Views: 11
Solidernews, Yogyakarta – Terdapat segmen menarik saat perhelatan Seminar Internasional bertema “Pengembangan Kebijakan dan Praktik Inklusif untuk Aksesibilitas yang Lebih Baik di Perguruan Tinggi” di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Acara ini diadakan dengan kolaborasi antara UNU Yogyakarta dan University of the West of England, Bristol, serta didukung oleh British Council. Pembicara utama yaitu Tariq Umar, Ph.D., dari University of the West of England, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya dan UNU Yogyakarta sedang melaksanakan proyek kolaborasi bernama “Developing Inclusive Policies and Practices for Greater Acceccibility in Higher Education”.
Dalam paparannya, Tariq Umar mengungkapkan bahwa proyek ini turut melibatkan sejumlah organisasi pendukung, seperti Universitas Brawijaya, Perkumpulan Ohana, dan UCP Roda untuk Kemanusiaan. Tujuannya adalah menciptakan peta jalan yang dapat mengurangi kesenjangan akses dan mempromosikan praktik pendidikan inklusif di perguruan tinggi di Indonesia.
Proyek ini dilatarbelakangi oleh undang-undang yang mendukung pendidikan inklusif di kedua negara, baik di Indonesia maupun Inggris. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sementara Inggris mengandalkan Equality Act 2010.
Meski begitu, tantangan dalam pendidikan inklusif masih signifikan di kedua negara. Di Indonesia, terdapat lebih dari 10 juta difabel yang siap memasuki dunia kerja. Namun, hanya 7% atau kurang dari 1 juta yang berhasil menamatkan pendidikan tinggi, dengan mayoritas masih berada di tingkat sekolah dasar atau menengah. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah pekerja laki-laki difabel mencapai 445.114 orang, sebagian besar terserap di sektor informal yang rentan terhadap perubahan dan minim terhadap jaminan kesehatan dan sosial.
Di Inggris, meskipun merupakan negara maju, tantangan tetap ada. Dari 13,7 juta populasi masyarakat difabel, hanya sekitar 24,9% yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Lebih dari 13% bahkan tidak memiliki kualifikasi kerja yang memadai, sehingga sulit terserap ke dalam dunia kerja.
Untuk mencapai tujuan program, beberapa langkah strategis dirancang dalam proyek ini, antara lain melakukan tinjauan komprehensif terhadap kebijakan, peraturan, dan praktik yang relevan dengan pendidikan tinggi bagi difabel. Selain itu, dilakukan benchmarking atau tolak ukur untuk membandingkan standar pendidikan inklusif di Indonesia dan Inggris guna mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan.
Proyek ini juga melibatkan pendekatan kepada pemerintah, institusi pendidikan tinggi, pembuat kebijakan, serta masyarakat. Berbagai kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan pelatihan diadakan untuk mendukung difabel di lingkungan perguruan tinggi, masyarakat, hingga ke tempat kerja.
Selain itu juga dilaksanakan wawancara mendalam dengan melibatkan 30 narasumber, termasuk mahasiswa difabel, akademisi, pembuat kebijakan, dan pemerintah dari Indonesia serta Inggris. Hasil akhirnya adalah pengembangan pusat dukungan dan peta jalan untuk pendidikan inklusif.
Dengan peserta seminar yang terdiri dari akademisi, pemerintah, dan komunitas difabel, acara ini diharap daapt menjadi wadah berbagi praktik baik dan memperluas jejaring. Tariq Umar menekankan pentingnya kerja sama global untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. “Mari kita jadikan pendidikan inklusif sebagai prioritas bersama,” serunya.
Momentum seminar ini juga dimanfaatkan untuk meluncurkan situs Inclusive Higher Education, sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung mahasiswa difabel. Platform ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mendorong mobilitas dan hak difabel di dunia pendidikan tinggi. “Platform ini bukan sekadar simbol, tetapi langkah nyata untuk memperjuangkan inklusivitas,” pungkasnya.[]
Reporter: Bima Indra
Editor : Ajiwan
