Bersama Ketiga Calon Bupati Bantul: Warga Difabel Bersuara Sampaikan Aspirasi Mereka

Views: 39

Solidernews.com – Pemilihan kepala daerah sudah makin dekat. Pada 27 November 2024, akan menjadi titik penting untuk kehidupan demokrasi di beberapa wilayah. Para  calon kepala daerah sudah bersiap-siap dengan visi dan misi mereka. Masyarakat wajib dan harus mengetahui bagaimana para calon pemimpin itu akan membawa pemerintahan. Tidak terkecuali masyarakat difabel.

Meninjau hal itu, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, pada 29 Oktober 2024, bertempat di GOR Kalurahan Palbapang Bantul, bergerak dan melakukan konsolidasi untuk membuka ruang dialog antara masyarakat difabel dengan calon bupati di wilayah Bantul. Hal ini ditujukan untuk menjajaki visi-misi serta komitmen keberpihakan mereka terhadap masyarakat difabel Bantul. Paslon yang dihadirkan pun dari ketiga calon yang telah ditetapkan KPU Bantul.

Mulai calon pertama, Untoro Hariadi-Wahyudi Anggoro Hadi, calon dua Abdul Halim Muslih – Aris Suharyanta, dan ketiga Joko B Purnomo – Rony Wijaya Indra Gunawan, semua dihadirkan di GOR Kalurahan Palbapang, Bantul. Dalam kesempatan tersebut, terdapat pasangan calon yang hadir secara langsung, namun ada juga yang diwakili.

“Acara ini begitu penting, sebab teman-teman difabel akan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selain itu juga sebagai ajang pemaparan mengenai program-program dan visi misi dari ketiga calon utamanya yang berkaitan dengan difabel, secara langsung di hadapan kita,” ujar Muhammad Syamsudin mewakili SIGAB dalam sambutannya, pada 29 oktober 2024.

Difabel Bantul Sampaikan Aspirasi

Dalam forum diskusi ini, tema yang diambil SIGAB dan penyelenggara acara adalah “Difabel Mau Dibawa kemana?”. Tema ini menegaskan, menanyakan, dan tentunya menuntut kejelasan kepada para calon untuk kepentingan masyarakat difabel dalam pembangunan Bantul kedepannya. Sebuah tema yang sangat kritis dan penuh kekuatan untuk meminta penegasan dari ketiga calon.

Persoalan yang diangkat dalam diskusi tersebut selain soal pemaparan visi dan misi ketiga calon yang sebenarnya didalamnya tidak ada satu pun yang menyematkan diksi “difabel” adalah aspirasi dari kelompok masyarakat difabel. Masalah keterlibatan penuh masyarakat difabel dalam pembangunan Bantul, baik dari tingkat dusun hingga kabupaten, Pembuatan kalurahan inklusif yang di dalamnya terdapat kelompok difabel yang benar-benar terdata dan terakomodasi, pemenuhan aksesibilitas infrastruktur publik, akses kesehatan, pendidikan, serapan tenaga kerja bagi kalangan difabel, realisasi perda difabel, dan sebagainya, menjadi pokok suara yang disampaikan masyarakat difabel Bantul di hadapan para calon bupati.

“Kalurahan yang melibatkan difabel dalam pengambilan perencanaan dan kebijakan itu saya lihat masih sangat sedikit. Belum secara merata di seluruh kalurahan Bantul. Harapan saya adalah calon bupati yang nantinya terpilih menjadi bupati, agar menegaskan keterlibatan difabel dalam segala aspek dan diundang, untuk ikut andil dan diberi kesempatan menyampaikan aspirasinya,” tutur Bambang selaku perwakilan masyarakat difabel yang menyuarakan aspirasinya di hadapan calon bupati.

“Karena pemerintah sering membuat program untuk difabel, namun nyatanya kurang mewakili kepentingan difabel,” imbuhnya.

“Kita sudah punya perda yang secara resmi mengatur tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, melalui PERDA No. 5 Tahun 2022, di Yogyakarta. Selain itu, PERDA Bantul No. 3 Tahun 2021 yang juga mengatur tentang pemenuhan hak disabilitas yang menggantikan peraturan sebelumnya, yakni PERDA No. 11 Tahun 2015 tentang pemenuhan Hak disabilitas. Namun, nyatanya realisasi lapangan belum sesuai dan kurang maksimal. Masih banyak kebijakan yang belum dilaksanakan,” ujar Sri suriati.

