Views: 16
Solidernews.com – Menuju Indonesia Emas, dan Indonesia yang inklusif 2045 merupakan perjalanan panjang yang melibatkan banyak kebijakan, advokasi hingga perubahan sosial. Hingga kini, langkah menuju target tersebut sudah dimulai, harapan terbesar pada tahun 2045 mendatang Indonesia inklusif di berbagai bidang terwujud, terutama bidang pendidikan dan sosial.
Sejak 2003 pemerintah mendorong pendidikan inklusif dengan mewajibkan tiap kota/kabupaten minimal memiliki empat sekolah inklusif. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 menarasikan pendidikan inklusif sebagai sistem atas hak dan kesempatan pada semua anak termasuk difabel untuk mengeyam pendidikan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak bagi peserta didik difabel turut menguatkan. Tahun 2021 hingga 2029 program inklusi hasil kemitraan Indonesia-Australia diluncurkan sebagai upaya untuk memperkuat inklusi sosial, kesetaraan gender, dan hak-hak difabel di Indonesia.
Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) berperan penting dalam mendorong Indonesia menuju visi inklusi 2045 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Kontribusi SIGAB dalam upaya mewujudkan Indonesia Inklusi 2045
Menuju Indonesia Inklusi 2045, SIGAB menjadi katalisator perubahan sosial ditengah roda penggerak advokasi. Kolaborasi yang berbasis hak asasi manusia, dipilih untuk membantu memastikan pembangunan di Indonesia benar-benar mencakup semua warga negaranya, termasuk warga difabel.
SIGAB telah menginisiasi lebih dari 157 Desa Inklusif di 10 Kabupaten sebagai bukti nyata, inklusi merupakan gerakan yang dapat diwujudkan bersama. Semangatnya yang mendorong pembangunan inklusif dan menghargai keberagaman serta hak difabel sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia tercermin dalam komitmen, sinergi, aksi dan inovasi berbasis kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045.
“Upaya pemerintah dalam mengarus utamakan difabel mendapatkan penghargaan dari pemerintah nasional, yang harapannya akan menjadi motivasi seluruh pemerintah daerah di semua provinsi, kabupaten, kota untuk betul-betul menjadikan inklusifitas bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya sekedar ada di atas kertas, tetapi menjadi kebijakan yang membumi dan dapat dirasakan oleh 15% penduduk Indonesia,” papar Muhammad Joni Yulianto, Direktur SIGAB pada momentum giat Temu Inklusi ke-6 di Kabupaten Cirebon.
SIGAB mengambil peran dalam advokasi kebijakan inklusif yang aktif mengawal penyusunan RPJMN agar perspektif difabel terintegrasi dalam kebijakan nasional. Selain itu juga ikut mendorong pengarusutamaan isu difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) di tingkat daerah. Bermitra dengan pemeritahan, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl (Bappenas) dan lembaga Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk memastikan sinklronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Gerakan sosial inklusif yang menjadikan masyarakat difabel dan penggiat inklusifitas bukan menjadi objek, melainkan sebagai subjek dan aktor utama dalam pergerakan program pembangunan pemerintah.” ungkap Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri RI.
Upaya SIGAB dalam pemberdayaan komunitas difabel dengan menfasilitasi pembentukan Desa Inklusi dan perluasan Kalurahan Inklusi, desa ramah difabel yang mendukung warga difabel untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Penyediaan layana hukum bagi difabel yang berhadapan dengan hukum.
Apresiasi provinsi inklusi merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah pusat
Pembangunan nasional tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi saja, pembangunan yang berkeadilan sosial, kesetaraan akses juga menjadi komitmen yang tercermin dalam RPJMN 2025-2029, yaitu Prioritas Nasional Empat (4) ‘Mewujudkan masyarakat inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas,’ dan Prioritas Nasional Enam (6) ‘Peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.’
“Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk difabel bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri PPN/Bappenas.
Apresiasi Provinsi Inklusi untuk kali pertama diberikan pemerintah pusat yang digagas oleh Bappenas, Dupeti Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan dengan menegaskan pembangunan inklusi yang melibatkan warga difabel secara penuh dari proses perencanaan hingga evaluasinya.
“Penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif bukan sekedar simbolis, melainkan instrumen untuk memastikan program pembangunan benar-benar melibatkan difabel secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi,” ucap Maliki, Dupeti Bappenas.
Tujuan penghargaan tersebut sebagai upaya mendorong pemerintah daerah untuk mengarusutamakan isu difabel dalam kebijakan dan program pembangunan, serta memberikan pengakuan nasional atas komitmen dan inovasi daerah dalam mewujudkan inklusi sosial, ekomoni, dan politik bagi difabel.
Daerah provinsi yang terpilih diantaranya; Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan peringkat pertama program open the gate, regulasi inklusif dan partisipasi aktif OPD. Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dengan Diakui berada pada level advance, tidak lagi ikut kompetisi tahun berikutnya. Jawa Tengah (Jateng) dengan Masuk lima besar berkat integrasi kebijakan dan partisipasi publik. Kalimantan Selatan (KalSel) dengan Diapresiasi atas inovasi dan pelibatan komunitas difabel. Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Komitmen kuat melalui Perda No.6/2022 dan program pemberdayaan ekonomi.
“Penghargaan ini bukan sekedar seremoni, ini pengakuan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berjalan inklusif, dan kami melibatkan difabel dalam perencanaan, pelaksanaa, hingga evaluasi,” tutur Ni Made Dwi Panti Indrayanti, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) DIY.
SIGAB turut memfasilitasi proses seleksi dan dokumentasi praktik baik dari berbagai daerah, dan program INKLUSI, kemitraan Australia-Indonesia mendukung pelaksanaan dan mendorong sinergi lintas sektor dalam pembangunan inklusif.
Penghargaan provinsi inklusi merupakan apresiasi untuk memicu tranformasi kebijakan dan praktik pembangunan yang lebih adil dan partisipatif.[]
Reporter: Sri Hartanty
Editor : Ajiwan
