Views: 7
Solidernews,- Sukoharjo. Warsito, pegiat difabel asal Klaten, menyampaikan pentingnya pembentukan Unit Layanan Difabel (ULD)/Layanan Inklusi Disabilitas dalam Lokakarya SWOT ULD/LIDi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Sehati pada 29–30 Desember 2024 dengan dukungan Disability Rights Fund (DRF).
Ia menjelaskan bahwa pembentukan ULD Penanggulangan Bencana (ULD PB) berawal dari adanya regulasi di tingkat kabupaten yang merujuk pada kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Selain itu, di Klaten telah ada komunitas difabel tingkat kabupaten serta sekolah Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang kegiatannya berada di luar struktur BPBD.
“Kebutuhan terhadap ULD ini semakin menguat setelah terjadi peristiwa bencana erupsi Merapi,” ujar Warsito.
Menurut Warsito, pelibatan difabel dalam penanggulangan bencana diperlukan karena pengalaman awal menunjukkan korban bencana difabel sering dievakuasi tanpa fasilitas yang mendukung, seperti kursi roda. Selain itu, relawan harus memahami cara mengevakuasi difabel dengan aman dan meningkatkan kapasitasnya untuk memahami risiko. Selain itu, LIDi PB perlu menjaga fokus, konsistensi, dan menyiapkan pola regenerasi agar keterlibatan difabel dalam penanggulangan bencana berjalan berkelanjutan.
Warsito berefleksi mengenai integrasi ULD PB dalam intervensi pemerintah, pembangunan dan masyarakat. Menurutnya, ULD LIDi PB berperan sebagai koordinator lembaga-lembaga difabel yang bergerak di bidang kebencanaan sehingga difabel tidak lagi diposisikan sebagai objek. “ULD LIDi tidak menunggu tapi mencarikan jejaring lembaga difabel yang bergerak ke kebencanaan sehingga bisa bergerak lebih masif,” katanya.
Pendapat lain dikemukakan Misbahul Arifin, bahwa sejak 2022 pihaknya dijanjikan akan diberi gedung, sehingga ia melakukan konsolidasi untuk memaksimalkan kegiatan. Pihaknya berfokus melatih relawan terkait isu difabel dalam kebencanaan dan membangun kemitraan dengan Kelurahan Joyotakan, Sangkrah, dan Jebres untuk membentuk forum kecil bagi teman difabel. Forum ini bertujuan agar mereka dapat memahami dan menanggapi peringatan dini, misalnya melalui Early Warning System (EWS), sehingga difabel dapat lebih siap dan mandiri saat menghadapi bencana.
“Misal kalau sistem EWS mati lantas teman Tuli bisa survive dan menyelamatkan diri saat bencana, itu juga perlu dipikirkan,” ujar Misbahul.
Sumino, fasilitator workshop, menyatakan bahwa ULD LIDi PB menjadi media koordinasi, komunikasi, dan tempat teman difabel membangun jejaring. Selain itu, memiliki posisi arus utama dalam penanggulangan bencana. Sehingga, mandat ULD LIDi PB dapat memastikan setiap penanggulangan bencana berjalan secara inklusi, baik saat pra-bencana, darurat, maupun pasca-bencana.
“Kalau di daerah, sebaiknya di sekretariat karena akan lebih leluasa dan tahu apa yang akan dilakukan, ujar Sumino.[]
Reporter: Astuti Parengkuh
