Views: 2
Solidernews.com—Pesta demokrasi pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 telah berlalu. Keterlibatan difabel dalam pemungutan suara makin membaik, meski tetap ada beberapa kekurangan yang harus diperhatikan sekaligus dibenahi. Namun, dari sekian dinamika tersebut KPU RI tidak berhenti memberikan edukasi. Khususnya pada kelompok rentan, seperti masyarakat difabel.
Tepat pada Selasa, 30 Juli 2024 bertempat di Hotel Ramada By Whyndham yang beralamatkan di Jl. Magelang Km. 14, Jetis, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. KPU RI bersama KPU DIY dan KPU Sleman mengadakan Sosialisasi yang bertajuk Pendidikan Pemilih Pasca Pemungutan bagi Kelompok Pemilih Strategis, yang dalam agenda ini melibatkan komunitas Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), dan perwakilan dari anggota Partai Politik (PARPOL).
Dalam sambutannya, Intan Rizkika selaku Kepala Bagian Pendidikan Pemilih, Sekretaris Jenderal KPU Ri menjelaskan bahwa agenda Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat kelompok pemilih strategis, khususnya masyarakat difabel. Supaya memiliki pemahaman, kesadaran, dan dapat mempertahankan hak pilih dalam pesta demokrasi di Indonesia.
“Pasca pelaksanaan pemungutan suara 2024 yang telah berlalu, KPU tetap berkomitmen melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih (utamanya di daerah 3T). Agenda ini kami laksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Serta dapat terus terlibat aktif dalam mengawal pemerintahan yang terpilih. Selain itu, kelompok pemilih strategis seperti ibu hamil, lansia, dan difabel diharap bisa memaksimalkan partisipasinya, terlindungi haknya, dan dapat ikut mengawal keberlangsungan pemerintahan yang terpilih,” imbuhnya pada Selasa, 30 Juli 2024.
Acara sosialisasi pemilih pasca pemilu terutama bagi kelompok strategis ini dilaksanakan di 38 titik yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk yang di Sleman ini termasuk wilayah ke 31. Di mana wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) menjadi fokus dari kegiatan sosialisasi dari KPU Republik Indonesia ini.
Mengajak serta berdiskusi bersama Difabel netra dan parpol
Dalam acara ini, Intan menjelaskan sebanyak 100 peserta dilibatkan untuk mengkaji dan mengikuti sosialisasi yang dicanangkan KPU RI dalam konteks pendidikan pasca pemilih. Pada agenda ini, sebanyak 82 difabel netra dan 18 perwakilan dari anggota Parpol ikut menyemarakan kegiatan KPU. Sebelumnya KPU RI juga telah mengundang ragam difabel lain, yang kesemuanya berjalan relatif lancar.
Peserta difabel netra yang hadir, tentunya ada dari kalangan mahasiswa, pekerja, dan para aktifis hukum dan kesetaraan bagi difabel. Mereka hadir guna mendapatkan kejelasan, informasi, dan pemahaman seputar hak pilih, payung hukum, dan sejenisnya yang dapat terfasilitasi oleh kepedulian KPU RI, mau pun KPU tingkat daerah.
“Adanya sosialisasi ini, KPU berharap kawan-kawan difabel netra dapat menerima hak pilih, mendapatkan fasilitas yang layak, dan ikut mengkaji kekurangan KPU pada pemilihan sebelumnya. Tidak hanya itu, melainkan pendidikan ini berupaya untuk terus melibatkan difabel agar bisa dan paham guna menagih janji darikampanye para pejabat yang telah terpilih, dari mana pun asal partai politiknya, sekaligus ikut mengawal program-program peserta pemilu 2024,” tutur Ahmad Sidqi selaku ketua KPU Yogyakarta dalam sambutannya, selasa, 30 Juli 2024.
Menghadirkan Narasumber Berkompeten
Pada gelaran acara sosialisasi yang dicanangkan oleh KPU RI, pada selasa 30 Juli 2024, KPU menghadirkan Sri Surani selaku anggota KPU DIY, Handayani Selaku perwakilan Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, dan Yogi. M, Selaku perwakilan difabel netra dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI). Ketiga narasumber tersebut dihadirkan guna memberikan ilmu, data, dan evaluasi pada kinerja yang sudah dilakukan KPU secara keseluruhan.
Dari ketiga pembicara menyatakan perlu adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, tidak terkecuali kelompok difabel. Di mana kelompok difabel ini masih sering terabaikan. Bahkan ada yang tidak terdata sebagai usia pemilih saat kegiatan pemilu.
“Perlu adanya kita sebagai difabel netra, tidak lantas pasif ketika menerima kondisi seperti saat tidak terdaftar sebagai pemilih, terdata sebagai non-difabel, dan atau malah mendapatkan diskriminasi. Jangan diam saja. Sebab nasib bangsa 5 tahun kedepan dipertaruhkan pada pilihan yang kita lakukan. Maka dari itu, silahkan komunikasikan dengan aktif, keluarga tidak boleh menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel, juga dari petugas pencatatan data harus lebih jeli serta maksimalkan kajian lapangan guna mendapatkan data yang real,” ujar Yogi selaku ketua ITMI Pusat, pada 30 Juli 2024.
Harapan akhir dari terlaksanannya acara sosialisasi ini adalah kelompok difabel dapat memaksimalkan partisipasinya di kontestasi politik di daerah masing-masing. Khususnya difabel netra yang berdomisili di Sleman yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (PILKADA)rabu, 27 November 2024 dalam pemilihan bupati Sleman. Mulai di data dengan benar, pelayanan tps yang memadai, berikut fasilitas penunjang seperti adanya braile di surat suara dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan lebih baik, teliti, dan tidak lagi ada diskriminasi mau pun kecurangan.[]
Reporter: Wachid Hamdan
Editor : Ajiwan Arief