Views: 3
Solidernews.com , Yogyakarta – Sedikitnya 15–20% total populasi dunia dan lebih dari 10% komunitas perguruan tinggi hidup dengan difabel sebagai bagian dari keragaman. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap perubahan sistemik dalam konteks pendidikan tinggi bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah urgensi. Untuk merespons hal tersebut, Universitas 21 (U21) atau jaringan global universitas riset terkemuka yang juga mencakup Universitas Gadjah Mada, meluncurkan laporan global bertajuk U21 Disability Inclusion Mapping Project.
Laporan ini disusun oleh Profesor Paul Harpur dari The University of Queensland bersama keterlibatan 30 staf akademik dan profesional dari berbagai universitas anggota, laporan ini merupakan pemetaan global pertama tentang inklusi difabel di pendidikan tinggi. Fokus utamanya adalah bagaimana praktik, kebijakan, dan budaya kampus dapat lebih membuka ruang yang setara bagi mahasiswa, staf, dan peneliti difabel.
Dalam laporan ini, UGM berkontribusi melalui Dr. Wuri Handayani selaku Ketua Unit Layanan Disabilitas UGM. Ia terlibat dalam dua subbagian penting, yakni Universities acting collectively to champion disability inclusion dan System Change: From reasonable adjustments to universal design. Melalui keterlibatan ini bukan hanya dimaknai sebagai sebuah simbolik semata, melainkan juga memperlihatkan praktik konkret yang telah dijalankan UGM.
“Kami diminta mengisi kuesioner kualitatif mengenai kebijakan dan pelaksanaan dukungan bagi mahasiswa difabel. Kami juga diberi kesempatan untuk memilih aspek yang ingin dianalisis lebih mendalam,” ujar Wuri saat menjelaskan keterlibatannya dalam sesi sharing session bulanan ULD UGM yang digelar pada Jumat (20/6) lalu.
Wuri mengisahkan bahwa partisipasinya berawal dari undangan bergabung di konsorsium Equity, Diversity, and Inclusion (EDI) U21. Melalui komunikasi intensif dengan Prof. Paul Harpur, ia kemudian berkontribusi dalam memperkuat narasi laporan dengan praktik-praktik nyata di UGM. Salah satu yang ditonjolkan adalah sistem asesmen individual bagi mahasiswa difabel. Mahasiswa diminta menyatakan status difabel sejak awal agar ULD dapat merancang akomodasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dan layak.
Lebih dari itu, perhatian UGM juga mulai diarahkan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki difabel. “Kami masih menghadapi tantangan dalam memperoleh data yang akurat mengenai staf yang memiliki difabel. Difabel tidak selalu tampak atau muncul sejak lahir, ia bisa hadir kapan saja. Oleh karena itu, pendekatannya harus inklusif dan adaptif,” tambah Wuri.
Laporan U21 Disability Inclusion Mapping Project juga menyoroti empat prioritas utama yang dinilai krusial yaitu penerapan desain universal dalam pendidikan, akses terhadap Work-Integrated Learning (WIL), pelibatan difabel dalam riset melalui metode co-design, dan peningkatan transparansi layanan difabel bagi mahasiswa internasional. Keempat aspek ini sejalan dengan pendekatan ULD UGM yang mengedepankan inklusi sejak tahap asesmen hingga evaluasi akomodasi belajar.
Namun lebih jauh, laporan versi presentasi yang dipaparkan Harpur dalam forum tersebut juga memperlihatkan konteks yang lebih luas. Dari 21 universitas yang disurvei, ditemukan bahwa praktik riset dan tata kelola inklusi sangat bervariasi. Dukungan untuk mahasiswa difabel memang sudah berkembang, tetapi perhatian terhadap staf difabel masih dalam tahap awal. Beberapa universitas mulai menyesuaikan kebijakan kerja, termasuk menciptakan budaya kerja yang inklusif, namun hal itu diakui Harpur belum merata.
Laporan ini juga menyinggung pentingnya memperkuat infrastruktur, teknologi bantu, dan aksesibilitas di ruang kampus. Tantangan berbeda muncul di berbagai kawasan dunia, seperti perbedaan budaya dalam menyampaikan status difabel yang lebih dominan terjadi di kawasan negara-negara Asia dan negara-negara seperti Amerika Serikat.
Menurut Prof. Paul Harpur, laporan ini merupakan langkah awal dari sebuah gerakan bersama. “Ini bukan sekadar potret sesaat, tetapi seruan untuk bertindak. Universitas adalah ruang di mana potensi individu berkembang, dan di situlah kita harus memastikan inklusi sebagai fondasi,” paparnya dalam terjamahan Bahasa Indonesia yang disampaikan melalui sesi Sharing Session.
Senada dengan itu, Provost U21, Prof. Jenny Dixon, menyebut bahwa laporan ini mencerminkan semangat kolaborasi global dan dedikasi nyata dalam membentuk masa depan pendidikan tinggi yang lebih inklusif.
“Kami tidak hanya menyoroti apa yang sudah dicapai, tetapi juga menawarkan peta jalan yang jelas ke depan. Dan kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Profesor Harpur dan seluruh tim kontributor atas dedikasi mereka dalam mendorong transformasi positif dalam pendidikan tinggi di tingkat global,” ujar Dixon.
Disampaikan pula bahwa hasil laporan telah dibawa ke forum U21 Senior Leaders Group AGM pada Mei 2025 untuk dibahas lebih lanjut dan dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan di berbagai universitas anggota. Selanjutnya, CoP (Community of Practice) Disabilitas U21 akan terus mendorong pertukaran praktik baik antar anggota, serta memantau dampak implementasi kebijakan yang dihasilkan dari laporan ini.
Melalui kerja lintas universitas dan lintas negara ini, Wuri berharap agar UGM dapat terus menguatkan komitmen inklusi difabel di lingkungan pendidikan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Setiap kampus punya sumber daya dan tantangannya masing-masing. Tapi dengan berbagi praktik baik antar universitas sebagai benchmark lalu menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki, kita bisa membangun ekosistem pendidikan yang lebih ramah bagi semua,” pungkas Wuri dengan optimistis.[]
Reporter: Bima
Editor : Ajiwan
