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat, perlu memahami tujuan inklusi sebagai pemberian layanan pendidikan setara bagi semua anak. Kedua, bila sekadar memadukan siswa difabel dalam kelas reguler tanpa dukungan konkret justru dapat memperburuk pengalaman belajar mereka. Hal ini rentan terhadap siswa difabel yang dapat mengalami perundungan dan tidak terakomodasi dengan baik saat kegiatan belajar berlangsung.
“Saya pernah mengamati di sekolah umum yang dikatakan inklusif, ternyata secara sumberdaya guru mereka tidak siap. Utamanya guru mata pelajaran dalam menghadapi siswa difabel. Sering kali mereka apa-apa dilimpahkan kepada guru pendamping khusus, yang mana mereka tentunya tidak menguasai semua mata pelajaran,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Agung Setiawan mengatakan bahwa sering kali sekolah inklusif itu ditunjuk oleh dinas. Ini menyebabkan efek domino. Seperti sebenarnya sekolah belum siap, guru tidak paham inklusi, dan problem lain. Hal ini menjadi masalah yang terjadi di tempatnya berdomisili di sekitar Surabaya.
“Menurut saya persebaran sekolah inklusif yang baik itu belum merata. Lebih banyak yang mereka mengambil risiko memaksa diri untuk inklusif dengan sebatas menerima siswa difabel. Hal ini masih banyak terjadi di daerah saya,” katanya.
Agung menjelaskan bahwa dari konsep di atas, apabila sekolah inklusif itu realita lapangannya belum siap untuk menerima difabel dengan segala ragamnya, rentan akan terjadi diskriminasi. Misal bila guru belum paham cara menyelenggarakan pendidikan kelas yang inklusif, namun, ia pukul rata capaian pembelajaran (CP) dari seluruh siswa termasuk yang difabel, ini akan menimbulkan hambatan bagi siswa difabel.
“Misal siswa difabel ini ada hambatan intelektual, namun capaian yang dibebankan harus sama persis dengan siswa non-difabel. Bila belum menggapai maka harus remidial, dengan gaya formula yang sama. Butuh berapa kali remidial agar siswa ini bisa sepadan hasilnya? Kalau tidak ada penyesuaian metode dan formula pengajaran,” katanya.
Selain itu, Zykra menambahkan bila secara umum inklusi di sekolah sudah ada pergerakan. Di mana konteks inklusif ini tidak hanya sebatas siswa difabel saja. Ada keragaman suku, ras, budaya, dan agama yang menyertai. Tetapi bila membicarakan siswa difabel, maka problem yang paling nyata adalah pada tataran layanan yang memenuhi akomodasi yang layak bagi siswa difabel.
“Maka dari itu, guru-guru di sekolah luar biasa tetap menjadi resource pengetahuan, cara ajar, dan membimbing anak difabel. Kita tetap perlu menjalin kolaborasi dengan beliau-beliau,” katanya.
Selain itu, Hima, guru di Kalimantan, yang sebelum diangkat menjadi ASN, selama lima tahun menjadi guru pendamping khusus (GPK) di Surabaya, menyampaikan di daerahnya sekarang sekolah inklusif malah minim yang memiliki guru pendamping khusus. Padahal keberadaan GPK ini menjadi jembatan kolaboratif antara guru, sekolah, dan orang tua untuk menyiapkan pembelajaran yang relefan bagi siswa difabel.
“Ini juga menjadi perbincangan terkait jenjang karier GPK. Keberadaan mereka cukup penting dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, namun, posisinya kadang tidak disorot dengan baik oleh pemerintah yang mengadakan pendidikan inklusif,” katanya.[]
Reporter: Wachid Hamdan
Editor : Ajiwan