Selain itu, Sri Suriati dalam kesempatannya, menyampaikan penegasan kepada para calon bupati agar menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati, sewaktu membuat program untuk difabel. Membuat PERDA difabel berjalan, terealisasi, dan dijalankan sesuai apa yang sudah diamanahkan. Harapannya dengan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk memerhatikan difabel, semoga bisa mewujudkan hak-hak difabel di Bantul secara nyata.

Tidak hanya itu, Rino yang menjadi ketua kelompok difabel di salah satu kalurahan di Bantul juga mengungkapkan aspirasinya, “Seharusnya seluruh kalurahan Bantul itu memiliki wadah bagi kelompok difabel. Supaya para difabel mendapatkan manfaat, terdata, dan tentunya tercipta ruang inklusif di kalurahan.”

Tanggapan Calon Bupati

Secara keseluruhan dari ketiga calon bupati, mereka menyatakan akan siap untuk melibatkan difabel di seluruh sektor pembangunan Bantul. Memberikan hak, mewujudkan Bantul inklusif, dan akan menerima setiap aspirasi yang diutarakan oleh masyarakat difabel. Soal pendidikan, kesehatan, sosial, politik, dan ekonomi, akan mereka pastikan untuk mengajak difabel bersinergi.

Tentu semua itu diselaraskan dengan visi misi tiap-tiap calon. Sementara itu, janji dan komitmen para calon bupati terhadap masyarakat difabel telah ditandatangani dalam surat komitmen yang disepakati oleh masyarakat difabel. Ketiga calon secara sadar menanda tangani surat tersebut dihadapan para tamu undangan. Ada pun isi dari surat komitmen tersebut adalah:

1. Melibatkan Penyandang Disabilitas/Difabel secara bermakna dalam proses-proses pengambilan dan penetapan kebijakan yang berkenaan dengan urusan masyarakat dan pembangunan, baik di tingkatan Kalurahan, Kecamatan maupun Kabupaten, dengan berbasis kepada prinsip dan asas Kesetaraan dan Inklusif.
2. Memasukkan urusan pemenuhan hak penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu prioritas arus utama dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD 2025-2029)
3. Menjadikan Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Bantul/KP dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) DIY sebagai acuan prioritas pembangunan dalam mengarusutamakan kepentingan difabel dalam program pembangunan daerah.
4. Mendukung penuh terwujudnya Kalurahan/desa inklusi dan perluasannya melalui proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi iang inklusif.
5. Mewujudkan Pemenuhan layanan dasar bagi penyandang disabilitas/difabel secara bermutu dan berkualitas, termasuk peningkatan akses dan jaminan atas layanan kesehatan, serta pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
6. Mewujudkan tersedianya aksesibilitas baik fisik maupun nonfisik yang mengacu kepada desain universal, pada berbagai layanan publik di tingkat kalurahan, kapanewon, maupun kabupaten.
7. Menguatkan dan memajukan perekonomian penyandang disabilitas/difabel melalui optimalisasi implementasi hak ketenagakerjaan difabel / penyandang disabilitas.
8. Mewujudkan program pembangunan bidang penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif difabel.

Muhammad Syamsudin, Wakil Direktur SIGAB Indonesia menegaskan, komitmen para paslon bukan hanya sebatas jargon yang kemudian hilang setelah mereka terpilih. Tapi, harapannya komitmen dan visi-misi perlu dibuktikan dengan langkah dan perencanaan strategi konkret yang kemudian diterima oleh masyarakat difabel.

“Jadi bukan sekedar janji. Kedepan komitmen ini bisa ditagih oleh teman-teman difabel Bantul,” tuturnya.

Yulianto yang mewakili masyarakat difabel juga menegaskan kalau komitmen ini harus kita kawal terus. Tidak boleh hanya menjadi omong kosong. Bila nantinya sudah ada yang terpilih, kita sebagai masyarakat difabel Bantul harus menagih janji dan pemerintah terpilih harus memenuhi apa yang mereka sampaikan di forum dialog ini.

“Hak, keterlibatan, dan pemenuhan pemerintah kepada difabel itu menjadi hal yang harus diperjuangkan, mas. Selain itu perjuangan ini harga mati. Tidak boleh ditawar. Mari bersama kita wujudkan Bantul yang lebih inklusif,” tuturnya.[]

Reporter: Wachid Hamdan

Editor       : Ajiwan